Bagaimana Filipina Membuat PKT Merasakan “Tenggorokan Tersangkut Duri”?

oleh Wang He

Memasuki tahun 2026, hubungan antara Filipina dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) menjadi semakin tegang. Kendati PKT berharap adanya pembaikan hubungan dengan Filipina, tetapi tidak bersedia memberikan konsesi yang substansial, ia cuma mengandalkan sedikit tawaran bantuan sambil terus melakukan tekanan militer. “Kombinasi Pukulan” ini justru memicu serangan balik yang keras dari Filipina, meskipun dengan hasil yang tidak menguntungkan. Berikut ada 2 contoh yang kita ambil:

Konfrontasi Scarborough Shoal

Sejak mengambil kendali secara de facto terhadap Scarborough Shoal pada tahun 2012, PKT dengan menerapkan sikap garis keras, menggunakan taktik area abu-abu, yang berulang kali menyebabkan konfrontasi di perairan antar kapal kedua negara, dan mengakibatkan kerusakan pada kapal-kapal Filipina dan cederanya pada awak kapal.

Pada tahun 2025, PKT bahkan mengklaim akan mendirikan “cagar alam nasional” di Scarborough Shoal, Laut Tiongkok Selatan. Sejak tahun 2026, patroli dan kontrol de facto PKT atas Scarborough Shoal ini semakin meningkat.

(1) PKT mengerahkan penghalang apung dan melakukan blokade: Citra satelit menunjukkan bahwa dari pertengahan April 2026 PKT mengerahkan penghalang apung di pintu masuk laguna Scarborough Shoal dan menggunakan beberapa kapal penjaga pantai dan kapal nelayan Tiongkok untuk mengawasi area tersebut dengan ketat, melakukan segala upaya untuk mencegah nelayan Filipina memasuki laguna untuk menangkap ikan.

(2) PKT berpotensi untuk memperluas fungsi Scarborough Shoal: Kementerian Pertahanan Nasional Filipina dalam acara Dialog Shangri-La mengkorfirmasi bahwa pihak berwenang Filipina sedang menyelidiki isu mengenai apakah PKT sedang bersiap untuk membangun fasilitas militer dan infrastruktur baru di Scarborough Shoal.

(3) PKT berulang kali melakukan pencegatan dan pengusiran lewat jalur udara dan laut. Selain itu, tepat setelah latihan militer gabungan AS-Filipina berakhir pada 30 Mei tahun ini, Komando Teater Selatan dan Penjaga Pantai PKT langsung melancarkan patroli kesiapan tempur udara dan laut gabungan serta inspeksi penegakan hukum pada hari berikutnya (31 Mei). Juga mengirimkan pesawat dan kapal perang militer dalam jumlah besar untuk memasuki perairan teritorial dan wilayah udara Scarborough Shoal guna menegaskan hak kendali absolutnya.

Untuk mengimbangi kekuatan PKT, Filipina terpaksa meminta bantuan sekutu militernya Amerika Serikat. Amerika Serikat yang dengan tegas menentang taktik intimidasi PKT, jelas memanfaatkan kesempatan ini untuk memajukan strategi Indo-Pasifiknya. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional AS untuk Tahun Fiskal 2026 telah melimpahkan wewenang kepada Kongres AS untuk memberikan dana dalam bentuk Pembiayaan Militer Asing (Foreigh Militery Financing, FMF) hingga USD 2,5 miliar, dan dalam bentuk pinjaman penjualan kebutuhan militer hingga USD 1 miliar kepada Filipina. Sampai saat ini, Filipina menjadi negara di Pasifik Barat yang menerima bantuan militer AS terbesar.

Pada 25 hingga 26 Januari, Filipina dan AS mengadakan Maritime Cooperative Activity (MCA) pertama untuk tahun 2026 di perairan sekitar Scarborough Shoal. Mekanisme untuk meningkatkan interoperabilitas antar Angkatan Bersenjata Filipina dan Komando Indo-Pasifik AS yang dimulai pada November 2023 telah terselenggara sebanyak 11 kali. Dari 26 hingga 30 Mei tahun ini, kapal-kapal Penjaga Pantai AS dan Angkatan Bersenjata Filipina melakukan patroli gabungan pertama mereka di perairan dekat Scarborough Shoal, Laut Tiongkok Selatan.

