Demi membalas pernyataan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, bahwa “jika Taiwan dalam bahaya, maka Jepang juga dalam bahaya”, militer Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam beberapa hari terakhir melakukan tiga aksi militer berturut-turut di Laut Kuning, memicu kekhawatiran besar terkait keamanan kawasan. Namun, baik pemerintah maupun oposisi Jepang tetap bersikap tenang.
EtIndonesia. Pada 23 November 2025, Biro Keselamatan Maritim Dalian Tiongkok mengeluarkan larangan berlayar. Lembaga itu menyatakan bahwa militer PKT akan menjalankan tugas militer di Selat Bohai dan sebagian perairan Laut Kuning bagian utara. Bahkan, melarang kapal memasuki wilayah tersebut hingga 7 Desember. Wilayah ini merupakan pintu gerbang laut bagi kawasan Beijing–Tianjin dan memiliki posisi strategis yang sangat sensitif.
Sejak pertengahan November, aktivitas militer PKT di laut meningkat terus-menerus:
– Pada 17–19 November, mereka menggelar latihan tembak langsung selama tiga hari di bagian tengah Laut Kuning;
– Kemudian pada 18–25 November, mereka mengadakan latihan militer selama delapan hari di bagian selatan;
– Kini, Laut Kuning bagian utara juga diblokir, sehingga ketegangan diperkirakan berlanjut hingga awal Desember.
Analisis menyebutkan, dalam waktu hanya dua minggu, bagian tengah, selatan, dan utara Laut Kuning bergantian menjadi zona latihan. Dengan rangkaian latihan intensif di seluruh wilayah laut ini, PKT diyakini ingin meningkatkan tekanan militer terhadap Jepang.
Sebelumnya, Tiongkok juga menggunakan berbagai cara seperti pembalasan ekonomi dan tekanan diplomatik untuk menekan Jepang. Menanggapi hal ini, Presiden Republik Tiongkok (Taiwan), Lai Ching-te, menyerukan agar Tiongkok menahan diri.
“Serangan komprehensif Tiongkok terhadap Jepang telah sangat mengganggu perdamaian dan stabilitas Indo-Pasifik. Saya menyerukan komunitas internasional agar terus memperhatikan, dan menyerukan PKT untuk menahan diri, menunjukkan sikap negara besar, dan tidak menjadi pembuat onar bagi perdamaian dan stabilitas kawasan,” imbaunya.
Namun, berbagai tekanan PKT tersebut tidak membuat Jepang menarik kembali pernyataannya. Bahkan, tingkat dukungan kabinet Takaichi meningkat ke rekor baru. Pada 22 November, Kementerian Luar Negeri Jepang juga secara langsung membalas surat PKT kepada PBB yang berisi tuduhan terhadap Jepang.
Mantan pengacara Beijing sekaligus Ketua Aliansi Demokratik Tionghoa di Kanada, Lai Jianping: “Bukan hanya Sanae Takaichi yang tidak mundur, parlemen Jepang tidak mundur, bahkan masyarakat Jepang melihat kesewenang-wenangan dan sikap agresif PKT. Gambaran PKT yang bertindak seperti pembuli justru memicu persatuan seluruh rakyat Jepang dari atas sampai bawah.”
Amerika Serikat juga berulang kali menyatakan dukungannya kepada Jepang. Kepala Operasi Angkatan Laut AS, Laksamana Lisa Franchetti, yang baru-baru ini mengunjungi Jepang, mengatakan bahwa militer AS sedang memantau dengan ketat pergerakan angkatan laut PKT. (hui)
Laporan gabungan oleh Zhang Qin dan Rong Yu untuk New Tang Dynasty Television
 dalam beberapa hari terakhir melakukan tiga aksi militer berturut-turut di Laut Kuning, memicu kekhawatiran besar terkait keamanan kawasan. Namun, baik pemerintah maupun oposisi Jepang tetap bersikap tenang. ){kind=link}