Langkah ini diambil setelah berbulan-bulan ketegangan terkait penyitaan lahan, dugaan pelanggaran HAM, dan kedekatan Pretoria dengan Tiongkok serta Rusia.
EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan pada 7 November bahwa tidak ada pejabat pemerintah federal Amerika Serikat yang akan menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Afrika Selatan pada 22–23 November 2025. Ia menuduh Pretoria melakukan pelanggaran HAM terhadap warga Afrikaner berkulit putih dan melakukan penyitaan lahan secara ilegal.
“Ini benar-benar memalukan bahwa G20 akan digelar di Afrika Selatan,” tulis Trump di Truth Social.
“Afrikaner (keturunan pemukim Belanda, serta imigran Prancis dan Jerman) sedang dibunuh dan disembelih, dan tanah serta pertanian mereka disita secara ilegal. Tidak ada pejabat Pemerintah AS yang akan hadir selama pelanggaran HAM ini terus terjadi. Saya menantikan untuk menjadi tuan rumah G20 2026 di Miami, Florida!”
Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan menyebut pernyataan Trump itu “disayangkan” dan menegaskan bahwa klaim tersebut tidak akurat secara fakta maupun sejarah.
“Penggambaran Afrikaner sebagai kelompok yang sepenuhnya kulit putih itu tidak sesuai sejarah,” kata kementerian tersebut dalam pernyataan 8 November. “Selain itu, klaim bahwa komunitas ini menghadapi penganiayaan tidak didukung oleh fakta.”
Kementerian tersebut menambahkan bahwa fokus Afrika Selatan adalah memanfaatkan platform G20 untuk memperkuat kerja sama global serta membagikan pengalaman rekonsiliasi pasca-apartheid.
Mereka menekankan bahwa pengalaman negara itu dalam mengatasi perpecahan ras dan etnis menjadikannya “berada pada posisi yang unik untuk mendorong solidaritas sejati di dalam G20.”
Perselisihan Lebih Luas soal Kebijakan dan HAM
Keputusan Trump untuk tidak mengirim delegasi ke G20 melanjutkan pernyataannya pada 29 Juli bahwa ia mungkin tidak hadir dan akan “mengirim orang lain.”
“Saya punya banyak masalah dengan Afrika Selatan,” kata Trump saat itu. “Mereka punya banyak kebijakan yang buruk.”
Trump berkali-kali mengkritik kebijakan dalam negeri dan luar negeri Afrika Selatan, termasuk undang-undang ekspropriasi lahan serta tuduhan negara itu bahwa Israel melakukan genosida di Gaza—klaim yang dibantah Israel.
Sejak berakhirnya apartheid, Afrika Selatan menerapkan program aksi afirmatif dan Black Economic Empowerment untuk mengurangi ketimpangan sejarah. Namun pemerintah menolak tuduhan bahwa mereka menyita lahan milik warga kulit putih atau menargetkan kelompok ras tertentu.
Keputusan Trump untuk memboikot G20 semakin memperdalam ketegangan yang berlangsung sejak ia kembali menjabat pada Januari. Beberapa hari setelah pelantikannya, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menandatangani undang-undang yang mengizinkan penyitaan lahan pertanian tanpa kompensasi untuk didistribusikan kepada kelompok yang termarjinalkan. Lebih dari 70 persen lahan pertanian di negara itu dimiliki oleh petani kulit putih.
Pada Februari, Trump mengeluarkan perintah eksekutif sebagai respons atas apa yang ia sebut genosida terhadap Afrikaner, menyatakan bahwa undang-undang tersebut mengikuti “banyak kebijakan pemerintah yang dirancang untuk menghapus kesempatan yang setara dalam pekerjaan, pendidikan, dan bisnis, serta retorika kebencian dan tindakan pemerintah yang memicu kekerasan tidak proporsional terhadap pemilik lahan yang dirugikan secara rasial.”
Pemerintah Afrika Selatan secara konsisten membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar serta bermotif politik.
Ketegangan Diplomatik Menjelang Serah Terima G20
Afrika Selatan memegang presidensi bergilir G20 sejak Desember 2024 hingga November, sebelum Amerika Serikat mengambil alih. Ramaphosa mengatakan pada Mei bahwa ia berharap Trump hadir untuk memastikan transisi berjalan lancar.
“Saya ingin menyerahkan presidensi G20 kepada Presiden Trump pada November,” kata Ramaphosa.
“Dia harus ada di sana. Saya tidak ingin menyerahkannya kepada kursi kosong. Saya berharap dia datang ke Afrika Selatan.”
Awal tahun ini, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengumumkan boikot AS terhadap pertemuan para menlu G20 di Cape Town. Dalam unggahan di X pada 5 Februari, Rubio mengkritik Afrika Selatan karena “menyita properti pribadi” dan menggunakan G20 untuk mempromosikan “solidaritas, kesetaraan, dan keberlanjutan.”
“Dengan kata lain: DEI dan perubahan iklim,” tulis Rubio, menyatakan bahwa AS tidak berkepentingan menghabiskan uang pembayar pajak atau “memanjakan sikap anti-Amerika.”
Hubungan dekat Afrika Selatan dengan Tiongkok serta keanggotaannya dalam blok BRICS—bersama Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok—semakin memperumit hubungan dengan Washington.
Pretoria mengatakan pihaknya menjalankan kebijakan nonblok strategis, namun makin sering menyelaraskan retorikanya dengan Beijing dan Moskwa dalam berbagai isu, mulai dari Israel hingga perdagangan.
Pada Februari 2023, Afrika Selatan menggelar latihan militer selama 10 hari dengan Tiongkok dan Rusia, yang waktunya bertepatan dengan satu tahun perang Rusia di Ukraina.
Amerika Serikat dijadwalkan menjadi tuan rumah G20 pada 2026.
