Jelang Pertemuan Trump-Xi, 30 Organisasi Mendesak Xi Jinping Menghentikan Pelanggaran HAM

EtIndonesia.com Menjelang pertemuan Trump-Xi, sekitar 30 organisasi hak asasi manusia (HAM) dari seluruh dunia pada 16 September bersama-sama menerbitkan surat terbuka yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT) Xi Jinping. Mereka mendesak Xi Jinping, sebelum kedatangannya, untuk menyetujui pembebasan tahanan hati nurani, berkomitmen mengakhiri represi transnasional, serta mendorong reformasi hukum yang penting dan langkah-langkah lainnya.

Surat terbuka yang ditandatangani oleh 29 perwakilan organisasi HAM tersebut menyatakan bahwa sejak Xi Jinping berkuasa pada 2012, mereka telah mendokumentasikan, bahkan mengalami secara langsung, “pelanggaran HAM yang luas dan sistematis” oleh otoritas PKT. 

Hal tersebut mencakup penindasan terhadap warga Tibet, warga Uyghur, serta kelompok pro-demokrasi Hong Kong, juga tekanan terhadap pemimpin agama, jurnalis, pengacara, dan aktivis lainnya, yang dinilai melanggar hukum domestik maupun internasional.

Organisasi-organisasi HAM tersebut menyatakan sangat prihatin bahwa cakupan dan skala penahanan sewenang-wenang yang terjadi di berbagai wilayah Tiongkok itu sendiri berpotensi merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Mereka juga menyoroti penggunaan represi transnasional dan hukuman kolektif oleh otoritas PKT untuk membungkam kebebasan berbicara dan membatasi aktivitas orang-orang di luar Tiongkok.

Surat terbuka tersebut mengajukan empat tuntutan konkret kepada Xi Jinping:

1. Segera dan tanpa syarat membebaskan tahanan hati nurani, pembela HAM, serta orang-orang yang ditahan secara sewenang-wenang karena aktivitas anggota keluarganya.
2. Mencabut atau merevisi undang-undang yang melanggar HAM, termasuk Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong dan Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis.
3. Mengizinkan orang-orang yang berada di luar Tiongkok untuk kembali ke Tiongkok dan berkumpul kembali dengan keluarga, serta menjamin keselamatan mereka.
4. Berkomitmen untuk tidak melakukan represi transnasional maupun tindakan hukuman kolektif terhadap kelompok-kelompok yang melakukan aksi protes selama kunjungan ke Amerika Serikat.

Pengamat isu terkini yang tinggal di Amerika Serikat, Lan Shu, menilai surat tersebut memiliki dua tujuan.

“Surat ini di satu sisi ditujukan kepada Xi Jinping, tetapi di sisi lain juga disampaikan kepada Presiden Trump. Mereka berharap Presiden Trump mengangkat masalah ini kepada Xi Jinping dalam pertemuan Trump-Xi yang akan datang. Karena pada masa Presiden Clinton, pemerintah AS mengambil keputusan untuk memisahkan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan PKT dari persoalan HAM,” ujarnya. 

“Akibatnya, dalam proses perkembangan ekonomi Tiongkok, bukan hanya HAM di Tiongkok yang tidak mengalami perbaikan, tetapi PKT justru menjadi ancaman terbesar terhadap kemanusiaan dan perdamaian dalam sejarah umat manusia di seluruh dunia, tanpa tandingan,” katanya. 

Salah satu pendiri Partai Demokrat Tiongkok, Zhu Yufu, telah beberapa kali dijatuhi hukuman dan dipenjara oleh PKT, dengan total masa hukuman mencapai 16 tahun. Ia mengatakan bahwa meskipun PKT terus-menerus melakukan penganiayaan terhadap HAM, para aktivis HAM tetap harus bersuara sebelum Xi Jinping tiba di Amerika Serikat.

“Saya sendiri mengalaminya secara langsung. Ketika saya berada di penjara dan mendapat pengawasan khusus, hidup terasa lebih buruk daripada kematian. Saat itu istri saya datang menjenguk saya. Saya mengatakan kepadanya, ‘Beri tahu masyarakat internasional bahwa mereka menyiksa saya.’ Jika masyarakat internasional bersuara dan memberikan dukungan, mereka akan merasa takut dan menahan diri. Karena itu, sekarang saya sering mengatakan kepada mereka agar memperhatikan para korban yang menderita di dalam negeri,” kata Zhu Yufu, salah satu pendiri Partai Demokrat Tiongkok. 

“Jadi, sebagai orang Tiongkok dan sebagai orang-orang yang berhasil melarikan diri dan tiba di Amerika Serikat, kami juga sangat memperhatikan kedatangan Xi Jinping. Kami merasa bahwa inilah saatnya untuk menyuarakan suara kami, agar para diktator mengetahui bahwa mereka terisolasi dan tidak mendapat dukungan rakyat,” ujarnya. 

Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional (USCIRF) juga mengeluarkan pernyataan pada 14 September, yang mendorong Presiden Trump dalam pertemuan Trump-Xi mendatang untuk terus berupaya membebaskan orang-orang yang ditahan karena kebebasan beragama atau berkeyakinan (FORB), serta mendesak otoritas PKT menghentikan penganiayaan terhadap agama.

“Karena hak atas kebebasan beragama merupakan titik awal dan landasan bagi semua hak asasi manusia lainnya. Tanpa kebebasan beragama, hak-hak dasar masyarakat Tiongkok lainnya sama sekali tidak dapat dibicarakan,” kata Lan Shu. 

“Sekarang PKT memperluas penganiayaan terhadap kebebasan beragama dan keyakinan ke luar negeri melalui represi transnasional. Jadi, ini bukan lagi sekadar persoalan perampasan hak dasar atas kebebasan beragama bagi warga Tiongkok di dalam maupun luar negeri, tetapi tindakan tersebut juga telah melanggar hukum negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat,” jelasnya. 

Ketua Aliansi Internasional Partai Demokrat Tiongkok, Jie Lijian, mengatakan bahwa penganiayaan PKT terhadap HAM dan kebebasan beragama telah meluas hingga ke luar negeri. Menurutnya, suara dari organisasi HAM di luar negeri dan Komisi Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional akan membantu masyarakat Tiongkok melihat PKT dengan lebih jelas.

“Saya percaya bahwa ketika dunia internasional bersuara untuk Tiongkok, masyarakat di dalam negeri akan memiliki pemahaman yang baru. Ketika mereka mengetahui bahwa bukan hanya individu, organisasi, dan kelompok masyarakat sipil yang bersuara untuk HAM di Tiongkok, tetapi di Amerika Serikat bahkan pemerintah suatu negara, pejabat publik, anggota Kongres, serta berbagai organisasi internasional juga bersuara untuk kebebasan HAM dan kebebasan beragama masyarakat Tiongkok, mereka akan semakin yakin tentang siapa yang sebenarnya melakukan kesalahan,” ujarnya. 

Xi Jinping diperkirakan akan bertemu dengan Trump di Washington pada 24 September. Jie Lijian mengatakan bahwa kelompok-kelompok HAM telah mempersiapkan aksi protes dan menunggu kedatangannya.

Shang Yan/Chang Chun/Gao Yu – NTDTV.com