Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat. Pada 28 Juni, Iran kembali melancarkan serangan drone dan rudal ke negara-negara Teluk, yakni Bahrain dan Kuwait. Iran juga menegaskan bahwa mereka memiliki hak untuk mengelola Selat Hormuz. Sementara itu, militer AS menuduh Iran menyerang kapal-kapal yang melintasi selat tersebut sehingga melanggar perjanjian gencatan senjata. Presiden Donald Trump pun mengeluarkan peringatan keras kepada Teheran.
EtIndonesia.com Laporan The Wall Street Journal pada 28 Juni yang mengutip sejumlah sumber yang mengetahui situasi, putaran baru perundingan perdamaian yang semula dijadwalkan berlangsung akhir pekan ini di Swiss terpaksa terhenti karena pecahnya kembali konflik bersenjata antara AS dan Iran.
Pada 28 Juni, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengakui telah melancarkan serangan udara terhadap Bahrain dan Kuwait, dengan sasaran pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di kedua negara tersebut.
Kementerian Dalam Negeri Bahrain menyatakan bahwa sebuah gedung permukiman mengalami kerusakan akibat serangan, namun tidak ada korban jiwa. Militer Kuwait juga mengkonfirmasi telah berhasil mencegat dua rudal balistik Iran, tanpa laporan korban maupun kerusakan harta benda.
Arab Saudi, Qatar, Mesir, dan sejumlah negara lainnya secara bersama-sama mengecam serangan Iran serta menyatakan dukungan kepada Bahrain. Mereka menyebut tindakan Iran sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain.
Pemicu meningkatnya konflik adalah serangan drone Iran pada 27 Juni terhadap sebuah kapal berbendera Panama di Selat Hormuz. Iran mengklaim kapal tersebut menggunakan jalur pelayaran yang tidak mendapat izin. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat menuduh Iran telah melanggar kesepakatan gencatan senjata dan kemudian melancarkan serangan terhadap 10 target militer Iran.
Presiden Trump juga mengunggah pernyataan di media sosial, mengatakan bahwa Iran mungkin “tidak akan pernah belajar dari kesalahannya.” Ia memperingatkan bahwa jika diplomasi tidak lagi berhasil, Amerika Serikat mungkin akan kembali menggunakan kekuatan militer, dan apabila hal itu terjadi, “Republik Islam Iran tidak akan ada lagi.”
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada 28 Juni menyampaikan sikap keras.
“Berdasarkan nota kesepahaman, setelah Iran menyelesaikan pembersihan hambatan (ranjau), Selat Hormuz akan kembali beroperasi seperti sebelum konflik dalam waktu 30 hari di bawah pengelolaan Iran. Pengaturan tersebut sedang disusun dan dilaksanakan, dan Iran bertanggung jawab atas proses itu,” katanya.
Iran juga mengecam serangan militer Amerika Serikat sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta memperingatkan negara-negara lain agar tidak ikut campur dalam urusan Selat Hormuz.
Menanggapi hal tersebut, Duta Besar Amerika Serikat untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Waltz, mengatakan kepada Fox News: “Kesabaran Presiden tidak akan berlangsung selamanya. Perundingan masih berjalan, tetapi Iran harus memahami bahwa posisi tawar mereka semakin melemah. Negara-negara Arab di Teluk kini juga sedang menyiapkan berbagai alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada Selat Hormuz.”
Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani awal Juni ini, Amerika Serikat dan Iran memiliki waktu 60 hari untuk merampungkan perjanjian damai. Namun, apakah eskalasi terbaru ini akan mengganggu proses negosiasi, menunda perundingan, atau bahkan memicu perang berskala penuh, masih harus terus diamati. (***)
Laporan disusun oleh wartawan New Tang Dynasty Television, Li Jiayin.
