EtIndonesia.com Kasus “sawi putih berformalin” kembali terungkap di Provinsi Hebei, Tiongkok. Sawi putih yang bagian pangkalnya dicelupkan ke dalam larutan formaldehida diduga telah masuk ke dalam rantai distribusi. Meskipun tiga lembaga pemerintah pusat Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyatakan akan turun tangan dan melakukan penyelidikan ketat, praktik “sawi putih berformalin” disebut telah berulang selama 14 tahun. Para pengamat menilai pernyataan pemerintah tersebut hanya merupakan langkah untuk meredakan kemarahan publik.
Blogger bernama “Yu Lie Qi Ge” mengungkap pada 22 Agustus bahwa di lokasi pembelian dan pemuatan sawi putih di Kota Tunkeng, Kecamatan Kangbao, Kota Zhangjiakou, Provinsi Hebei, para pedagang diduga mencelupkan bagian akar sawi putih ke dalam larutan formaldehida, kemudian mengirimkannya ke berbagai daerah, termasuk Suqian, Jiangsu, dan Hefei, Anhui.
Kasus “sawi putih berformalin” langsung menjadi topik pencarian populer di Weibo. Banyak warganet mengecam praktik mencelupkan sawi putih ke dalam formaldehida sebagai pelanggaran serius terhadap batas keamanan pangan.
Larutan formaldehida dalam air dikenal sebagai formalin, yang umumnya digunakan untuk sterilisasi, disinfeksi, dan pengawetan. Namun, zat ini sangat beracun dan bersifat karsinogenik sehingga dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengklasifikasikan formaldehida sebagai karsinogen bagi manusia kategori 1.
Pemerintah Kabupaten Kangbao menyatakan bahwa penggunaan formaldehida tersebut merupakan tindakan ilegal yang dilakukan oleh pedagang untuk menjaga kesegaran sayuran selama proses pengangkutan.
Di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, rantai pasokan yang relatif matang pada dasarnya mengandalkan transportasi berpendingin. Tiongkok sendiri kini juga memiliki sistem logistik rantai dingin yang cukup besar. Lalu, mengapa masih ada pihak yang secara ilegal menggunakan formaldehida untuk mengawetkan sawi putih?
Wu Shaoping, kepala Aliansi Pengacara HAM Tiongkok di Luar Negeri, menilai hal tersebut berkaitan dengan rendahnya pendapatan petani Tiongkok dari hasil pertanian.
Ia juga mengatakan, kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sayuran sebagian besar merupakan kendaraan terbuka. Kondisi tersebut membuat sawi putih mudah mengalami pemanasan dan pembusukan selama perjalanan.
Jika petani menggunakan standar transportasi rantai dingin, kata dia, maka mereka tidak mampu menanggung biaya pengangkutannya. Bahkan, hasil penjualan sawi putih terkadang tidak cukup untuk membayar ongkos transportasi.
Menurutnya, alasan lainnya adalah kurangnya standar dan pengawasan yang memadai. Di pasar akhir, jika kasus ini tidak terungkap, belum tentu terdapat pemeriksaan khusus terhadap formaldehida.
Namun, praktik penggunaan formaldehida pada sawi putih sebenarnya sudah terungkap sejak 14 tahun lalu.
Pada akhir April 2012, media di Shandong melaporkan bahwa pedagang di Qingzhou menyemprotkan formaldehida pada sawi putih untuk memperpanjang masa simpannya. Dua orang kemudian dikenai penahanan administratif. Saat itu, pedagang mengakui bahwa praktik tersebut merupakan “aturan tak tertulis dalam industri.”
Pada Mei tahun yang sama, Pasar Grosir Buah dan Sayuran Jiangnan di Guangzhou melakukan pemeriksaan formaldehida secara khusus dan menemukan 122,4 ton sawi putih bermasalah yang berasal dari Shandong dan Yunnan.
Pada 2015, media Hebei kembali mengungkap bahwa Stasiun Sayuran Zhiyi di Dingzhou menggunakan formaldehida dengan cara menyemprotkan atau mencelupkan sawi putih. Penanggung jawab tempat tersebut kemudian ditahan secara pidana.
Selama 14 tahun terakhir, meskipun pemerintah telah membuat sejumlah peraturan dan kebijakan, mengapa praktik ilegal penggunaan formaldehida masih sulit diberantas?
Wu Shaoping mengatakan bahwa seringnya terjadi insiden keamanan pangan menunjukkan bahwa meskipun pemerintah PKT mengeluarkan berbagai aturan hukum, apakah aturan tersebut benar-benar diterapkan secara efektif merupakan persoalan lain.
Zhang Jianxing, penggagas Gerakan Ganti Rugi bagi Tahanan Politik Tiongkok, mengatakan bahwa bukan hanya sawi putih berformalin yang bermasalah. Kasus seperti susu formula beracun, minyak jelantah daur ulang, dan darah bebek yang menggunakan bahan industri juga terus bermunculan.
“Jika dilihat dari akar masalahnya, berbagai kasus makanan beracun seperti sawi putih berformalin merupakan produk yang tidak terhindarkan dari sistem PKT, sistem hierarki, dan sistem hak istimewa. Makanan beracun itu tidak akan sampai kepada mereka, bukan? Yang terkena dampaknya hanyalah rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, ketika pemerintah otoriter menganggap rakyat tidak penting, kelonggaran dan perlakuan berbeda dari pihak pengawas demi memperoleh keuntungan justru menciptakan aturan tak tertulis, yang pada akhirnya mendorong produsen makanan bermasalah untuk terus melakukan pelanggaran.
Kini kasus tersebut telah meningkat ke tingkat pemerintah pusat. Kantor Keamanan Pangan Dewan Negara, Kementerian Pertanian dan Urusan Pedesaan, serta Administrasi Negara untuk Regulasi Pasar telah turun tangan dan memerintahkan penyelidikan menyeluruh.
Namun, Zhang Jianxing menilai tindakan itu bukan karena pemerintah tiba-tiba menyadari tanggung jawabnya.
Ia mengatakan bahwa sejak tahun lalu muncul fenomena “ketidak kooperatifan” yang semakin jelas di Tiongkok, seperti tidak menikah, tidak memiliki anak, dan tidak membayar jaminan sosial.
Menurutnya, ketika puluhan juta orang memilih untuk tidak bekerja sama, pemerintah tidak mungkin menangkap atau menindak semuanya. Dalam kondisi tersebut, perintah tiga lembaga pemerintah pusat untuk melakukan penyelidikan dinilai hanya sebagai “strategi menunda masalah” untuk meredakan kemarahan masyarakat.
Sawi putih dari Tiongkok juga diekspor ke negara-negara seperti Korea Selatan dan Vietnam. Sejumlah warganet khawatir sawi putih yang mengandung formaldehida dapat masuk ke produk kimchi yang diproduksi di Korea Selatan atau Vietnam, kemudian muncul di meja makan dalam bentuk yang berbeda. (***)
Sumber : NTDTV.com
 menyatakan akan turun tangan dan melakukan penyelidikan ketat, praktik “sawi putih berformalin” disebut telah berulang selama 14 tahun. Para pengamat menilai pernyataan pemerintah tersebut hanya merupakan langkah untuk meredakan kemarahan publik.){kind=link}