Setelah terus menurunnya ekonomi Tiongkok, pada paruh pertama tahun ini, aksi protes terkait perlindungan hak di Tiongkok meningkat tajam, dan otoritas berusaha keras untuk memblokir informasi tersebut. Analisis menunjukkan bahwa ini dapat menyebabkan krisis bagi pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT)
oleh Tang Rui, Gao Yu, dan koresponden khusus Luo Ya untuk New Tang Dynasty Television
Pada 28 Agustus, proyek Pemantauan Dissiden Tiongkok (CDM) dari organisasi nirlaba Amerika Serikat “Freedom House” merilis laporan terbaru yang menunjukkan bahwa pada kuartal kedua tahun ini, protes, pengaduan, dan peristiwa-peristiwa disiden lainnya di Tiongkok meningkat 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sebagian besar peristiwa disiden ini terkait dengan masalah ekonomi, di mana 44% di antaranya adalah masalah tenaga kerja dan 21% terkait dengan pemilik rumah yang merasa dirugikan.
“Dari angka-angka yang dikumpulkan oleh CDM dan berbagai bentuk protes yang saat ini muncul di Tiongkok, jelas menunjukkan bahwa dalam proses penurunan ekonomi Tiongkok, masyarakat sebenarnya sudah berada dalam kondisi tidak bisa lagi menahan, sehingga banyak sekali insiden protes yang terjadi,” kata Wu Se-zhi, Anggota Dewan Konsultatif Think Tank Taiwan.
Laporan tersebut menunjukkan bahwa protes yang dipicu oleh masalah ekonomi ini biasanya disebabkan oleh upah yang belum dibayarkan, proyek perumahan yang terhenti, penipuan perusahaan, dan sebagainya.
Seorang pekerja migran di Meishan, Sichuan, mengatakan: “Dari tahun lalu sampai tahun ini, kami belum menerima uang, jadi kami tidak akan pergi. Kami juga tidak melanggar hukum.”
Para peneliti mengatakan bahwa meskipun pihak berwenang PKC telah memperketat sensor, jumlah kegiatan protes yang berhasil dikumpulkan terus meningkat karena metode baru dalam mengumpulkan sumber informasi protes. Statistik pada bulan Juni menunjukkan lonjakan yang mencatat rekor.
Chang Chien-yuan, Ketua Asosiasi Institut Demokrasi Tiongkok Taiwan, mengatakan: “Masalah ekonomi sebagai dasar struktur sosial sebenarnya juga mempengaruhi stabilitas seluruh masyarakat dan bahkan stabilitas rezim. Jika kelas borjuis pun turun ke jalan untuk memprotes, itu berarti situasi ekonomi sangat parah.”
Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi Tiongkok mengalami penurunan, gelombang pengangguran, kebangkrutan perusahaan, pemotongan gaji, dan penundaan pembayaran gaji melanda seluruh negeri.
Menurut statistik, dalam enam bulan pertama tahun ini, jumlah restoran yang ditutup dan izin usahanya dicabut di Tiongkok mencapai 1,056 juta, mendekati total jumlah tahun lalu. Bahkan restoran kelas atas di Beijing dan Shanghai pun banyak yang tutup.
Analisis menunjukkan bahwa ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) menghadapi kesulitan dari dalam dan luar, dan masyarakat Tiongkok secara keseluruhan jatuh ke dalam kesulitan ekonomi, kekuatan rakyat untuk melawan pemerintah akan meningkat, yang akan mengguncang kekuasaan PKT.
“Selama ekonomi Tiongkok terus dalam keadaan yang sangat lesu, dan hubungan antara komunitas internasional dan Tiongkok (PKT) semakin antagonis, bagi PKT, akan semakin sulit menemukan cara untuk meredakan situasi atau mengalihkan perhatian seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Dengan kata lain, dalam jangka panjang, kemungkinan besar PKT akan runtuh karena perkembangan ekonomi atau ketidakstabilan sosial,” pungkas Wu Se-zhi. (Hui)
){kind=link}