Pada 2 Juni, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dalam sidang dengar pendapat di hadapan Komite Hubungan Luar Negeri Senat mengatakan: “Masalah ini telah diangkat dalam setiap kontak yang saya lakukan dengan pihak Tiongkok, dan baru-baru ini diangkat kembali melalui jalur diplomatik. Kami sangat prihatin dengan aktivitas mereka di sekitar Scarborough Shoal akhir-akhir ini, dan pembangunan infrastruktur yang tampaknya mereka ingin menegaskan klaim teritorial yang sejak lama kami anggap tidak memiliki dasar hukum.”

Perlu dicatat bahwa Scarborough Shoul awalnya tidak tercakup dalam Perjanjian Pertahanan Bersama (Mutual Defense Treaty, MDT) antara Amerika Serikat dan Filipina yang ditandatangani pada tahun 1951. Dan, pemerintah AS pun untuk waktu yang lama mempertahankan kebijakan netral dalam sengketa teritorial di Laut Tiongkok Selatan. Namun, pada tahun 2020 dan setelah Perang Dingin baru antara AS dan PKT, AS melakukan perubahan sikap yang dramatis (saat itu Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengeluarkan pernyataan resmi “Posisi AS tentang Klaim Maritim di Laut Tiongkok Selatan”), yang isinya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag tahun 2016 tentang hak maritim di Laut Tiongkok Selatan mengikat secara hukum baik bagi PKT maupun Filipina.

Selain itu juga meniadakan hak dan klaim PKT di Laut Tiongkok Selatan, dan secara eksplisit memasukkan perairan di sekitar Scarborough Shoal dalam cakupan MDT. (Namun, AS hanya melindungi keselamatan personel dan kapal Filipina yang beroperasi di wilayah tersebut, tanpa menentukan kedaulatan atas pulau-pulau dan terumbu karang. Hingga sekarang AS tetap mempertahankan kebijakannya untuk “tidak mengambil posisi mengenai kedaulatan akhir pulau-pulau dan terumbu karang tertentu di Laut Tiongkok Selatan.”)

Konfrontasi di Scarborough Shoal memancing intervensi AS. Bagaimana PKT menafsirkan untung ruginya?

Kisah di Balik Bantuan Ekonomi PKT untuk Filipina

Pada 28 Maret 2026, pertemuan ke-11 Mekanisme Konsultasi Bilateral Tiongkok-Filipina (Bilateral Consultation Mechanism on the South China Sea, BCM) mengenai isu Laut Tiongkok Selatan diadakan di Kota Quanzhou, Fujian dengan kedua belah pihak tetap pada pendirian masing-masing.

Di tengah puncak konflik di Timur Tengah pada bulan Maret tahun ini, PKT memberikan bantuan Filipina sekitar 260.000 barel minyak diesel dan 150.000 ton pupuk urea (sebelumnya, pada tahun 2023, PKT telah menyumbangkan 20.000 ton pupuk secara cuma-cuma). Beijing berharap meredakan ketegangan hubungan Filipina dan PKT dengan hal ini, sekaligus merebut inisiatif dan posisi moral yang tinggi, serta mendapatkan rasa terima kasih dari Filipina.

Namun, Filipina tidak “terjebak dalam perangkap” ini, Menteri Pertahanan Filipina Gilberto Teodoro, dalam sebuah wawancara dengan Reuters selama Dialog Shangri-La, menyatakan bahwa meskipun ketegangan antara AS dan PKT tampaknya mereda, Filipina masih menghadapi ancaman dari PKT dan harus terus berupaya menghadapi perilaku agresif Beijing. “Kita akan menghadapi perjuangan jangka panjang,” katanya.

