EtIndonesia.com – Setelah gelombang demonstrasi antikorupsi berlangsung selama 18 bulan, Presiden Serbia Aleksandar Vučić pada 27 Juni mengumumkan bahwa ia akan mengundurkan diri dalam beberapa pekan mendatang dan mempercepat pelaksanaan pemilihan presiden serta pemilu parlemen. Kelompok mahasiswa dan oposisi yang memimpin aksi protes berharap dapat memanfaatkan pemilu tersebut untuk menantang Vučić dan Partai Progresif Serbia yang berkuasa.
Aksi protes antikorupsi terus berlangsung di Serbia sejak runtuhnya atap Stasiun Kereta Novi Sad di bagian utara negara itu pada November 2024, yang menewaskan 16 orang. Tuntutan awal untuk penyelidikan yang transparan secara bertahap berkembang menjadi desakan agar pemilu digelar lebih awal.
Pengumuman Vučić disampaikan ketika demonstrasi yang dipimpin kalangan mahasiswa masih berlangsung. Sebelumnya, ia berulang kali menyebut para demonstran sebagai “agen asing” dan menuduh mereka berupaya menggulingkan pemerintah.
Namun, saat berbicara di hadapan para pendukungnya di ibu kota Beograd pada 27 Juni, Vučić mengatakan, “Saya hanya akan menjadi presiden selama beberapa minggu lagi, setelah itu saya akan mengundurkan diri.”
Masa jabatan Vučić sebagai presiden sebenarnya baru akan berakhir pada pertengahan 2027.
Vučić menyatakan akan membantu Partai Progresif Serbia (Serbian Progressive Party) yang dipimpinnya untuk memenangkan pemilihan presiden berikutnya serta pemilu parlemen yang dipercepat. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci kapan akan mengundurkan diri maupun kapan parlemen akan dibubarkan, yang merupakan syarat untuk menggelar pemilu legislatif lebih awal.
Sejumlah analis menilai bahwa meskipun Vučić mundur dalam beberapa pekan ke depan, hal itu tidak berarti karier politiknya akan berakhir. Mereka memperkirakan ia akan berupaya menempatkan sekutu politiknya sebagai penerus di kursi presiden, sementara dirinya berpeluang kembali menjabat sebagai perdana menteri.
Langkah tersebut dinilai akan melanjutkan pola politik Serbia selama bertahun-tahun, di mana kekuasaan nyata tetap berada di tangan Vučić, terlepas dari jabatan resmi yang diembannya.
Analis politik yang berbasis di Warsawa, Radivoje Grujić, mengatakan, “Ini sama sekali bukan akhir dari karier politik Vučić. Ia sudah memiliki rencana, dan ini sama sekali tidak berarti ia akan meninggalkan dunia politik. Justru sebaliknya.”
Vučić telah memegang kekuasaan selama 12 tahun, pertama sebagai perdana menteri dan kemudian sebagai presiden. Meskipun jabatan presiden di Serbia sebagian besar bersifat seremonial, ia tetap memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partai maupun pemerintahan.
Dalam beberapa kesempatan, Vučić juga telah mengisyaratkan kemungkinan kembali menjabat sebagai perdana menteri. Sejumlah sekutu politik utamanya bahkan secara terbuka menyatakan dukungan terhadap skenario tersebut.
Sementara itu, kelompok mahasiswa dan partai-partai oposisi yang memimpin aksi protes menegaskan bahwa mereka ingin memanfaatkan pemilu mendatang untuk menantang dominasi Vučić dan Partai Progresif Serbia.
Pemimpin gerakan mahasiswa “Move-Change”, Savo Manojlović, mengatakan bahwa Vučić berusaha menghindari kemungkinan dipaksa turun dari kekuasaan dengan cara mengundurkan diri lebih dahulu dan menggelar pemilu lebih awal.
“Vučić mencoba menghindari skenario digulingkan karena tingkat dukungan terhadap gerakan mahasiswa dan aksi protes saat ini lebih tinggi dibandingkan dukungan terhadap dirinya,” kata Manojlović.
Serbia saat ini berstatus negara kandidat anggota Uni Eropa (UE). Namun, Beograd masih mempertahankan hubungan yang erat dengan Rusia dan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Selama masa pemerintahannya, Vučić terus berupaya menjaga keseimbangan hubungan antara Serbia dengan Uni Eropa di satu sisi serta Rusia dan Tiongkok di sisi lainnya. (***)
