EtIndonesia.com Belakangan ini, dalam berbagai pengumuman yang dikeluarkan oleh Komisi Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawas di berbagai daerah di Tiongkok, jumlah kasus pejabat yang “secara sukarela menyerahkan diri” dilaporkan meningkat secara signifikan.
Seorang sumber dari dalam sistem pemerintahan Tiongkok mengungkapkan bahwa sejak April, sistem komisi disiplin tingkat provinsi telah melancarkan operasi “penindakan keras internal” terhadap pejabat di tingkat kota dan kabupaten, yang mendorong para pejabat yang diduga terlibat korupsi untuk menyerahkan diri.
Namun, sejumlah analis menilai bahwa banyaknya pejabat yang memilih menyerahkan diri justru menunjukkan bahwa korupsi yang bersifat sistemik di dalam pemerintahan tidak dapat diberantas hanya melalui kampanye antikorupsi.
Meningkatnya Kasus Pejabat yang Menyerahkan Diri
Di antara pejabat yang baru-baru ini menyerahkan diri terdapat sejumlah pejabat senior tingkat departemen yang telah lama bertugas di daerah.
Pada 8 Juni, Komisi Inspeksi Disiplin Provinsi Anhui mengumumkan bahwa Du Yanan, anggota Kelompok Partai dan Sekretaris Jenderal Komite Tetap Kongres Rakyat Provinsi Anhui, diduga melakukan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius serta telah secara sukarela menyerahkan diri untuk diperiksa.
Menurut laporan media Tiongkok, Du Yanan telah lama bekerja di Anhui dan pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Kongres Rakyat Provinsi Anhui, Wali Kota Bozhou, serta Sekretaris Partai Kota Bozhou. Ia baru diangkat sebagai Sekretaris Jenderal Kongres Rakyat Provinsi Anhui pada 24 Januari tahun ini, bahkan masih memimpin rapat kerja legislasi pada 2 Juni sebelum diumumkan sedang diperiksa.
Operasi Internal Mendorong Pejabat Menyerahkan Diri
Seorang narasumber dari dalam sistem pemerintahan yang menggunakan nama samaran Ye Hongliang mengatakan bahwa komisi disiplin di berbagai provinsi dan kota sedang menjalankan operasi internal untuk memberantas korupsi dengan mendorong para pejabat agar secara sukarela mengakui pelanggaran mereka.
“Jumlah pejabat korup terlalu banyak sehingga komisi disiplin tidak memiliki waktu untuk menyelidiki satu per satu aset tersembunyi dan pelanggaran mereka. Karena itu dilakukan operasi penindakan internal guna meningkatkan efisiensi penangkapan. Operasi ini dimulai pada akhir April, dan sejak Mei semakin banyak pejabat tingkat bawah yang menyerahkan diri,” katanya.
Menurut Ye, operasi tersebut saat ini terutama difokuskan pada pemerintahan di bawah tingkat provinsi, yaitu tingkat kota dan kabupaten, yang jumlah pejabatnya sangat banyak sehingga penyelidikan individual akan memakan sumber daya yang besar.
Kasus serupa juga terjadi di Provinsi Qinghai. Pada 9 Juni, Komisi Inspeksi Disiplin Qinghai mengumumkan bahwa Ma Weizhong, anggota Kelompok Partai dan Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Kota Haidong, diduga melakukan pelanggaran disiplin dan hukum yang serius serta telah menyerahkan diri untuk menjalani penyelidikan.
Berdasarkan informasi publik, Ma Weizhong telah lama berkarier di pemerintahan daerah Qinghai dan pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perlindungan Lingkungan Kota Haidong, Wakil Sekretaris Partai dan Kepala Kabupaten Minhe, sebelum menjadi Wakil Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Kota Haidong pada Agustus 2021.
“Mengembalikan Uang Korupsi agar Hukuman Diringankan”
Seorang pensiunan pegawai pemerintahan di Provinsi Guizhou yang menggunakan nama samaran Fan Jian mengatakan bahwa praktik korupsi di dalam sistem pemerintahan Tiongkok sudah sangat meluas sehingga hampir mustahil ditangani seluruhnya.
Ia mengungkapkan bahwa di sejumlah wilayah tengah dan barat laut Tiongkok yang mengalami tekanan fiskal, pemerintah daerah menerapkan pendekatan yang relatif fleksibel terhadap pejabat yang nilai korupsinya tidak terlalu besar dan bersedia mengembalikan hasil korupsinya.
Menurutnya, mereka diminta mengembalikan uang tersebut, membayar denda, lalu memperoleh hukuman yang lebih ringan, yang secara tidak langsung juga meningkatkan pemasukan pemerintah daerah.
Ia mencontohkan: “Di beberapa instansi di Guiyang, orang-orang diminta lebih dulu mengakui kesalahan mereka secara internal dan mengembalikan uangnya. Jika masalahnya tidak terlalu besar dan uangnya dikembalikan, hukumannya diringankan. Namun, kasus dengan nilai sangat besar atau yang melibatkan transaksi kekuasaan, proyek-proyek besar, maupun persetujuan penggunaan lahan tetap akan diproses secara serius.”
Ia menambahkan bahwa pihak komisi disiplin menyadari tidak mungkin memeriksa semua kasus satu per satu, sehingga memilih metode ini untuk mendorong sebagian orang keluar dan mengakui perbuatannya, sekaligus memperoleh kembali sejumlah dana yang dapat membantu mengurangi tekanan anggaran daerah.
Korupsi Dianggap Bersifat Sistemik
Seorang pengamat masalah korupsi di Tiongkok bermarga Li berpendapat bahwa banyaknya pejabat yang mengantri untuk menyerahkan diri menunjukkan bahwa korupsi di kalangan birokrasi bukan lagi kasus individual.
Menurutnya: “Sekarang yang bermasalah adalah keseluruhan sistem. Kami menyebutnya korupsi yang bersifat sistemik. Selama persoalan sistem tidak diselesaikan, masalah korupsi tidak mungkin benar-benar teratasi. Di mata masyarakat, kampanye antikorupsi saat ini lebih dipandang sebagai urusan internal Partai Komunis.”
Kampanye Anti Korupsi Dinilai Sulit Menghapus Korupsi Sistemik
Sejak Xi Jinping berkuasa, kampanye antikorupsi terus digencarkan. Namun, menurut artikel ini, korupsi di kalangan pejabat tidak hilang dan bahkan disebut menunjukkan kecenderungan semakin meluas.
Dalam beberapa tahun terakhir, banyak pejabat dari sektor keuangan, industri pertahanan, perusahaan milik negara, hingga pemerintahan tingkat kabupaten dan kota yang telah diperiksa atau dijatuhi sanksi.
Pengamat bermarga Li menilai bahwa semakin banyaknya pejabat yang menyerahkan diri menunjukkan bahwa korupsi dalam sistem pemerintahan sudah sulit diberantas hanya melalui kampanye antikorupsi. Ia berpendapat bahwa kebijakan memberi batas waktu untuk menyerahkan diri disertai ancaman hukuman berat mengindikasikan bahwa pemerintah semakin mengandalkan kampanye dan efek gentar untuk menjaga disiplin aparat, alih-alih mengandalkan mekanisme kelembagaan yang normal.
Judul asli artikel: “Sumber Internal: Komisi Disiplin PKT Melakukan Penindakan Internal, Muncul Gelombang Pejabat Korup yang Menyerahkan Diri.” Artikel ini diterjemahkan dari laporan yang dikutip dari Epoch Times.
