Partai Komunis Tiongkok Gunakan Pusat Online Scam di Myanamar untuk Perluas Pengaruh dan Mencuri Data Warga AS

Antonio Graceffo

Laporan terbaru Komisi AS–Tiongkok menemukan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) memanfaatkan Pusat Online Scam di Myanmar untuk memperluas pengaruh diplomatik dan keamanan, sekaligus memperoleh data warga Amerika.

Menurut laporan Komisi Tinjauan Ekonomi dan Keamanan AS–Tiongkok 2025 yang dirilis bulan ini, sindikat kriminal Tiongkok telah membangun jaringan pusat penipuan yang sangat luas di Asia Tenggara, dengan Burma sebagai pusat utama saat ini. Kawasan-kawasan tersebut berfungsi sebagai lokasi perbudakan modern, tempat para pekerja yang diperdagangkan paksa menjalankan penipuan asmara, investasi, skema kripto, dan berbagai operasi daring yang menargetkan korban di seluruh dunia.

Industri ini berkembang pesat setelah kudeta militer 2021, terutama di Negara Bagian Karen, Negara Bagian Shan, serta wilayah perbatasan yang lemah kendali pemerintah. Sindikat Tiongkok mengoperasikan sebagian besar pusat ini dari kompleks kasino atau area komersial baru yang dilengkapi jaringan komputer besar dan perangkat Starlink.

Korban dari Tiongkok, Asia Tenggara, Asia Selatan, hingga Afrika direkrut dengan iming-iming pekerjaan, lalu dipenjara, dipaksa bekerja berjam-jam, dan dipukuli atau disiksa bila melawan. Pusat-pusat ini juga menargetkan warga Amerika dan Tiongkok, mencuri puluhan miliar dolar setiap tahun.

Kelompok-kelompok perlawanan bersenjata setempat sangat penting bagi akses Tiongkok terhadap infrastruktur dan bahan mentah dalam proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI). Karena itu, Beijing selama bertahun-tahun menoleransi keberadaan pusat-pusat penipuan ini. Namun, besarnya kerugian finansial yang dialami warga Tiongkok akhirnya menjadi ancaman ekonomi, mendorong Beijing menekan junta Burma—kliennya—untuk menutup operasi tersebut.

Sindikat kriminal kemudian beralih dari menargetkan warga Tiongkok ke warga Amerika, karena lebih menguntungkan dan memicu lebih sedikit tekanan dari Beijing. Pada 2024, Tiongkok melaporkan penurunan kerugian akibat penipuan hingga 30 persen, sementara kerugian di AS melonjak 40 persen. Setelah operasi penindakan yang dipimpin Tiongkok, sindikat di Shwe Kokko mulai merekrut pekerja yang mahir berbahasa Inggris untuk menargetkan warga Amerika dan Eropa.

Pelaku kriminal Tiongkok yang mengendalikan pusat-pusat ini menjalin hubungan—sebagian terbuka, sebagian disangkal—dengan PKT. Dengan mendukung proyek BRI di Burma dan menyebarkan propaganda PKT ke luar negeri, para bos sindikat menjadikan operasi penipuan ini sebagai alat ekspansi diplomatik dan ekonomi Beijing.

Salah satu contoh adalah bos kejahatan Tiongkok Wan Kuok-koi atau “Broken Tooth”. Setelah memimpin triad 14K dan menjalani hukuman 14 tahun penjara, ia membangun kembali jaringannya. Pada 2019, ia bekerja sama dengan Tentara Nasional Karen, kelompok etnis bersenjata yang sejalan dengan junta, untuk membangun Zona Dongmei—yang awalnya dipromosikan sebagai tujuan wisata tetapi kemudian berubah menjadi pusat penipuan.

Ketika Wan memperluas jaringan kriminalnya, ia memoles citranya sebagai pendukung PKT. Pada 2017, ia mendirikan World Hongmen History and Culture Association di Kamboja, yang menyebarkan narasi PKT terkait isu Hong Kong dan Taiwan. Wan bahkan mengatakan, “Dulu saya berjuang untuk kartel, sekarang saya berjuang untuk PKT,” sambil mengalirkan keuntungan penipuan ke bisnis di Tiongkok, termasuk real estat dan konstruksi, menurut laporan Komisi AS–Tiongkok. Beijing tidak mengambil tindakan apa pun terhadapnya—tanda bahwa PKT siap menoleransi kelompok kriminal yang mendukung agenda besarnya.

