Di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok, Hong Kong semakin “terdaratan”. Setelah kebakaran besar di Kompleks Wang Fuk Court (宏福苑), cara “penjagaan stabilitas” yang dilakukan otoritas setempat menyerupai praktik di Tiongkok daratan: mobil-mobil polisi memenuhi jalan, para relawan yang membantu korban diusir, dan bantuan kemanusiaan dikosongkan dalam semalam.
EtIndonesia. Pada 6 Desember, Kantor Keamanan Nasional Beijing di Hong Kong mengklaim baru saja “memanggil” media asing yang berbasis di Hong Kong, serta mengancam mereka agar “bertindak hati-hati dan tahu diri”. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitaan media asing tersebut tampaknya telah menyentuh titik sensitif pihak berwenang.
Menurut video yang beredar luas di internet (tautan), selama beberapa hari jurnalis Sky News dari Inggris berjaga di lokasi kebakaran dan mengungkap wajah buruk langkah “penjagaan stabilitas” otoritas setempat.
Sejak 29 November, para wartawan di lapangan telah melaporkan bahwa di alun-alun sekitar lokasi kebakaran sempat berkumpul banyak relawan yang membantu para korban. Pada malam tanggal 28, masih berdiri sejumlah tenda di alun-alun tersebut, yang dipenuhi bantuan bencana sumbangan masyarakat.
Namun pada malam itu juga, polisi tiba-tiba memerintahkan para relawan untuk meninggalkan lokasi. Keesokan paginya, saat wartawan kembali ke lokasi, alun-alun sudah dikosongkan; para relawan dan bantuan kemanusiaan tidak diketahui ke mana perginya.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa jalan-jalan di sekitar lokasi kebakaran dipenuhi bus polisi dan petugas berseragam. Ketika mewawancarai warga Hong Kong di jalan, sebagian orang menyatakan takut terhadap Undang-Undang Keamanan Nasional dan tidak berani “berbicara sembarangan”. Bahkan warga yang berani diwawancarai pun tidak berani berbicara terus terang dan cenderung menahan diri.
Reporter tersebut menyindir, “Pihak berwenang sedang memamerkan kekuasaan mereka, tidak mengizinkan kesedihan rakyat berubah menjadi kemarahan yang tak terkendali.”
Pada saat yang sama, Kantor Keamanan Nasional Beijing di Hong Kong terus menangkap atau “memanggil” warga Hong Kong yang menuntut kebenaran. Sejumlah tokoh publik, di bawah tekanan berat, telah mengeluarkan pernyataan bahwa mereka akan membungkam diri.
Kebakaran besar di Wang Fuk Court pada 26 November menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar. Pemerintah Hong Kong menyatakan sejauh ini mengkonfirmasi lebih dari 100 orang tewas. Namun demikian, masyarakat meragukan angka resmi tersebut dan meyakini jumlah korban sebenarnya jauh melebihi data pemerintah.
Kebakaran ini juga menyingkap dugaan praktik korupsi berupa kolusi antara pejabat dan pengusaha, yang terungkap kemungkinan melibatkan perusahaan milik negara Tiongkok daratan serta modal elite tingkat tinggi.
Opini publik mengecam bahwa tragedi ini merupakan akibat buruk dari “pendaratan” Hong Kong oleh PKT, dan bahwa apa yang disebut “satu negara, dua sistem” hanyalah sebuah penipuan. (Hui)
