Para aktivis melaporkan meningkatnya pemantauan, larangan bepergian, dan pengawasan ketat selama 24 jam ketika Beijing memperingati 37 tahun pembantaian tahun 1989.
EtIndonesia.com Menjelang peringatan ke-37 Pembantaian Lapangan Tiananmen 1989, rezim Tiongkok meningkatkan langkah-langkah keamanan terhadap para pembangkang dan aktivis di seluruh negeri. Hal ini berdasarkan wawancara dengan sejumlah individu yang mengatakan bahwa mereka ditempatkan di bawah pengawasan, dibatasi di rumah mereka, atau diperingatkan agar tidak berbicara secara terbuka mengenai peringatan tersebut.
Dalam pembantaian yang terjadi pada 4 Juni 1989 itu, militer Tiongkok secara brutal menindas gerakan pro-demokrasi yang dipimpin mahasiswa, mengakibatkan korban tewas dalam jumlah besar dan terluka. Hingga kini, rezim tetap sangat sensitif terhadap segala bentuk peringatan publik atas tragedi tersebut.
Pembatasan yang dilaporkan terjadi di berbagai wilayah Tiongkok ini mencerminkan pola yang telah berlangsung lama, di mana Partai Komunis Tiongkok (PKT) setiap tahun meningkatkan operasi keamanan politik menjelang tanggal 4 Juni.
Pada saat yang sama, organisasi advokasi yang berbasis di New York, Human Rights in China, merilis pernyataan peringatan tahunan dari Tiananmen Mothers, sebuah kelompok yang mewakili keluarga para korban yang tewas dalam pembantaian tersebut.
Kelompok itu kembali menegaskan tuntutan mereka yang telah lama disuarakan, yakni agar PKT mengungkapkan seluruh kebenaran mengenai peristiwa tersebut, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Pengawasan dan Pembatasan Meningkat
Beberapa pembangkang di Tiongkok mengatakan kepada The Epoch Times bahwa petugas keamanan negara, polisi, dan pejabat lingkungan setempat mulai menghubungi mereka sejak akhir Mei, memperingatkan mereka agar tidak bepergian, menghadiri pertemuan, atau berbicara dengan media luar negeri menjelang peringatan tersebut. Mereka berbicara dengan syarat hanya nama keluarga mereka yang dipublikasikan karena khawatir akan pembalasan.
Seorang pembangkang yang tinggal di Beijing bermarga Liu mengatakan bahwa pengawasan polisi di sekitar rumahnya telah meningkat.
“Polisi sudah ditugaskan untuk mengawasi saya,” kata Liu. “Ada sebuah van tanpa tanda yang diparkir di luar, dan ke mana pun saya pergi, mereka mengikuti.”
Menurut Liu, petugas keamanan negara memerintahkannya agar tidak berpartisipasi dalam pertemuan terkait 4 Juni dan tidak mempublikasikan informasi di situs web luar negeri. Ia mengatakan bahwa pengendalian tahun ini tampaknya lebih banyak mengandalkan pengawasan langsung dibanding praktik yang di kalangan aktivis Tiongkok dikenal sebagai “perjalanan paksa”.
Dalam praktik tersebut, rezim biasanya memindahkan para pembangkang, aktivis hak asasi manusia, atau mantan peserta gerakan 1989 dari kota asal mereka dengan dalih wisata, perjalanan istirahat, atau pertemuan informal, dan menahan mereka jauh dari rumah hingga peringatan tersebut berlalu.
“Orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa 4 Juni dan lebih dikenal publik mungkin masih akan dibawa pergi,” kata Liu. “Sebagian besar lainnya hanya diawasi di rumah.”
Di kalangan aktivis Tiongkok, praktik menugaskan personel untuk mengawasi seseorang selama 24 jam sehari biasanya disebut sebagai “bertugas jaga” (being on post). Pengawasan ini dapat melibatkan polisi, personel keamanan negara, komite lingkungan, petugas keamanan, atau pejabat lokal lainnya yang ditempatkan di dekat tempat tinggal seseorang.
