EtIndonesia. Pada 9 November, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani “Perjanjian Kemitraan Strategis” dengan Korea Utara. Keputusan ini dipublikasikan di situs resmi pemerintah Rusia, yang merinci isi perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian, jika salah satu pihak mengalami serangan militer, keduanya wajib segera mengerahkan kekuatan militer untuk saling membantu. Perjanjian ini bersifat permanen dan tidak memiliki batas waktu, artinya jika Korea Utara menyetujui dokumen yang sama, perjanjian akan berlaku tanpa batas waktu.
Di sisi lain, pakar diplomatik Amerika Serikat Harry Kazianis, Direktur Senior Keamanan Nasional di Center for the National Interest, dalam publikasi majalah The National Interest, menyatakan bahwa jika Trump terpilih kembali sebagai Presiden AS, prioritas diplomasi harus pada penyelesaian konflik Ukraina.
Menurut Kazianis, Korea Utara tidak mungkin meninggalkan program nuklirnya, namun dialog untuk membatasi pengembangan misil bisa dilakukan. Dia menyarankan bahwa AS perlu memutus dukungan ekonomi yang didapatkan Korea Utara dari Rusia, yang memungkinkan Kim Jong-un mereduksi ketergantungan pada aliansi dengan Moskow.
Sementara itu, penasihat Trump, Lanza, dalam wawancara dengan BBC, menyebutkan bahwa fokus utama pemerintahan Trump yang baru adalah mencapai perdamaian di Ukraina, bukan merebut kembali wilayah yang telah dikuasai Rusia, termasuk Krimea. Menurut Lanza, pendekatan perdamaian harus realistis dan tidak hanya berfokus pada visi kemenangan penuh bagi Ukraina. Hal ini merupakan respons atas sikap Ukraina, di mana Presiden Zelenskyy sebelumnya menyatakan bahwa perdamaian baru bisa tercapai jika semua wilayah, termasuk Krimea, dikembalikan. Rusia sendiri menganggap wilayah ini sebagai bagian dari negaranya sejak 2014.
Pada 9 November 2024, laporan dari Business Weekly juga menyoroti peringatan dari Martin, peneliti di RAND Corporation dan mantan komandan Angkatan Laut AS, bahwa persediaan amunisi dan senjata militer AS sudah mulai menipis akibat bantuan yang diberikan ke Ukraina. Menurut data Pentagon, sejak awal invasi Rusia, AS telah menyediakan bantuan senilai lebih dari 60 miliar dolar, termasuk ribuan roket, ratusan ribu peluru mortir, dan jutaan amunisi. Di antaranya, peluru artileri kaliber 155mm menjadi barang langka. Selain itu, AS juga telah mengirim kendaraan lapis baja, sistem pertahanan udara, dan berbagai senjata untuk mendukung pertahanan Ukraina.
Konflik berkepanjangan ini turut berdampak pada cadangan amunisi AS di Timur Tengah, terutama di tengah peningkatan ketegangan antara Iran dan Israel. Pada April dan Oktober, Angkatan Laut AS menembakkan rudal interseptor untuk melindungi Israel dari potensi serangan Iran. Biaya intersepsi ini, bersamaan dengan operasi melawan kelompok Houthi, diperkirakan mencapai hampir 2 miliar dolar. Konflik yang terus berlanjut tanpa adanya tanda-tanda mereda menimbulkan kekhawatiran terkait ketersediaan persediaan rudal dan amunisi AS.
Seiring ketegangan internasional yang meningkat, Seth Cropsey, pakar di Center for Strategic and International Studies, menyatakan bahwa dalam perang besar antara negara adidaya, kebutuhan akan amunisi akan terus meningkat. Dia menggarisbawahi pentingnya meningkatkan produksi amunisi dan sistem pertahanan udara untuk memastikan kesiapan AS dalam menghadapi situasi darurat.
Dalam perkembangan terkait Timur Tengah, The Times of Israel melaporkan bahwa Presiden terpilih AS Donald Trump telah berkomunikasi dengan Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, membahas visi perdamaian di Timur Tengah, khususnya di wilayah Gaza. Trump menyampaikan keinginannya untuk menghentikan konflik antara Israel dan Hamas serta berupaya menjalin kerjasama dengan semua pihak terkait untuk menciptakan perdamaian yang adil dan menyeluruh di kawasan tersebut. Meskipun hubungan AS-Palestina sempat memburuk pada masa jabatan pertama Trump, komunikasi baru ini menandai potensi untuk membangun kembali kerjasama.
Menanggapi situasi yang berkembang di Timur Tengah, seorang juru bicara Partai Republik mengungkapkan bahwa Trump berharap Israel dapat mengakhiri konflik dengan kemenangan penuh sebelum pelantikannya pada 20 Januari mendatang. Trump secara terbuka menekankan pentingnya mencapai kesepakatan damai yang kokoh untuk menciptakan stabilitas di Timur Tengah.
Sementara itu, Taliban menyatakan harapan mereka untuk menjalin hubungan yang lebih baik dengan AS jika Trump kembali menjabat. Pejabat senior Taliban, Shahin, dalam wawancara dengan NHK, menyatakan bahwa Trump menunjukkan pendekatan pragmatis saat menjalin perjanjian damai dengan Taliban pada 2020. Taliban berharap, di masa mendatang, hubungan dengan AS dapat diperkuat, terutama dalam bidang investasi ekonomi.
Laporan ini mencerminkan dinamika diplomatik dan militer yang kompleks yang melibatkan beberapa negara besar.
