EtIndonesia.com Mantan Perdana Menteri Dewan Negara Tiongkok, Zhu Rongji, baru-baru ini meninggal dunia. Perhatian kembali tertuju pada salah satu warisan penting yang ditinggalkannya bagi Tiongkok dan dunia, yaitu perannya dalam memimpin Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).
Langkah yang pada saat itu dianggap sebagai sebuah “Pertaruhan berani” untuk memaksa reformasi melalui keterbukaan membuat Tiongkok dengan cepat terintegrasi ke dalam pasar global. Dalam lebih dari 20 tahun berikutnya, Tiongkok berkembang menjadi pusat manufaktur dunia. Banyak rantai pasokan terkonsentrasi di Tiongkok, produk “Made in China” tersebar di seluruh dunia, dan struktur perdagangan global pun berubah secara mendalam.
Namun, di sisi lain, setelah skala ekonomi Tiongkok berkembang pesat, model kapitalisme negara yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT) ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan sejumlah pembuat kebijakan Barat pada waktu itu, yakni secara bertahap menuju sistem yang lebih berorientasi pasar dan transparan.
Sebaliknya, perusahaan milik negara, subsidi pemerintah, kebijakan industri, serta campur tangan negara yang mendalam dalam perekonomian secara bertahap menjadi inti persoalan dalam perselisihan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara Barat.
Dua puluh lima tahun kemudian, jika melihat kembali “pertaruhan berani” Zhu Rongji, langkah tersebut bukan hanya mengubah Tiongkok, tetapi juga memaksa negara-negara Barat memikirkan kembali satu pertanyaan: apakah aturan WTO yang ada mampu membatasi perekonomian nonpasar berskala sangat besar yang dikendalikan dan diintervensi secara mendalam oleh rezim PKT?
Zhu Rongji Memimpin Negosiasi Masuk WTO
Pada akhir 1990-an, reformasi sistem ekonomi Tiongkok menghadapi berbagai tekanan, termasuk kerugian perusahaan milik negara, masalah sistem keuangan, serta memburuknya kondisi eksternal.
Zhu Rongji secara langsung memimpin tahap akhir negosiasi masuknya Tiongkok ke WTO dan memainkan peran penting, khususnya dalam negosiasi antara Tiongkok dan Amerika Serikat.
Untuk mendapatkan akses ke pasar global, PKT berjanji untuk menurunkan tarif secara signifikan, membuka sebagian pasar, mengubah berbagai undang-undang dan peraturan terkait, serta menerima aturan perdagangan multilateral WTO.
Pada 11 Desember 2001, Tiongkok secara resmi bergabung dengan WTO sebagai anggota ke-143, mengakhiri negosiasi keanggotaan yang telah berlangsung selama 15 tahun.
Pada saat itu, pihak Amerika Serikat meyakini bahwa masuknya Tiongkok ke WTO dapat mendorong reformasi politik di negara tersebut. Namun, lebih dari 20 tahun kemudian, Tiongkok tidak bergerak menuju liberalisasi politik dan pasar yang lebih terbuka seperti yang diharapkan sebagian pihak di Barat.
Sebaliknya, Tiongkok kini menghadapi berbagai kesulitan, termasuk krisis properti, pengangguran kaum muda, dan lemahnya permintaan domestik.
Tiongkok dengan Cepat Menjadi “Pabrik Dunia”
Setelah bergabung dengan WTO, integrasi ekonomi Tiongkok dengan pasar global meningkat pesat. Tiongkok dengan cepat menjadi pusat manufaktur dunia, dan produk “Made in China” mulai masuk ke berbagai penjuru dunia.
Ketika genap 20 tahun menjadi anggota WTO pada 2021, muncul banyak pembahasan mengenai apakah “20 tahun keanggotaan Tiongkok telah melemahkan WTO.”
Radio Free Asia dan sejumlah media lainnya pada saat itu meninjau kembali perkembangan tersebut dan menunjukkan bahwa selama 20 tahun, Tiongkok telah terintegrasi secara mendalam dengan ekonomi global dan menjadi “pabrik dunia”, sekaligus mengubah sistem ekonomi-perdagangan global serta konfigurasi geopolitik.
Data menunjukkan besarnya perubahan tersebut.
Dari 2001 hingga 2020, nilai ekspor Tiongkok meningkat dari sekitar 266,1 miliar dolar AS menjadi 2,59 triliun dolar AS, atau naik sekitar 8,7 kali lipat.
