Pendiri Grup Evergrande, Xu Jiayin, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan seluruh harta pribadinya disita. Kasus Evergrande seolah-olah telah berakhir, tetapi apakah masalahnya benar-benar sudah selesai? Para analis menilai, hukuman penjara terhadap Xu Jiayin hanya menjawab pertanyaan “siapa yang melakukan kejahatan”, tetapi belum menjawab pertanyaan “siapa yang akan membayar kerugian rakyat?”
EtIndonesia.com Xu Jiayin dijatuhi hukuman seumur hidup. Kasus Evergrande tampaknya telah mencapai tahap akhir, tetapi bagi jutaan korban, persoalan sebenarnya justru baru dimulai.
Ketika krisis Evergrande meletus, sekitar 1,62 juta unit rumah belum sempat diserahterimakan. Proyek-proyek tersebut tersebar di lebih dari 200 kota dan melibatkan sekitar 6 juta pemilik rumah.
Bagi mereka, persoalan terpenting bukan berapa lama Xu Jiayin akan dipenjara, melainkan apakah rumah yang mereka beli akhirnya bisa mereka terima dan siapa yang bertanggung jawab atas uang yang sudah mereka bayarkan.
“Yang paling menderita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah membeli rumah tetapi belum menerima rumahnya. Mereka adalah pihak yang paling sengsara. Banyak di antara mereka, seperti warga yang rumahnya digusur, harus meminjam uang di berbagai tempat untuk bertahan hidup dan tinggal di rumah penampungan. Ada pula yang terpaksa tinggal di penginapan kecil. Kondisinya sangat menyedihkan,” ujar Ekonom Amerika Serikat Li Hengqing.
Selain itu, Evergrande juga memiliki tunggakan dalam jumlah sangat besar berupa pembayaran kepada kontraktor, wesel komersial, serta utang kepada pemasok.
Banyak perusahaan kecil dan menengah yang mengalami putusnya arus kas karena tidak menerima pembayaran, bahkan sampai gulung tikar. Namun, siapa yang pada akhirnya akan menanggung utang dalam jumlah sangat besar tersebut masih belum jelas.
“Banyak bencana dan utang nyata pada akhirnya harus ditanggung oleh orang-orang biasa. Selain itu, utang Xu Jiayin mencapai sekitar 2 triliun yuan. Lebih dari separuhnya merupakan utang kepada pemasok, yaitu utang kepada perusahaan-perusahaan di sepanjang rantai pasoknya,” ujar komentator isu terkini Wang He.
“Untuk bagian ini juga tidak ada penjelasan yang jelas. Pemerintah menjatuhkan denda lebih dari 10 miliar yuan, tetapi bagaimana uang tersebut akan digunakan juga tidak dijelaskan,” jelasnya.
Menurutnya, lubang keuangan yang begitu besar ditimbulkan oleh kasus tersebut, tetapi pihak berwenang hanya menjadikan Xu Jiayin sebagai “kambing hitam”, tanpa menyediakan solusi yang benar-benar dapat menyelesaikan masalah.
“Lubang itu masih tetap ada. Inilah kondisi Tiongkok saat ini. Sistem peradilan PKT lebih banyak digunakan sebagai alat politik yang sewenang-wenang. Mereka tidak menyelesaikan masalah nyata, tetapi mencari kambing hitam untuk melampiaskan kemarahan. Akibatnya, para korban sebenarnya tetap menjadi korban.”
Para analis menilai kasus Evergrande merupakan gambaran kecil dari pecahnya gelembung properti Tiongkok. Pada masa ekspansi pesat sektor properti, dana dan kredit dalam jumlah besar mengalir ke pasar real estate. Kini, ketika sektor properti mengalami kemerosotan, dampaknya menjalar ke berbagai industri terkait seperti perbankan, konstruksi, baja, semen, dan perlengkapan rumah tangga.
Banyak perusahaan properti menghentikan pembangunan dan gagal membayar utang. Bank juga menumpuk kredit bermasalah, sementara para pekerja di sektor-sektor terkait menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan.
“Kesenjangan antara kaya dan miskin di Tiongkok sangat besar. Setidaknya lebih dari 600 juta orang berpendapatan sangat rendah dan hidup dalam kondisi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar,” ujar Li Hengqing.
“Dalam kondisi seperti ini, sekarang Tiongkok menghadapi kemerosotan ekonomi besar yang dipicu oleh perkembangan sektor properti. Saya percaya pemulihannya mungkin membutuhkan waktu lebih dari 30 tahun. Dan, dalam proses tersebut, masyarakat akan mengalami masa yang sangat menyakitkan,” tambahnya.
Laporan: Yi Xin dan Qiu Yue, NTD Television.
