Tiongkok dan Myanmar bersama-sama menduduki peringkat terburuk dalam kebebasan internet di dunia, menurut laporan terbaru kelompok hak asasi Freedom House
Alex Wu
Kelompok penelitian pro-demokrasi yang berbasis di Washington ini menyatakan dalam laporan tahunan “Freedom on the Net,” yang diterbitkan pada 16 Oktober, bahwa kebebasan internet global telah menurun selama 14 tahun berturut-turut.
Dalam siaran persnya, kelompok tersebut menyatakan bahwa warga di setidaknya 43 negara telah diserang atau dibunuh karena ucapan dan aktivitas mereka di dunia maya, yang merupakan rekor tertinggi.
Laporan tahun 2024 menilai kebebasan digital di 72 negara dan wilayah, yang mencakup 87 persen pengguna internet dunia, antara Juni 2023 dan Mei 2024.
Penilaian ini menggunakan metodologi standar untuk menentukan skor kebebasan internet setiap negara pada skala 100 poin, dengan 21 indikator terpisah yang mencakup hambatan akses, pembatasan konten, dan pelanggaran hak pengguna.
Islandia menduduki peringkat tertinggi untuk kebebasan internet selama enam tahun berturut-turut, dengan skor 94 poin.
Tiongkok
Tiongkok di bawah pemerintahan Partai Komunis Tiongkok (PKT), terus menempati peringkat negara dengan skor kebebasan internet terendah selama 10 tahun berturut-turut, dengan skor sembilan poin.
“Pengguna internet di Tiongkok menghadapi kondisi kebebasan internet terburuk di dunia selama satu dekade. Orang-orang menghadapi konsekuensi hukum dan di luar hukum yang parah untuk aktivitas online mereka seperti berbagi berita, membicarakan keyakinan agama mereka, dan berkomunikasi dengan anggota keluarga serta orang lain di luar negeri,” demikian bunyi laporan tersebut.
Freedom House mengatakan bahwa Beijing menggunakan “Great Firewall” untuk mengisolasi negara tersebut dari dunia luar dan memblokir konten yang dianggap sebagai ancaman bagi PKT. PKT terus menghukum rakyat Tiongkok karena menggunakan VPN untuk melewati sensor mereka. Laporan ini menyebutkan contoh praktisi Falun Gong, yang “secara rutin dipenjara karena memposting pesan tentang kelompok spiritual atau pelanggaran hak asasi manusia di media sosial, mengakses situs web yang dilarang, dan memiliki atau berbagi teknologi VPN yang dilarang,” demikian laporan tersebut.
“Otoritas memiliki kekuasaan besar atas industri teknologi, menerapkan penyelidikan regulasi dan perintah penghapusan untuk menegakkan narasi pemerintah,” lanjut laporan itu.
Ketika ditanya tentang laporan tersebut pada konferensi pers reguler di Beijing pada 16 Oktober, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengklaim bahwa rakyat Tiongkok “menikmati berbagai hak dan kebebasan sesuai hukum.”
Namun, kebebasan internet di Tiongkok terus memburuk, karena “rezim otoriter semakin represif dalam beberapa tahun terakhir,” kata laporan tersebut, seraya menambahkan bahwa PKT “terus memperketat kontrol atas semua aspek kehidupan dan pemerintahan, termasuk birokrasi negara, media, kebebasan berbicara secara online, praktik keagamaan, universitas, bisnis, dan asosiasi masyarakat sipil.”
“Setelah tindakan keras bertahun-tahun terhadap perbedaan pendapat politik, organisasi non-pemerintah independen (LSM), dan pembela hak asasi manusia, masyarakat sipil di China sebagian besar telah dihancurkan,” kata laporan itu.
Myanmar
Myanmar, telah melihat skornya turun tahun ini menjadi 9 dari 100, menandai “pertama kalinya dalam satu dekade ada negara yang mendapat skor serendah Tiongkok.”
Sejak kudeta 2021, rezim militer Myanmar “menindak keras dengan brutal terhadap perbedaan pendapat dan memenjarakan ribuan orang sebagai balasan atas percakapan mereka secara daring, sementara membangun rezim sensor dan pengawasan besar-besaran untuk menekan aktivitas aktivis pro-demokrasi sipil dan kelompok perlawanan bersenjata,” kata laporan itu.
Rezim militer juga “menerapkan sistem sensor baru yang memperketat pembatasan pada jaringan pribadi virtual (VPN),” tambah laporan tersebut.
Taiwan Masuk 10 Teratas Kebebasan Internet
Taiwan menduduki peringkat pertama di Asia dan ketujuh di dunia dengan skor 79 poin. Masyarakat sipil di negara pulau ini “telah menetapkan pendekatan yang transparan, terdesentralisasi, dan kolaboratif terhadap pemeriksaan fakta dan penelitian disinformasi yang menjadi model global,” menurut laporan tersebut.
Transparansi di Taiwan “mendorong kepercayaan dan legitimasi dengan publik, memungkinkan debat terbuka tentang cara mengatasi konten yang salah dan menyesatkan, serta memfasilitasi penerapan beragam keahlian yang mengarah pada tindakan yang lebih terinformasi dan efektif,” demikian menurut laporan tersebut, menyebut upaya Taiwan melawan kampanye misinformasi daring yang diluncurkan oleh PKT untuk mengganggu pemilu negara itu pada Januari sebagai contoh.
Lai Rongwei, peneliti Taiwan dan CEO Taiwan Inspirational Association, mengatakan bahwa laporan Freedom House menyoroti bagaimana Beijing mengontrol ujaran di dunia maya dan memanipulasi opini publik melalui media sosial.
“Strategi PKT bertujuan merusak kepercayaan global, terutama di negara-negara demokratis, dengan menggunakan deepfake yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan untuk mengikis kepercayaan orang terhadap efisiensi pemerintahan mereka. Tindakan semacam ini mengancam untuk mengurangi kepercayaan terhadap nilai-nilai demokrasi secara keseluruhan,” katanya kepada edisi bahasa mandarin The Epoch Times pada 17 Oktober. “[Campur tangan PKT dengan] Taiwan adalah salah satu contohnya.”
Tzeng Yisuo, seorang peneliti asosiasi di divisi keamanan siber dan pengambilan keputusan di Institut Penelitian Pertahanan Nasional dan Keamanan Taiwan, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa cara efektif untuk melawan indoktrinasi dan campur tangan PKT di media sosial adalah “dengan memperkuat literasi media setiap orang.”
“Pada dasarnya, Anda hanya bisa mengurangi efektivitas taktik daring PKT, yang akan membuatnya secara bertahap kurang efektif seiring waktu. Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan melawan taktik PKT,” kata Tzeng. (asr)