PKT juga memanfaatkan isu pusat penipuan sebagai alasan untuk menempatkan aparat keamanan mereka di kawasan. Strategi “dari dalam ke luar” ini memberi Beijing pijakan di aparat keamanan dalam negeri negara-negara tetangga. Laporan Komisi AS–Tiongkok menyebut Asia Tenggara sebagai zona percobaan bagi taktik yang akan direplikasi di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tengah.

Beijing menggunakan keberadaan kelompok kriminal transnasional Tiongkok untuk menekan pemerintah agar menerima peran keamanan Tiongkok yang lebih besar. Pada 25 Mei 2023, Tiongkok dan Laos sepakat memperdalam kerja sama penegakan hukum. Pada September 2024, Menteri Dalam Negeri Kamboja Sar Sokha berkunjung ke Beijing dan berkomitmen memperluas operasi gabungan, terutama menindak jaringan kriminal. Pada September tahun ini, Tiongkok menjadi tuan rumah pertemuan mekanisme Kerja Sama Penegakan Hukum Lancang–Mekong bersama Kamboja, Laos, Burma, Thailand, dan Vietnam untuk meningkatkan berbagi intelijen serta operasi bersama menargetkan pusat penipuan.

Tiongkok juga menekan Thailand—sekutu perjanjian AS yang biasanya menolak kehadiran polisi Tiongkok—untuk mengizinkan aparat keamanan Tiongkok beroperasi di dalam negeri. Setelah aktor Tiongkok Wang Xing diculik di Thailand dan diperdagangkan ke pusat penipuan di Myanmar  pada Januari, jumlah wisatawan Tiongkok ke Thailand dilaporkan turun 33 persen, memukul ekonomi negara itu.

Untuk menenangkan wisatawan Tiongkok, Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra bertemu Xi Jinping pada 6 Februari dan berjanji memperkuat kerja sama penegakan hukum. Pada akhir Februari, Thailand mengizinkan pejabat senior dan aparat keamanan Tiongkok ikut serta dalam penggerebekan lintas batas terhadap pusat penipuan.

Dokumen pemerintah Tiongkok menunjukkan bahwa ketika aparat keamanan Tiongkok mengikuti penggerebekan, mereka rutin menyita perangkat yang digunakan untuk operasi penipuan. Pada Agustus 2024, Kementerian Keamanan Publik Tiongkok mengumumkan bahwa mereka ikut serta dalam operasi di Burma dan membawa kembali sejumlah besar komputer dan telepon ke Tiongkok.

Perangkat-perangkat ini kemungkinan berisi informasi penting tentang jaringan kriminal Tiongkok dan data pribadi yang sangat sensitif milik korban, termasuk warga Amerika. Institut Perdamaian AS menyampaikan kepada Komisi AS–Tiongkok bahwa Tiongkok enggan berbagi informasi apa pun yang diekstraksi dari perangkat-perangkat tersebut dengan negara lain.

Pada 12 November, Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia meluncurkan Satuan Tugas Anti-Pusat Penipuan untuk memberantas pusat-pusat penipuan di Asia Tenggara. Operasi ini melibatkan Kejaksaan AS, Divisi Kriminal Departemen Kehakiman, FBI, Secret Service, Departemen Luar Negeri, OFAC Departemen Keuangan, dan Departemen Perdagangan. Satuan tugas ini mendesak perusahaan AS memutus akses sindikat ke infrastruktur digital Amerika dan menutup situs serta akun berbasis AS yang digunakan untuk menargetkan korban.

Tim khusus untuk Burma telah bergerak terhadap sejumlah kompleks, menyita situs penipuan dan mengajukan surat perintah untuk menyita terminal satelit, sementara FBI menempatkan agen di Bangkok untuk bekerja sama dengan Kepolisian Thailand dalam menindak pusat-pusat seperti KK Park.

Pejabat federal AS mengatakan inisiatif ini akan menggunakan semua instrumen yang tersedia untuk mengganggu jaringan kriminal asing, memulihkan dana yang dicuri, dan mencegah sistem AS dipersenjatai untuk melawan warganya sendiri. Mudah-mudahan, upaya ini juga dapat menahan pengaruh PKT dan menghentikan Beijing dari mencuri lebih banyak data dan uang warga Amerika.

Pendapat dalam artikel ini adalah pandangan pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap The Epoch Times.