Dana rekonstruksi tersebut akan didanai oleh negara-negara Timur Tengah, bukan oleh Amerika Serikat
EtIndonesia.com Rincian mengenai kesepakatan yang ditandatangani antara Amerika Serikat dan Iran masih belum dipublikasikan pada 15 Juni, namun Wakil Presiden AS JD Vance menjelaskan bahwa Iran dapat memperoleh akses ke dana rekonstruksi senilai 300 miliar dolar AS atau Rp 5.334 Triliun apabila para pemimpinnya mematuhi perjanjian itu.
Kedua negara menandatangani sebuah memorandum kesepahaman (MOU) awal pada 14 Juni untuk mengakhiri operasi militer dan membuka kembali Selat Hormuz, sekaligus menetapkan masa negosiasi selama 60 hari guna menyelesaikan rincian penghapusan cadangan uranium Iran yang diperkaya hingga tingkat tinggi serta penghentian program nuklirnya, yang selama ini menjadi sumber ketegangan.
Ketika ditanya oleh Ed O’Keefe dari CBS News dalam acara pagi pada 15 Juni mengenai pendanaan tersebut, Vance mengatakan telah terjadi beberapa “pelaporan yang keliru” mengenai isi perjanjian itu.
“Ed, itulah jenis dana yang dapat mereka akses, yang akan didanai oleh Koalisi Negara-Negara Teluk, selama mereka memenuhi kewajiban mereka dalam perjanjian,” kata Vance.
Koalisi tersebut terdiri dari negara-negara Arab Teluk yang berkepentingan menjaga stabilitas kawasan dan ekonomi regional, sehingga tidak memerlukan pendanaan dari Amerika Serikat.
Vance mengatakan bahwa kepentingan utama Amerika Serikat adalah memastikan Iran menghentikan program nuklirnya, menyerahkan persediaan uranium yang telah diperkaya, serta mengizinkan akses bagi para inspektur internasional untuk memantau kepatuhan terhadap perjanjian.
Jika syarat-syarat dipenuhi, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz dan ketentuan lain dalam kesepakatan, Vance mengatakan Amerika Serikat tidak akan keberatan apabila Iran menerima bantuan keuangan dari negara-negara kawasan untuk membangun kembali negaranya pascaperang.
“Kami sepenuhnya terbuka terhadap investasi negara-negara Teluk untuk rekonstruksi Iran, tetapi hanya jika Iran mengakhiri program nuklirnya, menghapus persediaan material yang telah diperkaya, dan benar-benar terbuka terhadap rezim inspeksi serta penegakan yang memberi keyakinan kepada rakyat Amerika bahwa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklir,” ujar Vance.
Menurut perkiraan lembaga kajian kebijakan luar negeri nonpartisan Foundation for Defense of Democracies, kerusakan akibat konflik yang ditimbulkan oleh operasi militer AS dan Israel di Iran berkisar antara 50 miliar hingga 300 miliar dolar AS.
Lembaga tersebut memperkirakan angka yang paling mungkin berada di sekitar 144 miliar dolar AS dalam bentuk kerugian ekonomi. Estimasi itu mencakup hilangnya pendapatan minyak mentah serta biaya pembangunan kembali berbagai aset yang rusak.
Vance juga mengatakan bahwa Amerika Serikat bekerja sama dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA), sebuah lembaga otonom di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas mencegah penyebaran senjata nuklir, guna memastikan Iran menghancurkan persediaan uranium yang telah diperkaya.
Iran telah membatasi akses penuh para inspektur IAEA jauh sebelum konflik dimulai pada Februari.
Pada 12 Juni 2025, IAEA secara resmi menyatakan bahwa Iran telah melanggar kewajiban nonproliferasi nuklirnya. Keesokan harinya, Israel meluncurkan operasi militer yang menargetkan fasilitas bahan bakar nuklir Iran.
Sebagai tanggapan, Iran mengesahkan undang-undang yang sepenuhnya melarang para inspektur IAEA mengakses fasilitas nuklirnya setelah lokasi-lokasi tersebut dibombardir.
Pada Oktober 2025, Iran menyatakan bahwa seluruh pembatasan terhadap program nuklirnya tidak lagi berlaku.
Dalam laporan terbarunya pada 27 Februari, IAEA menyatakan bahwa selama delapan bulan Iran telah menutup akses para inspektur ke fasilitas produksi dan pemrosesan uranium yang diperkaya.
“Selama periode pelaporan saat ini, Iran tidak memberikan akses kepada badan tersebut ke satu pun dari empat fasilitas pengayaan nuklir yang telah dideklarasikan,” demikian bunyi laporan itu.
IAEA menambahkan bahwa mereka tidak dapat memverifikasi apakah Iran benar-benar telah menghentikan aktivitas pengayaan uranium maupun memastikan jumlah pasti persediaan uranium yang dimilikinya.
Vance mengatakan bahwa perjanjian tersebut akan memastikan Amerika Serikat hadir bersama para inspektur IAEA untuk memastikan Iran menghancurkan uranium yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi.
“Amerika Serikat akan berada di sana untuk mengonfirmasi dan memastikan bahwa uranium itu dihancurkan,” kata Vance kepada CBS News. “Kami telah menghancurkan program nuklir mereka secara menyeluruh. Perjanjian ini bertujuan memastikan mereka tidak membangunnya kembali.”
Senator AS Lindsey Graham sempat menyatakan kekhawatiran melalui media sosial pada akhir pekan setelah mendengar bahwa kesepakatan tersebut mungkin mencakup dana rekonstruksi sebesar 300 miliar dolar AS bagi para pemimpin Iran. Ia menyebut gagasan tersebut sebagai sesuatu yang “tidak peka terhadap situasi.”
Namun setelah mendengar penjelasan Vance mengenai rincian perjanjian pada 15 Juni, Graham mengatakan bahwa kesepakatan tersebut berpotensi membawa “perdamaian yang lebih luas.”
“Usulan sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Presiden dan Pemerintahan Trump untuk mengakhiri konflik Iran akan menjadi sesuatu yang transformatif bagi kawasan dan merupakan pencapaian besar yang dapat menghasilkan perdamaian yang lebih luas,” tulis Graham di platform X.
“Saya menantikan untuk meninjau dokumen sebenarnya daripada mengandalkan laporan propaganda Iran. Semakin cepat dokumen itu dipublikasikan, semakin baik.”
Presiden Donald Trump dan Vance menandatangani MOU tersebut secara digital bersama Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Parlemen Iran, pada 14 Juni.
Upacara penandatanganan resmi dijadwalkan berlangsung di Jenewa pada 19 Juni.
Trump juga membahas cakupan perjanjian tersebut setelah bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Évian-les-Bains, Prancis, dalam rangka KTT G7 pada 15 Juni.
Menurut Trump, rencana tersebut mengharuskan Amerika Serikat tetap menempatkan kekuatan militernya di sekitar Iran selama proses negosiasi berlangsung.
Presiden AS itu juga mengatakan bahwa ia memperkirakan Selat Hormuz akan “sepenuhnya dibuka” dalam waktu lima hari dan bahwa kapal-kapal sudah mulai kembali melintasi jalur pelayaran strategis itu.
Artikel ini terbit di The Epoch Times edisi bahasa Inggris