Pembangkang dan aktivis lain yang tinggal di Beijing, bermarga Chen, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa petugas keamanan mulai mengawasinya beberapa hari sebelum peringatan tersebut.
“Dua petugas keamanan duduk bergantian di lorong luar apartemen saya,” katanya. “Bahkan ketika saya keluar untuk membeli sesuatu, mereka mengikuti saya.”
Menurut Chen, PKT sangat khawatir terhadap orang-orang yang membicarakan Pembantaian Tiananmen atau berkumpul untuk memperingatinya.
Para aktivis hak asasi manusia di wilayah lain Tiongkok juga melaporkan menerima peringatan serupa.
Seorang aktivis HAM di Provinsi Hunan bermarga Huang mengatakan kepada The Epoch Times bahwa petugas keamanan negara berulang kali menghubunginya dan memerintahkannya agar tidak meninggalkan daerah tersebut atau bertemu teman-teman di kota lain.
Menurut Huang, para aktivis di Guangxi, Chengdu, dan Chongqing menerima peringatan yang serupa dan diberitahu bahwa mereka mungkin akan dipanggil untuk diinterogasi pada 4 Juni.
“Pada tahun-tahun sebelumnya, mereka mungkin membawa orang pergi selama beberapa hari,” kata Huang. “Sekarang mereka lebih cenderung mengawasi orang-orang itu di daerah masing-masing.”
Liu mengatakan ia yakin perubahan ini lebih mencerminkan upaya penghematan biaya daripada pelonggaran kontrol.
Mantan anggota Partai Demokrasi Tiongkok yang telah dilarang di Provinsi Zhejiang juga tetap berada di bawah pengawasan ketat, menurut seorang pembangkang di provinsi tersebut yang meminta identitasnya dirahasiakan sepenuhnya.
Pembangkang itu mengatakan bahwa beberapa aktivis terkemuka, termasuk mantan pemimpin gerakan mahasiswa Xu Guang, yang baru-baru ini dibebaskan dari penjara, serta pembangkang senior Chen Shuqing, yang menyelesaikan masa hukumannya tahun lalu, menghadapi pembatasan pergerakan dalam beberapa hari terakhir.
Ia menambahkan bahwa petugas keamanan negara memperingatkan para aktivis agar tidak menggunakan virtual private network (VPN) untuk melewati sistem sensor internet Tiongkok dan agar tidak mengunggah komentar dalam kelompok diskusi daring.
PKT tidak mengumumkan secara terbuka langkah-langkah keamanan khusus terkait peringatan tahun ini.
Namun, para aktivis di Shanghai dan Chengdu mengatakan kepada The Epoch Times bahwa pembatasan terhadap pergerakan mereka mulai diberlakukan minggu ini. Beberapa mengatakan bahwa pejabat lingkungan setempat memberi tahu mereka bahwa perjalanan normal baru akan diizinkan kembali setelah 5 Juni.
Tiananmen Mothers Kembali Menuntut Pertanggungjawaban
Sementara itu, Tiananmen Mothers menggunakan pernyataan peringatan tahunan mereka untuk kembali menyerukan pengakuan resmi atas pembantaian tersebut.
Dalam pernyataan yang disahkan oleh kelompok itu dan dirilis oleh Human Rights in China melalui platform X pada 28 Mei, organisasi tersebut menggambarkan peristiwa 3–4 Juni 1989 sebagai sebuah tragedi ketika kekuatan militer dikerahkan terhadap mahasiswa dan warga sipil yang berpartisipasi dalam demonstrasi damai.
Kelompok tersebut mendesak PKT untuk menangani warisan tragedi tersebut melalui cara-cara yang sah dan damai serta memberikan keadilan bagi keluarga para korban.
“Selama 37 tahun, kami telah menanggung penderitaan sambil mencari kebenaran dan pertanggungjawaban,” demikian bunyi pernyataan itu, seraya menegaskan kembali tiga tuntutan utama kelompok tersebut: pengungkapan fakta-fakta yang sebenarnya, kompensasi bagi para korban, dan pertanggungjawaban bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Zhou Yu turut berkontribusi dalam laporan ini.
