EtIndonesia. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol pada malam 3 Desember lalu secara tiba-tiba mengumumkan darurat militer, mengirim tentara untuk memblokade parlemen, dan menyerbu Komisi Pemilihan Umum. Tindakan inkonstitusional ini memicu tuntutan dari berbagai pihak agar dia mundur.
Partai Demokrat Korea Selatan dijadwalkan akan menggelar pemungutan suara pemakzulan di parlemen pada tanggal 14 Desember. Sementara itu, Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa mengusulkan rencana agar Yoon Suk-yeol mundur paling lambat Maret tahun depan. Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Yoon tidak ingin mundur. Dia lebih memilih dimakzulkan oleh parlemen dan akan membela tindakannya terkait darurat militer di pengadilan.
Menurut media Korea Chosun Ilbo, sejak pernyataan terbuka Ketua Partai Kekuatan Rakyat Han Dong-hoon mengenai rencana agar Yoon mundur lebih awal, partai tersebut membentuk kelompok kerja khusus (TF) untuk menstabilkan situasi politik. Kelompok ini mengajukan dua opsi: “mundur pada Februari tahun depan dan menggelar pemilu presiden pada April” atau “mundur pada Maret dan menggelar pemilu pada Mei.” Sesuai dengan konstitusi, pemilu harus dilaksanakan dalam waktu 60 hari setelah presiden mundur.
Pada 10 Desember lalu, kelompok kerja khusus melaporkan rencananya dalam pertemuan tertutup dengan anggota parlemen. Namun, tidak ada kesimpulan konkret yang dicapai karena ada penolakan dari Kantor Kepresidenan.
Yoon Suk-yeol disebut lebih memilih dimakzulkan oleh parlemen dan akan membela keputusannya mengenai darurat militer di Mahkamah Konstitusi daripada mundur lebih awal dan menyerahkan kekuasaan kepada Lee Jae-myung dari Partai Demokrat Korea Selatan.
Laporan menyebutkan, meskipun pada tanggal 7 Desember Yoon menyampaikan permintaan maaf dan menekankan bahwa segala urusan pemerintahan, termasuk masa jabatannya, akan ditentukan oleh partai yang berkuasa, dia tampaknya mengubah pendiriannya.
Seorang sumber yang dekat dengan Yoon mengatakan: “Menurut informasi yang saya terima, Presiden Yoon tampaknya telah memutuskan bahwa lebih baik menghadapi pemakzulan di Mahkamah Konstitusi daripada mundur lebih awal.” (jhn/yn)
