EtIndonesia. Zhao Leji, pejabat tingkat tinggi Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang sedang berkunjung ke Australia adalah “bukan sekadar tamu biasa, melainkan pelanggar HAM berat.” Juru bicara Asosiasi Falun Dafa Australia, John Deller menyerukan pemerintah Australia agar tidak mengabaikan isu hak asasi manusia ketika bertemu pejabat PKT, serta menuntut pertanggungjawaban atas penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.
“Menyambut pejabat asing bukan hal luar biasa, tapi Australia seharusnya tidak sembarangan menyambut seorang pejabat rezim komunis yang melakukan penganiayaan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap rakyatnya,” kata Deller, saat menggelar aksi damai di depan Parlemen Canberra, Senin (24/11/2025).
Zhao Leji, anggota Komite Tetap Politbiro dan Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional PKT, melakukan kunjungan empat hari ke Australia pada 22–25 November. Dalam karier politiknya, Zhao dikenal sebagai pengikut setia Jiang Zemin, mantan pemimpin PKT, yang aktif menindas Falun Gong.
Organisasi Internasional World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong (WOIPFG ) atau “Organisasi Global untuk Menyelidiki Penganiayaan Falun Gong” pernah menempatkannya sebagai salah satu pejabat PKT yang ditindaklanjuti untuk penganiayaan terhadap Falun Gong. Pada 11 Agustus 2020, organisasi ini merilis laporan resmi terkait Zhao.
Deller menjelaskan, selama menjabat Gubernur dan Sekretaris Partai Provinsi Qinghai pada awal 2000-an, serta Sekretaris Partai Provinsi Shaanxi 2007–2012, Zhao memimpin dan mengawasi penganiayaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan praktisi Falun Gong.
“Di setiap provinsi yang dipimpinnya, ada kasus praktisi Falun Gong yang meninggal karena penganiayaan,” tegas Deller.
Dr. Lucy Zhao, Presiden Asosiasi Falun Dafa Australia, dalam wawancara dengan NTD di lokasi aksi, menyebut Zhao Leji sebagai salah satu “otak” penganiayaan Falun Gong. Ia menambahkan, saat memimpin Qinghai, Zhao terlibat dalam tindakan mengerikan, termasuk dugaan pengambilan organ dari praktisi yang masih hidup.
Dr. Zhao menegaskan, pemerintah Australia harus menyoroti isu hak asasi manusia dalam pertemuan dengan Zhao dan rombongannya, tidak hanya fokus pada perdagangan.
“Penganiayaan terhadap Falun Gong telah berlangsung 26 tahun dan masih berlanjut. Banyak warga Australia memiliki kerabat di Tiongkok yang ditahan atau dianiaya karena keyakinan mereka. Kami berharap pemerintah Australia tidak menomorduakan HAM demi perdagangan,” ujarnya. Ia menegaskan, “Kami menuntut pemerintah Australia mewakili rakyat dan keluarga di sini untuk menuntut Tiongkok menghentikan penganiayaan dan membebaskan semua praktisi Falun Gong yang ditahan.”
Menjelang kunjungan Zhao, Falun Dafa Australia telah mengirim surat kepada Perdana Menteri Anthony Albanese dan Menteri Luar Negeri Penny Wong, meminta pemerintah mendesak otoritas Tiongkok menghentikan penganiayaan Falun Gong.
Surat itu menyoroti catatan penganiayaan yang luas sejak 1999, termasuk penahanan sewenang-wenang, cuci otak paksa, penyiksaan, hingga kematian selama ditahan, yang telah dicatat oleh Amnesty International, Human Rights Watch, US Commission on International Religious Freedom, dan Kementerian Dalam Negeri Inggris.
Pengalaman Praktisi Falun Gong
Dalam aksi itu, sejumlah praktisi membagikan pengalaman pahit mereka dan keluarga yang menjadi korban penganiayaan PKT, meminta dukungan internasional untuk menghentikan kekerasan terhadap warga yang berkeyakinan.
Emma Lu menceritakan, ia dan keluarganya mulai berlatih Falun Gong sejak 1996. Setelah penganiayaan dimulai pada 20 Juli 1999, keluarganya langsung menjadi target. Emma sendiri diculik, dipukuli, dikurung selama tiga tahun, dan mengalami penyiksaan fisik dan psikologis berat. Orang tuanya juga mengalami penahanan berulang, kerja paksa, dan tekanan yang berujung pada kematian akibat kesehatan memburuk.