Meskipun PKT telah memberikan pupuk dan bahan bakar kepada Filipina, hal itu belum menunjukkan ketulusan jangka panjang dan hanyalah kedok dan tipu muslihat. Seberapa pun bantuan itu dibesar-besarkan, itu akan sia-sia dan tidak akan mengubah persepsi Manila terhadap Tiongkok yang komunis.

Pada 2 Juni, seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok secara terbuka mengkritik Gilberto Teodoro. Pada 3 Juni, media Filipina mengutip berita dari sumber melaporkan bahwa Teodoro dan keluarganya dimasukkan dalam daftar larangan masuk Tiongkok, dan jika keluarganya memiliki aset di Tiongkok, aset tersebut mungkin akan dibekukan.

Sore itu, Teodoro menjawab: “Saya tidak memiliki aset di Tiongkok dan tidak berniat pergi ke sana. Meskipun saya ingin sesekali berkunjung untuk menikmati makanan di sana yang konon enak dan warganya pun ramah tamah, tetapi semua itu telah dirusak oleh sistem pemerintahan mereka yang suka menindas.” Teodoro memiliki keturunan Tionghoa. Ia menyebutkan bahwa leluhurnya meninggalkan Tiongkok menuju Filipina sekitar enam atau tujuh generasi yang lalu, ia menambahkan: “Untungnya mereka datang dan tidak pernah berpikir untuk kembali, kalau tidak saya tidak akan berada di posisi saya sekarang.”

Pada pertengahan Mei tahun ini, Teodoro memimpin penggerebekan di pabrik baja milik Tiongkok “San Jia Steel” dan menangkap 69 orang warga negara Tiongkok dan satu warga negara Filipina yang diduga melakukan pekerjaan ilegal, yang menyiratkan bahwa pabrik tersebut mungkin menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. San Jia Steel terletak di kawasan industri yang dikendalikan oleh militer Filipina. Mantan ketua partai tersebut, Yang Jianxin, diduga memiliki hubungan dekat dengan Alice Guo, mantan walikota Kota Pampang yang ditangkap pada tahun 2024. Alice Guo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada November lalu karena perdagangan manusia. Pihak berwenang mencurigai dia adalah mata-mata Tiongkok.？

Gilberto Teodoro adalah calon potensial dalam pemilihan presiden Filipina 2028. Apakah PKT menargetkan Teodoro hanya ingin merusak reputasinya atau berniat menghambat hubungan PKT-Filipina di masa mendatang?

Langkah Diplomasi Filipina yang Semakin Efektif 

Dengan Filipina dipercaya untuk memegang jabatan ketua ASEAN pada tahun 2026, dan bertepatan dengan peringatan sepuluh tahun putusan arbitrase Laut Tiongkok Selatan oleh Mahkamah Den Haag, sikap Filipina terhadap PKT semakin tidak tergoyahkan. Apalagi diplomasi Filipina telah mencapai hasil yang signifikan pada tahun 2026.

(1) Pada 16 April, Amerika Serikat mengumumkan bahwa setelah Manila bergabung dengan inisiatif Pax Silica yang dipimpin Washington yang bertujuan untuk mengamankan rantai pasokan kecerdasan buatan dan semikonduktor, kedua negara akan bersama-sama membangun pusat industri seluas 4.000 acre (1.620 hektar) di Koridor Ekonomi Luzon di Filipina. “Kedua sekutu berkomitmen untuk memperkuat rantai pasokan bersama dalam mineral utama, semikonduktor, elektronik, dan komoditas lainnya.” Hal ini dipandang sebagai peluang signifikan bagi Filipina untuk beralih dari basis manufaktur tradisional ke rantai pasokan teknologi tinggi, dan juga melambangkan bahwa aliansi Filipina-AS meluas dari kerja sama militer ke bidang keamanan ekonomi dan industri. Ini jauh lebih signifikan daripada PKT yang menyediakan minyak diesel dan pupuk urea.

