Diplomasi Bar-bar ala Partai Komunis Tiongkok: Sejak Kapan Pemenggalan Kepala Jadi Bahasa Diplomasi?”

Oleh : Stu Cvrk

Ucapan dan tindakan korps diplomatik Partai Komunis Tiongkok (PKT) sepenuhnya sejalan dengan semakin agresifnya sikap Beijing dalam mengejar kepentingan strategis dan ekonominya—tanpa mengindahkan hukum internasional.

“Leher kotor yang menerobos masuk itu—saya tak punya pilihan selain memenggalnya tanpa ragu sesaat pun. Apakah kamu siap untuk itu?” tulis Konsul Jenderal Tiongkok di Osaka, Jepang, Xue Jian, dalam unggahan di X pada 9 November yang kemudian dihapus.

Pernyataan Xue yang terang-terangan melanggar etika diplomasi itu merupakan respons atas pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di hadapan sebuah komite parlemen Jepang pada 7 November. 

Dalam pertemuan tersebut, Takaichi menyatakan bahwa blokade Tiongkok atas Taiwan sangat mungkin akan menciptakan “situasi yang mengancam kelangsungan hidup” bagi Jepang—sebuah kondisi yang bisa memaksa Tokyo mengerahkan Pasukan Bela Diri Jepang sebagai respons.

Ucapan Xue lebih menyerupai ocehan seorang barbar, bukan pernyataan seorang diplomat senior yang matang dan berpengalaman.

Mari kita cermati lebih dekat.

Xue Jian

Xue, 57 tahun, dibesarkan di Huai’an, sebuah kota tingkat prefektur di Provinsi Jiangsu bagian tengah, Tiongkok timur. Kota tingkat prefektur merupakan bentuk pembagian administratif tingkat kedua yang paling umum di Tiongkok daratan, berada tepat di bawah tingkat provinsi.

Ia lulus dari Beijing Foreign Studies University pada 1992 dengan gelar Sarjana dalam bahasa dan budaya Jepang. Berbekal latar belakang tersebut, ia kemudian ditempatkan dalam berbagai posisi di Kementerian Luar Negeri yang hampir sepenuhnya berkutat pada diplomasi terkait Jepang.

Berikut rekam jejak penugasannya dalam satu dekade terakhir—semuanya posisi senior:

• 2014–2018: Menteri-Konselor, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Jepang
  
• 2018–2019: Konselor, Departemen Urusan Asia, Kementerian Luar Negeri
  
• 2019–2021: Wakil Direktur Jenderal, Departemen Urusan Asia, Kementerian Luar Negeri
  
• 2021–sekarang: Konsul Jenderal setingkat duta besar, Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Osaka, Jepang
  

Singkatnya, Xue bukan orang asing bagi budaya Jepang, politik Jepang, maupun pemerintahan Jepang. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai diplomat—setidaknya delapan tahun di Jepang—ia hampir pasti sangat memahami standar protokol diplomatik yang berlaku di seluruh dunia.

Protokol Diplomatik Standar

Aturan nomor satu dalam dunia diplomasi adalah menghindari pernyataan negatif secara terbuka terhadap negara lain, terlebih lagi terhadap negara tuan rumah tempat seorang diplomat bertugas. Prinsip ini merupakan fondasi diplomasi modern yang berakar pada Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik (1961), hukum kebiasaan internasional, serta kebutuhan praktis dalam hubungan antarnegara.

Pasal 41 Konvensi Wina menegaskan:  “Tanpa mengurangi hak istimewa dan kekebalan mereka, setiap orang yang menikmati hak tersebut wajib menghormati hukum dan peraturan negara penerima. Mereka juga berkewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara tersebut.”

Alasan praktisnya sangat jelas: seorang diplomat asing tidak mungkin efektif—dan mustahil mempertahankan kepercayaan negara tuan rumah—setelah melancarkan serangan pribadi secara terbuka, apalagi terhadap kepala pemerintahan. Jalan yang benar adalah tetap menjaga “hubungan konstruktif”, sekalipun terdapat perbedaan kebijakan yang tajam antarnegara, dengan berpegang pada prinsip klasik: memuji di depan umum, mengkritik di balik layar.

Dalam praktiknya, hampir semua diplomat di dunia tidak pernah menyerang negara tuan rumah melalui pernyataan publik atau media, termasuk media sosial.