Praktisi lain, Wang Zhishan, sejak 1999 mengalami tujuh kali penangkapan ilegal, dua kali penahanan kriminal, satu kali cuci otak, dan satu kali hukuman penjara dua tahun, total hampir tiga tahun. Ia menyebut pengalaman di penjara penuh kekerasan fisik dan psikologis yang membuatnya trauma, dan menegaskan penganiayaan serupa masih terjadi pada praktisi di Tiongkok.
Li Kun menceritakan, ia ditahan selama 14 tahun karena keyakinannya. Selama di penjara Guangdong, ia disiksa dengan berbagai cara: pengawasan ketat, dipaksa jongkok lama, disiram air es, dibakar rokok, disiksa dengan air, obat-obatan paksa, hingga tekanan ekstrem pada tubuh. “Penjara terus berusaha membuat hidup kami sengsara,” kenangnya.
Li Kun melarikan diri ke Australia pada 2019. Ia menekankan, kisahnya hanyalah sebagian kecil dari pengalaman jutaan praktisi Falun Gong yang masih menderita.
Gangguan Kelompok Pro-PKT
Saat kedatangan Zhao, sejumlah kelompok pro-PKT yang dipimpin Kedutaan Besar Tiongkok muncul di jalan menuju Parlemen. Meski demikian, praktisi Falun Gong tetap menggelar aksi damai dengan spanduk dan yel-yel, menuntut pengakhiran penganiayaan.
John Deller mengatakan, kelompok pro-PKT ini sebagian besar dikontrol oleh Departemen United Front Tiongkok dan kerap mencoba menutupi spanduk Falun Gong serta mendorong pengunjuk rasa, termasuk lansia.
Ketua Asosiasi Falun Dafa Australia, Dr. Zhao, mengecam keras tindakan tersebut dan mendesak pemerintah Australia untuk menyelidiki kelompok-kelompok yang diduga berada di bawah kendali Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ia meminta agar penyelidikan dilakukan berdasarkan Foreign Influence Transparency Scheme Act guna menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebebasan di Australia.
“Kelompok-kelompok ini menyerang pihak yang berbeda pendapat di Australia karena dipengaruhi dan diarahkan oleh PKT. Secara faktual, mereka adalah agen asing,” tegas Dr. Zhao.
“Kami berharap pemerintah Australia memberi perhatian serius, serta menindaklanjuti aktivitas individu dan kelompok pro-Beijing yang merusak nilai-nilai inti Australia.”
Sejumlah rekaman video dari saksi mata menunjukkan kelompok pro-PKT melakukan penghinaan verbal dan aksi kekerasan terhadap praktisi Falun Gong di beberapa lokasi. Menurut Dr. Zhao, insiden seperti penggunaan bendera atau perlengkapan untuk menutupi spanduk Falun Gong, hingga perebutan dan dorong-mendorong, kerap berulang setiap kali pejabat tinggi PKT berkunjung ke Australia.
Ia menambahkan, ketakutan pejabat PKT untuk berhadapan dengan praktisi Falun Gong dan aksi mereka menghindari permohonan damai para praktisi justru membuktikan bahwa mereka sadar tindakan penganiayaan terhadap Falun Gong bertentangan dengan nilai moral, melanggar hukum, dan menyalahi hati nurani.
“Itulah sebabnya mereka tidak berani melihat spanduk para praktisi, tidak berani mendengar suara kami, dan berusaha menutupi seruan para praktisi dengan segala cara,” ujar Dr. Zhao.
Dr. Zhao juga membenarkan bahwa terjadi beberapa serangan dari kelompok pro-PKT terhadap praktisi Falun Gong di lokasi kegiatan. Dua insiden kekerasan telah secara resmi dilaporkan kepada kepolisian Australia. (***)
Artikel ini terbit di Epoch Times Australia
 yang sedang berkunjung ke Australia adalah “bukan sekadar tamu biasa, melainkan pelanggar HAM berat.” Juru bicara Asosiasi Falun Dafa Australia, John Deller menyerukan pemerintah Australia agar tidak mengabaikan isu hak asasi manusia ketika bertemu pejabat PKT, serta menuntut pertanggungjawaban atas penganiayaan terhadap praktisi Falun Gong.){kind=link}