(2) Pada 28 Mei, Presiden Filipina Marcos Jr. bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di Tokyo, mengumumkan peningkatan hubungan bilateral menjadi “kemitraan strategis komprehensif” (aliansi semu) dan memulai negosiasi tentang Perjanjian Keamanan Umum Informasi Militer (GSOMIA). Jepang dan Filipina juga mengumumkan dimulainya negosiasi tentang penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen mereka. Sebelumnya, Jepang merevisi Tiga Prinsip tentang Transfer Peralatan Pertahanan dan pedoman operasionalnya.

Peralatan pertahanan yang diharapkan akan diperoleh Filipina dari Jepang meliputi kapal perusak bekas, rudal anti-kapal dan anti-pesawat, serta kendaraan lapis baja darat. Untuk tujuan ini, kedua negara sepakat untuk bersama-sama membentuk kelompok kerja baru, yang menyatukan departemen kebijakan, operasional, dan peralatan dari otoritas pertahanan kedua negara untuk koordinasi langsung. Para pemimpin Jepang dan Filipina juga mengeluarkan pernyataan bersama untuk pertama kalinya yang berisi keprihatinan mendalam mereka atas masalah Selat Taiwan.

Selain itu, tahun ini Jepang mulai berpartisipasi dalam latihan militer gabungan “Balikatan” dalam peran tempur untuk pertama kalinya, dan selama latihan tersebut, Jepang meluncurkan rudal anti-kapal Tipe 88, menenggelamkan kapal musuh simulasi. Ini adalah pertama kalinya sejak Perang Dunia II Jepang meluncurkan rudal ofensif ke luar negeri.

Sehari sebelumnya, dalam latihan militer Angkatan Darat AS juga meluncurkan rudal jelajah Tomahawk dengan menggunakan sistem peluncuran rudal jarak menengah Typhon. Latihan tembak langsung ini menandai pertama kalinya sistem Typhon melakukan peluncuran rudal Tomahawk di luar Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan kemajuan pesat kerja sama militer antara AS, Jepang, dan Filipina.

(3) Dari 31 Mei hingga 1 Juni, pemimpin tertinggi Partai Komunis Vietnam mengunjungi Filipina untuk pertama kalinya, dan kedua negara mengumumkan peningkatan hubungan bilateral mereka menjadi “kemitraan strategis yang ditingkatkan.” Presiden Marcos Jr. menyatakan bahwa kemitraan yang ditingkatkan tersebut menegaskan kembali posisi unik dan abadi Vietnam sebagai satu-satunya mitra strategis Filipina di Asia Tenggara. Kedua negara juga menegaskan kembali bahwa “menjaga perdamaian, stabilitas, kebebasan navigasi, dan penerbangan di Laut Tiongkok Selatan adalah keputusan yang tidak dapat dinegosiasikan.”

Baik Filipina maupun Vietnam adalah pihak yang mengklaim isu teritorial di Laut Tiongkok Selatan, dan keduanya telah mengalami bentrokan maritim dengan PKT dalam beberapa tahun terakhir. Semakin dekatnya hubungan antara kedua negara ditafsirkan secara luas sebagai sinyal koordinasi sikap mengenai isu Laut Tiongkok Selatan.

Kesimpulan

Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Filipina-PKT mengalami pemburukan, dan berbagai taktik serangan PKT, baik yang lunak maupun keras, dapat ditangkis secara jeli oleh Filipina. Mengapa Filipina, sebuah negara kecil di Laut Tiongkok Selatan dapat memerankan “duri yang menyangkut di tenggorokan” PKT yang konon raksasa? Di satu sisi, konfrontasi bipolar antara AS dan PKT semakin intensif, yang secara tidak langsung meningkatkan pentingnya strategis Filipina.

Di sisi lain, PKT melakukan serangkaian langkah bodoh, yang membuat dirinya terisolasi. Lebih jauh lagi, Filipina tidak terintimidasi oleh PKT, diplomasi efektifnya telah mendapatkan dukungan dari banyak negara, dan telah berulang kali mempermalukan PKT. Hal ini sekali lagi membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan, yang pernah diucapkan oleh Presiden AS Franklin D. Roosevelt yaitu “Satu-satunya hal yang harus kita takuti adalah rasa takut itu sendiri.” (***)