Presiden Taiwan Lai Ching-te mengatakan Taiwan akan “bekerja sama lebih erat lagi” dengan Amerika Serikat di semua bidang demi menjamin perdamaian dan stabilitas kawasan.
EtIndonesia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani undang-undang bipartisan baru terkait Taiwan menjadi Undang-Undang pada 2 Desember 2025, yang segera memicu protes keras dari rezim komunis Tiongkok, menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.
Trump mengesahkan Taiwan Assurance Implementation Act, yang mewajibkan Departemen Luar Negeri AS untuk meninjau dan memperbarui pedoman keterlibatan AS dengan Taiwan setidaknya sekali setiap lima tahun. Undang-undang ini dirancang untuk memperdalam hubungan AS–Taiwan meskipun kedua pihak tidak memiliki hubungan diplomatik formal.
Pada 3 Desember, Presiden Taiwan Lai Ching-te menulis di platform X bahwa ia “sangat” menghargai keputusan Trump, dan menyebut langkah itu menegaskan “pentingnya” keterlibatan AS dengan Taiwan.
“Ke depan, kami akan bekerja sama lebih erat lagi dengan AS di semua sektor untuk memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan,” tulis Lai.
Juru bicara Kantor Kepresidenan Taiwan, Karen Kuo, mengatakan dalam sebuah pernyataan:
“[Undang-undang ini] memiliki arti penting yang besar karena menegaskan nilai interaksi AS dengan Taiwan, mendukung hubungan Taiwan–AS yang lebih erat, dan menjadi simbol kuat dari nilai bersama kita, yakni demokrasi, kebebasan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.”
“Hubungan Taiwan–AS yang kuat adalah pilar utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik,” tambah Kuo.
Pada Januari 2021, sesaat sebelum berakhirnya pemerintahan pertama Trump, Menteri Luar Negeri AS saat itu, Mike Pompeo, mencabut “pembatasan yang diberlakukan sendiri” terhadap kontak antara pejabat AS dan Taiwan. Pembatasan tersebut diberlakukan sejak Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taipei ke Beijing pada 1979.
Menteri Luar Negeri Taiwan Lin Chia-lung mengatakan kepada wartawan pada 3 Desember bahwa undang-undang baru ini akan memungkinkan para pejabat Taiwan memasuki lembaga federal AS untuk mengadakan pertemuan, meskipun bahasa dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan hal itu.
“Undang-undang ini memperkuat keamanan nasional kami sendiri dan akan membantu kami mencegah Tiongkok memperluas pijakan berbahayanya di kawasan ini dan secara global.”
Kantor Senator Roger Wicker mengatakan bahwa peninjauan dan pembaruan berkala yang diwajibkan oleh undang-undang baru ini akan membahas bagaimana pedoman tersebut semakin memperdalam kerja sama AS–Taiwan serta bagaimana seluruh interaksi dengan Taiwan dapat mendukung penyelesaian damai atas masalah lintas Selat.
RUU ini diajukan pada Maret oleh Senator John Cornyn (Republik–Texas) dan Chris Coons (Demokrat–Delaware), dan disahkan oleh Senat pada November.
“Kerja sama yang erat dengan Taiwan sangat penting untuk menahan agresi Tiongkok dan menjaga perdamaian melalui kekuatan di kawasan Pasifik,” tulis Senator Todd Young (Republik–Indiana) dalam unggahan di X pada 3 Desember sebagai tanggapan atas undang-undang baru ini.
Pekan lalu, Lai mengumumkan rencana cadangan belanja militer baru sebesar US$40 miliar untuk menghadapi potensi serangan militer PKT terhadap Taiwan pada 2027. Rencana belanja baru itu mendapat dukungan bipartisan yang signifikan di Kongres.
Trump, yang bertemu dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KTT Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Korea Selatan pada Oktober, dijadwalkan akan mengunjungi Tiongkok pada April tahun depan.
Reuters turut berkontribusi dalam laporan ini.