Pernyataan Xue yang secara implisit menyerukan pemenggalan kepala terhadap Takaichi merupakan pelanggaran protokol yang teramat kasar dan biadab—jika bukan ancaman pribadi secara langsung. Bila kalimat seperti itu dilontarkan oleh staf junior yang ceroboh, mungkin masih bisa dimaklumi. Namun dalam kasus ini, sulit menghindari dugaan bahwa pernyataan Xue setidaknya mendapatkan restu diam-diam dari para atasannya di Zhongnanhai. Hingga kini, ia tidak tampak ditarik pulang, apalagi dijatuhi sanksi.

Pelanggaran Protokol Diplomatik PKT Lainnya

Agar tidak muncul kesan bahwa ucapan Xue hanyalah insiden tunggal, berikut sejumlah contoh lain pelanggaran standar protokol diplomatik oleh para diplomat PKT dalam beberapa tahun terakhir—mulai dari prinsip non-intervensi, penghormatan terhadap hukum negara tuan rumah, hingga larangan ancaman dan intimidasi:

• 2010: Seorang diplomat Tiongkok dipaksa hengkang dari Kanada karena melanggar prinsip non-intervensi, menyusul dugaan spionase yang terungkap melalui penyelidikan dinas intelijen keamanan Kanada.
  
• 2019: Dua pejabat Kedutaan Besar Tiongkok diam-diam diusir dari Amerika Serikat setelah memasuki pangkalan militer sensitif di Virginia.
  
• November 2019: Duta Besar Tiongkok untuk Swedia Gui Congyou secara terbuka mengancam jurnalis dengan “senapan” dan menuduh media Swedia mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok. Ucapannya dinilai “tak dapat diterima” dan menunjukkan “agresivitas yang mencengangkan.”
  
• Maret 2021: Duta Besar Tiongkok untuk Prancis Lu Shaye menghina akademisi Antoine Bondaz sebagai “bocah nakal” di Twitter/X karena mengkritik disinformasi Tiongkok.
  
• Oktober 2022: Staf Konsulat Tiongkok di Manchester, Inggris, secara fisik memukuli seorang demonstran Hong Kong di lingkungan konsulat.
  
• Maret 2024: Diplomat dan agen intelijen Tiongkok di Praha membuntuti Wakil Presiden Taiwan Hsiao Bi-khim dan bahkan merancang “aksi kinetik” berupa rekayasa tabrakan mobil.
  
• Mei 2024: Diplomat Tiongkok di Filipina dituduh menyadap serta membocorkan percakapan pribadi seorang laksamana Filipina dalam rangka memaksa konsesi dalam sengketa Laut Tiongkok Selatan.
  

Singkatnya, komentar publik Xue merupakan bagian dari pola perilaku kasar dan agresif yang berulang kali ditunjukkan oleh pejabat Kementerian Luar Negeri Tiongkok saat bertugas di luar negeri.

Penutup

Meningkatnya pengabaian rezim Tiongkok terhadap protokol diplomatik dalam beberapa tahun terakhir sejalan dengan intimidasi militer yang terus dilakukan Tentara Pembebasan Rakyat terhadap negara-negara tetangga di Selat Taiwan, Laut Tiongkok Selatan, Kepulauan Senkaku, Laut Kuning, Laut Filipina Timur, dan kawasan lainnya.

Soal pernyataan mengerikan Xue Jian, Duta Besar Amerika Serikat untuk Jepang, George Glass, mungkin merangkumnya dengan paling tepat dalam unggahan di X pada 9 November:

“Topeng itu kembali terlepas. Beberapa bulan lalu, [Xue Jian] membandingkan Israel dengan Nazi Jerman. Kini ia mengancam Perdana Menteri [Sanae Takaichi] dan rakyat Jepang. Sudah saatnya Beijing benar-benar bersikap seperti ‘tetangga baik’ yang terus mereka gembar-gemborkan—namun berulang kali gagal mereka wujudkan.”

Inilah contoh bagaimana “belati” bisa diselipkan dengan tajam dalam kerangka protokol diplomatik untuk menusuk kebrutalan berkarakter PKT. Lebih banyak lagi, silakan.

Pandangan dalam artikel ini sepenuhnya merupakan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan The Epoch Times.

Stu Cvrk adalah pensiunan kapten Angkatan Laut Amerika Serikat yang mengabdi selama 30 tahun dalam berbagai penugasan aktif dan cadangan, dengan pengalaman operasional luas di Timur Tengah dan Pasifik Barat. Ia merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut AS, serta memiliki latar belakang sebagai oseanografer dan analis sistem.