Situasi politik di negara kepulauan Kepulauan Solomon di Pasifik Selatan mengalami perubahan besar dalam beberapa waktu terakhir. Perdana Menteri baru, Matthew Wale, yang mulai menjabat pada Mei lalu, mengumumkan akan meninjau kembali perjanjian kerja sama keamanan yang ditandatangani pemerintah sebelumnya dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT). Ia juga secara aktif berupaya memulihkan hubungan dengan negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat.
Para analis menilai perubahan arah kebijakan Kepulauan Solomon meninggalkan kedekatan dengan PKT tidak hanya mencerminkan kehendak rakyat, tetapi juga mengikuti tren perkembangan internasional.
EtIndonesia.com Dalam beberapa tahun terakhir, PKT memandang kawasan Pasifik Selatan sebagai garis depan strategis yang penting. Melalui investasi infrastruktur, bantuan ekonomi, dan kerja sama keamanan, Beijing terus memperluas pengaruh politik dan militernya di kawasan tersebut.
Pada 2019, setelah Kepulauan Solomon memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Tiongkok (Taiwan), negara itu dengan cepat beralih menjalin hubungan dengan Beijing.
Pada 2022, Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian kerja sama keamanan dengan PKT. Langkah tersebut memicu kekhawatiran besar dari Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang menilai Beijing berpotensi memanfaatkan perjanjian itu untuk membangun fasilitas militer dan mengubah keseimbangan strategis di kawasan.
Namun, meningkatnya pengaruh PKT di Kepulauan Solomon memicu penolakan di dalam negeri. Pada 2021, terjadi aksi demonstrasi anti-pemerintah yang berujung kerusuhan di kawasan Pecinan (Chinatown) di ibu kota Honiara. Peristiwa tersebut mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai terlalu berpihak kepada Beijing.
Pada Mei tahun ini, pemimpin oposisi yang sejak lama mengkritik kebijakan pro-Beijing, Matthew Wale, resmi menjabat sebagai perdana menteri. Setelah berkuasa, ia segera mengubah arah kebijakan pemerintah dengan menjadikan Australia sebagai tujuan kunjungan luar negeri pertamanya. Ia juga memulai perundingan mengenai kerja sama strategis baru yang mencakup bidang keamanan, penegakan hukum, dan pembangunan ekonomi.
Di saat yang sama, Amerika Serikat juga semakin aktif kembali memperkuat kehadirannya di kawasan Pasifik Selatan.
Pada Februari tahun ini, Washington menyelenggarakan KTT Investasi Negara-Negara Kepulauan Pasifik, dan pada Mei menandatangani Perjanjian Insentif Investasi Bersama yang baru dengan Kepulauan Solomon.
Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa Amerika Serikat tengah mempercepat strateginya di Pasifik Selatan untuk membendung upaya perluasan pengaruh PKT di kawasan.
Laporan disusun oleh Fu Yu, New Tang Dynasty Television.
. Ia juga secara aktif berupaya memulihkan hubungan dengan negara-negara Barat seperti Australia dan Amerika Serikat. ){kind=link}