Pada 2020, PDB Tiongkok mencapai sekitar 14,72 triliun dolar AS, setara dengan 17,4% perekonomian global.
Banyak perusahaan multinasional masuk ke Tiongkok. Sebagai imbalannya, Tiongkok memperoleh modal, teknologi, pesanan, serta kesempatan untuk terintegrasi ke dalam rantai pasokan global.
Wilayah pesisir Tiongkok dengan cepat membentuk klaster industri manufaktur berorientasi ekspor dalam skala besar.
Pakaian, sepatu, topi, mainan, furnitur, peralatan rumah tangga, produk elektronik, hingga berbagai komponen industri semakin banyak menggunakan label “Made in China.”
Ketersediaan tenaga kerja murah dalam jumlah sangat besar di Tiongkok membuat biaya produksi berbagai produk industri turun. Produk manufaktur murah dalam jumlah besar kemudian membanjiri pasar dunia.
Dengan demikian, Tiongkok secara bertahap menjadi “pabrik dunia” yang menarik perhatian global.
Namun, persoalannya adalah manfaat globalisasi tidak terbagi secara merata.
“China Shock”: Harga yang Dibayar Pekerja Amerika
Sisi lain dari munculnya Tiongkok sebagai “pabrik dunia” adalah tekanan besar yang harus ditanggung sektor manufaktur dan para pekerja di sejumlah negara maju.
Setelah produk-produk Tiongkok masuk ke pasar Amerika Serikat dalam jumlah besar, sejumlah industri manufaktur yang menghadapi persaingan impor mengalami penutupan pabrik, berkurangnya lapangan pekerjaan, serta penurunan upah dan tingkat partisipasi tenaga kerja.
Para ekonom dari Massachusetts Institute of Technology (MIT) dan sejumlah lembaga lainnya—termasuk Daron Acemoglu, David Autor, David Dorn, Gordon Hanson, dan Brendan Price—menemukan bahwa persaingan impor dari Tiongkok antara 1999 hingga 2011 menyebabkan hilangnya sekitar 2 juta hingga 2,4 juta lapangan pekerjaan bersih di Amerika Serikat.
Penelitian tersebut juga memperkirakan bahwa persaingan impor dari Tiongkok menyumbang sekitar 10% dari penurunan lapangan kerja sektor manufaktur AS selama periode tersebut.
Fenomena ini kemudian dikenal sebagai “China Shock” atau “guncangan Tiongkok.”
Bagi konsumen dan perusahaan multinasional, globalisasi membawa biaya yang lebih rendah dan pasar yang lebih luas. Namun, bagi sebagian kawasan industri tradisional dan pekerja, hal tersebut dapat berarti penutupan pabrik, kehilangan pekerjaan, serta penderitaan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang.
Persoalan yang lebih mendasar adalah bahwa sejumlah pembuat kebijakan Barat juga pernah berharap bahwa setelah Tiongkok terintegrasi ke dalam ekonomi global, negara tersebut akan semakin bergerak menuju ekonomi yang berorientasi pasar dan lebih terbuka.
Namun, lebih dari 20 tahun kemudian, kenyataannya tidak sepenuhnya berjalan sesuai harapan tersebut.
Ekonomi Tiongkok memang telah terintegrasi secara mendalam dengan pasar global, tetapi peran negara—yakni rezim PKT—dalam perekonomian tidak menghilang.
Sebaliknya, seiring berkembangnya ekonomi Tiongkok secara pesat, perusahaan milik negara, kebijakan industri pemerintah, subsidi, dan berbagai bentuk intervensi negara tetap memainkan peran penting dalam sistem ekonomi.
Voice of America pernah mengutip Alexander Hitch, peneliti perdagangan dan ekonomi di Chicago Council on Global Affairs, yang mengatakan bahwa lebih dari 20 tahun lalu, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya tidak memperkirakan bahwa Tiongkok sebagai “ekonomi nonpasar” dapat berkembang menjadi sebesar ini di bawah kerangka WTO.
PKT Dituding Tidak Mematuhi Aturan WTO
Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya semakin sering mengkritik perusahaan milik negara Tiongkok, subsidi pemerintah, akses pasar, serta sejumlah kebijakan terkait transfer teknologi, dengan alasan bahwa aturan WTO yang ada sulit menangani persoalan-persoalan tersebut secara memadai.
Karena itu, 20 tahun setelah Tiongkok bergabung dengan WTO, muncul kembali pertanyaan di Amerika Serikat: apakah keputusan untuk memasukkan Tiongkok ke WTO merupakan sebuah kesalahan?
