Berdasarkan rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat, administrasi Gaza akan dialihkan kepada sebuah badan teknokrat Palestina, yang akan mengakhiri peran Hamas dalam memerintah wilayah itu.
EtIndonesia.com Kelompok Hamas pada 6 Juli mengumumkan bahwa mereka telah membubarkan Komite Darurat Pemerintahan di Gaza sebagai dukungan terhadap kemajuan dalam rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat.
Dalam konferensi pers di Kota Gaza pada 6 Juli, Ismail Al-Thawabta, Direktur Kantor Media Hamas, mengatakan bahwa kepala badan pengawas “Komite Darurat Pemerintahan” telah mengundurkan diri dan komite tersebut secara resmi dibubarkan.
Thawabta mengatakan keputusan itu menunjukkan “keseriusan langkah-langkah ini, sebagai implementasi dari pengaturan yang telah disepakati, serta untuk mempermudah proses transisi administrasi.”
Pengumuman tersebut muncul ketika Israel dan Hamas masih terlibat dalam perundingan tidak langsung mengenai tahap kedua gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan dicapai pada Oktober 2025. Perundingan itu masih menemui jalan buntu terkait pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza.
Menurut pejabat Israel dan sumber regional, Israel saat ini menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza, sementara Hamas masih mempertahankan kendali atas sebagian kecil wilayah pesisir.
Berdasarkan proposal perdamaian yang didukung AS dan dipromosikan oleh Presiden Donald Trump, Hamas diharapkan menyerahkan tanggung jawab pemerintahan sipil kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), sebuah badan yang terdiri dari teknokrat Palestina yang didukung Amerika Serikat.
Proposal yang lebih luas itu juga menyebutkan bahwa Otoritas Palestina dapat mempersiapkan kondisi bagi “jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara Palestina” setelah menyelesaikan reformasi politik.
Rencana tersebut juga menyerukan demiliterisasi Gaza, menjadikan wilayah itu “bebas terorisme”, serta memastikan bantuan kemanusiaan kembali disalurkan sepenuhnya setelah konflik berakhir.
Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berulang kali menegaskan bahwa Hamas tidak akan memiliki peran di masa depan dalam pemerintahan Gaza.
Trump secara resmi meluncurkan Board of Peace pada 22 Januari dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Ia menandatangani piagam organisasi tersebut dan membentuknya untuk mengawasi proses perdamaian antara Israel dan Hamas, serta berbagai konflik internasional lainnya.
Inisiatif itu juga mencakup pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza yang dipimpin mantan pejabat Otoritas Palestina, Ali Abdel Hamid Sha’ath.
Tanggapan Board of Peace (BoP) dan Israel
Board of Peace menanggapi pengumuman Hamas melalui unggahan di platform X pada 6 Juli. Organisasi itu menyatakan telah mencatat pembubaran Komite Darurat, namun akan menilai langkah tersebut berdasarkan tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan.
“Pada akhirnya, penilaian kami akan didasarkan pada tindakan, bukan janji,” kata organisasi tersebut.
Board of Peace menambahkan bahwa keputusan-keputusan selanjutnya harus mengikuti peta jalan yang telah ditetapkan terkait tata kelola pemerintahan, keamanan, dan transisi politik di Gaza.
Organisasi itu menginginkan agar Komite Nasional untuk Administrasi Gaza mengambil alih seluruh kewenangan pemerintahan melalui langkah-langkah implementasi yang telah disepakati.
“Prinsip utamanya tetap satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata,” kata Board of Peace. “Ini berarti seluruh persenjataan harus berada di bawah kendali NCAG sebagaimana diatur dalam Rencana Perdamaian Komprehensif Gaza dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803.”
Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa’ar mengatakan dalam unggahan di X pada 6 Juli bahwa Israel tidak percaya Hamas berniat menyerahkan kendali militernya.
Sa’ar mengatakan Hamas tampaknya bersedia membiarkan pemerintahan teknokrat mengelola layanan sipil sambil tetap mempertahankan sayap bersenjatanya. Menurutnya, pengaturan semacam itu akan menyerupai model Hezbollah di Lebanon.
“Kesediaan Hamas untuk ‘memberi ruang’ bagi pemerintahan teknokrat tampaknya dirancang untuk mencegah pelucutan senjatanya sendiri,” tulis Sa’ar.
Ia menambahkan bahwa Israel tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip utama rencana Trump, yaitu “pelucutan senjata Hamas dan seluruh organisasi teroris lainnya, serta demiliterisasi penuh Jalur Gaza.”
Komite Teknokrat Mengaku Siap Mengambil Alih
Sha’ath mengatakan dalam unggahan Facebook pada 6 Juli bahwa organisasinya siap mengambil alih tanggung jawab begitu syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi.
Menurutnya, komite tersebut “sepenuhnya siap menjalankan tanggung jawab nasionalnya” setelah Komite Darurat dibubarkan.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan proses ini bergantung pada prinsip “satu otoritas, satu hukum dengan rujukan yang jelas, dan satu senjata yang tunduk kepada otoritas tersebut.”
Sha’ath menambahkan bahwa kondisi tersebut akan menciptakan lingkungan politik, administratif, dan keamanan yang diperlukan agar komite dapat menjalankan pemerintahan secara efektif.
Kementerian Kesehatan Gaza yang dikelola Hamas mengatakan pada 6 Juli bahwa 1.072 orang telah tewas sejak gencatan senjata dimulai pada 11 Oktober 2025.
Menurut kementerian tersebut, jumlah korban tewas di Gaza sejak perang dimulai pada 7 Oktober 2023 telah mencapai 73.098 orang, sementara 172.855 lainnya terluka. Angka-angka tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.
Perang dimulai setelah serangan yang dipimpin Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, yang menurut otoritas Israel menewaskan sekitar 1.200 orang—sebagian besar warga sipil—serta mengakibatkan lebih dari 250 orang disandera.
Reuters turut berkontribusi dalam laporan ini.
