Empat Helikopter Disiagakan Menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan di  Kalimantan Timur

BALIKPAPAN – BNPB menyiagakan empat helikopter untuk menangani bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Timur. Bantuan udara ini juga bertujuan untuk mendukung situasi kondusif kawasan ibu kota negara baru. 

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto pada Rapat Koordinasi Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Karhutla dan Asap di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (2/8). 

Sebanyak dua armada baling-baling ini digunakan untuk pemantauan. Sedangkan dua lainnya, pemanfaatan dikhususkan Satuan Tugas Udara untuk pengeboman air atau water-bombing.

“Kami menyiapkan 2 unit helikopter untuk patroli dan 2 lagi untuk water-bombing,” ujar Suharyanto dalam keterangan pers Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

BNPB akan menambah armada helikopter apabila terjadi eskalasi kejadian karhutla di wilayah Kalimantan Timur. 

Kepala BNPB yang pernah bertugas 10 tahun di Kalimantan menambahkan helikopter patroli difungsikan untuk pemantauan apabila ada api di permukaan tanah. Sedangkan ada titik api, operasi water-bombing dapat dikerahkan. Namun, Suharyanto merekomendasikan penggunaan water-bombing dilakukan apabila sudah tidak dapat dipadamkan lagi oleh operasi darat. 

Selain dukungan armada udara, BNPB juga memberikan stimulan bantuan untuk wilayah Kalimantan Timur, berupa dana siap pakai, logistik dan peralatan.  

Pada kesempatan itu, Kepala BNPB menambahkan, pihak Provinsi Kalimantan Timur meminta ditambahkan menjadi wilayah prioritas dalam penanganan karhutla. Hal tersebut mengingat adanya kawasan khusus, ibu kota Nusantara (IKN). 

Saat ini BNPB mengidentifikasi 6 provinsi prioritas karhutla, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.  

Merespons potensi bahaya karhutla, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan status siaga darurat di wilayahnya. Status tersebut berlaku sampai dengan 30 November 2024. 

Berdasarkan data BNPB, sebaran titik panas atau hotspot di Provinsi Kalimantan Timur pada priode Januari hingga Juli 2024 mencapai 9.148 titik. Daerah dengan jumlah titik panas tertinggi berada di Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara. Kepala BNPB mengimbau pemerintah daerah untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya pencegahan saat memasuki musim kemarau. 

Dukungan ke OIKN

Kunjungan Kepala BNPB ke Provinsi Kalimantan Timur sekaligus menegaskan dukungannya pada penanggulangan bencana di kawasan IKN dan sekitarnya. BNPB memenuhi permintaan dukungan logistik dan peralatan untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). 

Bantuan tersebut difungsikan untuk penanganan banjir di wilayah penyangga, yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara dan Mahakam Ulu. Kepala daerah di dua wilayah itu telah menetapkan status darurat dalam penanganan banjir. 

Di samping dukungan logistik dan peralatan, BNPB mengoperasikan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk penanganan banjir. Berpusat di Bandar udara APT Pranoto, Kota Samarinda, operasi TMC dilakukan sepanjang 15 hingga 31 Juli 2024. Sebanyak 96.000 kg NaCl sebagai bahan semai digunakan selama operasi udara tersebut. 

Di akhir rapat koordinasi, Kepala BNPB Suharyanto menyerahkan secara simbolis bantuan logistik dan peralatan penanggulangan bencana kepada Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik dan Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Myrna Asnawati Safitri. 

Hadir pada rapat koordinasi perwakilan Forkopimpda Provinsi Kalimantan Timur beserta jajaran pejabat tinggi madya di lingkungan BNPB. (asr)