Menurut laporan Voice of America, Amerika Serikat dan negara-negara Barat utama menilai bahwa setelah bergabung dengan WTO, Tiongkok tidak sepenuhnya memenuhi komitmen keanggotaannya di sejumlah bidang.
Pada saat yang sama, pertumbuhan pesat skala ekonomi Tiongkok juga menimbulkan tantangan baru terhadap aturan WTO yang sudah ada.
Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat dan Eropa juga semakin banyak menggunakan instrumen keamanan nasional, pengendalian ekspor, pemeriksaan investasi, tarif, serta kebijakan “de-risking” untuk mengurangi ketergantungan terhadap rantai pasokan Tiongkok.
Dari “Pabrik Dunia” Menjadi “Risiko Dunia”
Tahun ini menandai 25 tahun sejak Tiongkok bergabung dengan WTO.
Pada 13 Mei, sejumlah organisasi dan kelompok Taiwan, termasuk Public Benefit Policy Taiwan, Taiwan Thinktank, Taiwan Association of University Professors, Taiwan Youth Generation Exchange Association, Taiwan Youth Foundation, Radio Taiwan International, Newtalk, Taiwan Citizen Human Rights Union, Taiwan Inspirational Association, serta US Taiwan Watch, mengadakan kegiatan Y’s Day “Rabu Hari Pemuda” dengan tema:
“Dari ‘Pabrik Dunia’ menjadi ‘Risiko Dunia’ — Bagaimana Perubahan Ekonomi Tiongkok Mempengaruhi Masa Depan Global?”
Diskusi tersebut membahas dampak limpahan ekonomi Tiongkok terhadap Taiwan dan dunia.
Dalam seminar tersebut, Cai Mingfang, profesor Departemen Ekonomi Universitas Tamkang Taiwan, mengatakan bahwa dahulu Tiongkok merupakan “pabrik dunia” sekaligus sumber impor terbesar Amerika Serikat.
Namun, setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif tambahan terhadap produk Tiongkok pada 2018 dan pandemi COVID-19 terjadi, ekonomi Tiongkok mulai mengalami kemunduran.
Dari 2018 hingga 2024, ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat turun lebih dari 100 miliar dolar AS, yang kemudian memunculkan persoalan “kekurangan permintaan efektif” dan “kelebihan produksi.”
Tiongkok kemudian beralih melakukan penjualan produk dengan harga sangat rendah di berbagai pasar dunia, dengan Eropa menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak.
Uni Eropa sebenarnya pernah berupaya mengenakan bea anti-dumping terhadap produk Tiongkok, tetapi kemudian mundur dan memilih menerapkan batas bawah harga.
Wang Guochen, peneliti madya di Institut Pertama China Academy of Macroeconomic Research, mengatakan secara terus terang bahwa kelebihan kapasitas produksi Tiongkok terus diekspor ke luar negeri.
Pada 2025, Tiongkok mencatat surplus perdagangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, sekitar 1,2 triliun dolar AS, sementara pada kuartal pertama tahun ini ekspornya masih mencatat pertumbuhan dua digit.
Ia mengatakan tekanan ekonomi dan perdagangan Tiongkok terhadap negara lain semakin “kekanak-kanakan dan tidak dewasa”, sementara cakupan sanksi asing terus meluas.
Tiongkok juga menggunakan aturan pemeriksaan keamanan investasi asing dan “perintah pemblokiran” untuk menghalangi investasi asing serta menghukum perusahaan asing.
Menurutnya, hal ini kemudian menimbulkan persoalan internasionalisasi yuan untuk menghindari sanksi internasional, yang bahkan dapat berkembang menjadi sistem pendukung keuangan bagi pelaku kejahatan dan negara-negara yang dianggap sebagai “poros kejahatan”, sehingga memberikan dampak yang semakin besar terhadap tatanan ekonomi dan perdagangan dunia.
Pada akhirnya, “pertaruhan berani” Zhu Rongji mengubah cara negara-negara Barat memandang Tiongkok (PKT), sekaligus memaksa dunia kembali mempertanyakan:
Ketika suatu negara dapat memanfaatkan globalisasi untuk memperkuat dirinya sendiri, tetapi tidak harus secara bersamaan menerima transformasi institusional yang diharapkan negara-negara Barat, sampai kapan aturan globalisasi yang ada dapat dipertahankan?
Diadaptasi dari Epochtimes.com
