Perdana menteri konservatif baru Jepang mengguncang strategi Tiongkok di kawasan Pasifik.
James Gorrie
Seperti sosok yang ia kagumi, mantan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher, Perdana Menteri Jepang yang baru dan juga perempuan pertama yang memimpin negeri itu, Sanae Takaichi, tidak gentar mengguncang dinamika di kawasan Asia-Pasifik. Sejumlah kebijakan luar negeri barunya membuat Beijing gelisah—dan ada alasan kuat di balik itu.
Akhir dari Pacifisme Jepang
Dengan meningkatnya agresi rezim Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik dalam beberapa tahun terakhir, Tokyo meninjau ulang kebutuhan pertahanan regionalnya dan kini mengambil peran yang jauh lebih aktif dalam mempertahankan diri.
Di bawah kepemimpinan Takaichi, Jepang mulai meninggalkan sikap pasifisme pasca perang dan beralih pada pendekatan yang lebih tegas, menyebut Tiongkok komunis sebagai “tantangan strategis terbesar” bagi Jepang. Ini adalah perubahan besar setelah 80 tahun Jepang bergantung pada jaminan keamanan dari Amerika Serikat.
Situasi itu, menurut pemerintah Jepang, kini sudah tidak lagi memadai.
Peran yang Lebih Aktif dalam Keamanan Regional
Takaichi secara terbuka menyatakan komitmen Jepang untuk mendukung militer Amerika Serikat, termasuk jika terjadi krisis Taiwan apabila Beijing mengambil tindakan terhadap pulau tersebut. Dukungan itu mencakup penyediaan pangkalan militer hingga kemungkinan pengerahan pasukan laut dan darat.
Komitmen itu selaras dengan dorongannya untuk memperkuat militer, meningkatkan belanja fiskal untuk mendorong pertumbuhan, memajukan teknologi fusi nuklir dan keamanan siber, serta memperketat kebijakan imigrasi.
Pendekatan kebijakan luar negeri Jepang kini jauh lebih lugas dan tajam. Pesannya jelas: keamanan Taiwan adalah kebutuhan eksistensial bagi keamanan Jepang.
Pandangan tersebut juga didukung berbagai analis pertahanan di dalam aliansi AS–Jepang, termasuk para peneliti militer Jepang dan lembaga seperti The Heritage Foundation.
Secara keseluruhan, dinamika geopolitik Asia Timur bergerak cepat, dengan Tokyo mengambil peran keamanan regional yang lebih besar sebagai penyeimbang ambisi Beijing terhadap Taiwan dan kawasan sekitarnya.
Reaksi Keras Partai Komunis Tiongkok
Reaksi Partai Komunis Tiongkok (PKT) terhadap perubahan kebijakan Jepang yang lebih tegas ini muncul cepat dan keras. Bahkan, Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka sempat mengancam akan “memenggal kepala kotor Takaichi”. Unggahan itu kemudian dihapus, namun beberapa hari setelahnya, Kementerian Luar Negeri Tiongkok memposting peringatan agar Jepang “berhenti bermain api dalam isu Taiwan”.
Mengapa Beijing bereaksi seagresif ini? Ada beberapa alasan politik, strategis, dan diplomatik.
Pertama, kebijakan pertahanan Jepang yang baru menghancurkan asumsi strategis Beijing selama ini bahwa Jepang akan tetap diam dan tidak akan ikut campur jika terjadi konflik di Taiwan. Perubahan kebijakan Tokyo meningkatkan risiko besar bagi rencana “penyatuan kembali” Taiwan dengan daratan.
Akibatnya, Taiwan kini merasa lebih percaya diri, dan itu meruntuhkan upaya PKT selama bertahun-tahun untuk melemahkan semangat perlawanan Taipei.
Kedua, Beijing tahu bahwa pulau-pulau di barat daya Jepang dapat menjadi lokasi penting bagi penempatan kekuatan militer AS–Jepang jika terjadi perang Taiwan. Selain itu, pengembangan rudal hipersonik Jepang membuat penempatan pasukan Tiongkok menjadi lebih rentan.
Namun yang paling dikhawatirkan PKT adalah bagaimana Jepang kini secara terbuka mengaitkan keselamatan nasionalnya dengan nasib Taiwan—sebuah strategi yang dapat memperkuat kesatuan politik negara-negara demokratis di kawasan.
Selain faktor strategis, ada juga faktor sejarah dan emosional. PKT kerap menggunakan kenangan kekejaman Jepang di Tiongkok saat Perang Dunia II sebagai alat politik dan propaganda. Karena itu, ketika Jepang mengumumkan peningkatan belanja pertahanan, reorganisasi komando militer, dan pembelian misil jarak jauh, Beijing langsung menuduh Jepang “kembali ke militerisme.”
Jepang Masuk dalam Bidikan Beijing
Kepemimpinan baru di Tokyo kini mengubah keseimbangan kekuatan di Pasifik, dan PKT menyadarinya. Jepang juga melihat Amerika Serikat sebagai mitra yang tak tergantikan, seiring Washington memperkuat strategi Indo-Pasifik dengan peningkatan koordinasi komando, kerja sama industri pertahanan, dan perluasan sistem pertahanan misil bersama.
Kemurkaan Beijing telah meluas ke media dan ancaman ekonomi yang ditujukan langsung ke Jepang. Baru-baru ini, Beijing mengecam pemerintah Jepang karena komentarnya tentang Taiwan, menyebutnya “sangat keliru” dan menuntut agar komentar itu ditarik. PKT juga menggunakan strategi hukuman ekonomi dan politik terhadap Jepang setiap kali Tokyo mengambil posisi yang dianggap “menyimpang” dalam isu Taiwan dan keamanan regional.
Dengan sikap pertahanan yang semakin tegas dalam mendukung Taiwan dan menahan pengaruh PKT di kawasan, Jepang kini resmi menjadi sasaran utama Beijing.
