EtIndonesia. Dalam eskalasi konflik yang terus berlanjut di Timur Tengah, Israel telah melancarkan lebih dari 480 serangan udara terhadap wilayah Suriah, berhasil menghancurkan hampir 80% dari senjata strategis negara tersebut. Serangan ini merupakan bagian dari upaya Israel untuk mengatasi ancaman militer dan mencegah senjata canggih jatuh ke tangan kelompok pemberontak.
Serangan Udara Intensif oleh Israel
Menurut laporan CNN pada tanggal 11 Desember, Angkatan Udara Israel telah melakukan sekitar 480 serangan udara dalam dua hari terakhir di seluruh wilayah Suriah. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan bahwa Angkatan Laut Israel berhasil menghancurkan armada militer Suriah secara signifikan. Dari total serangan tersebut, sekitar 350 dilakukan oleh pesawat tempur ber-pilot dengan target utama seperti bandara udara di Damaskus dan Homs, sistem pertahanan udara, rudal, drone, pesawat tempur, tank, dan basis produksi senjata.
“Operasi ini adalah keberhasilan besar yang menunjukkan kemampuan Angkatan Laut Israel dalam menghancurkan armada Suriah secara efektif,” ujar Gantz. Selain itu, serangan lainnya ditujukan untuk mendukung pasukan darat Israel dalam menyerang gudang senjata, bangunan militer, dan posisi artileri Suriah.
Penargetan Fasilitas Senjata Kimia dan Rudal Jarak Jauh
Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengakui bahwa Israel tengah membombardir fasilitas militer Suriah yang menyimpan senjata kimia dan rudal jarak jauh. Langkah ini diambil untuk mencegah senjata tersebut jatuh ke tangan kelompok ekstremis. Situs blog pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pangkalan militer Khaleh Hara, yang menampung kekuatan udara elit Suriah, telah dihancurkan oleh militer Israel.
Menurut militer Israel, sekitar 80% dari materi militer strategis Suriah telah berhasil dihancurkan. Jerusalem Post melaporkan bahwa Suriah berencana membangun kembali kemampuan pertahanan udara yang setara dengan sebelumnya, termasuk persediaan rudal, armada kapal, dan pelatihan personel, yang diperkirakan membutuhkan biaya sekitar 1 miliar dolar AS serta lebih dari sepuluh tahun.
Upaya Diplomatik Amerika Serikat di Tengah Konflik
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, bersama dengan Penasihat Keamanan Nasional, Jake Sullivan, melakukan perjalanan ke kawasan Timur Tengah dengan tujuan mendorong perjanjian gencatan senjata dan pembebasan sandera di Gaza.
Blinken bertemu dengan Raja Abdullah dari Yordania di Aqaba, Laut Merah, pada tanggal 12 Desember 2024 untuk membahas situasi Suriah pasca penggulingan rezim Assad. Dia juga dijadwalkan melakukan perjalanan ke Turki pada malam hari.
Blinken menyatakan bahwa Amerika Serikat berharap Pemerintah Suriah masa depan akan menjadi badan pengelola yang dapat dipercaya, inklusif, dan non-sektarian. Selain itu, prioritas utama AS adalah memastikan keamanan dan penghancuran persediaan senjata kimia Suriah, memfasilitasi bantuan kemanusiaan, serta mencegah Suriah dijadikan basis ekstremisme. Selama kunjungannya, Blinken juga akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Faisal al-Safadi, untuk membahas konflik Israel di Gaza dan Lebanon.
Kontrol Sementara Israel atas Zona Penyangga di Suriah
Pada hari yang sama, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bertemu dengan Jake Sullivan untuk membahas kontrol sementara Israel atas zona penyangga di Suriah hingga pasukan yang efektif dapat mengambil alih wilayah tersebut. Netanyahu menekankan pentingnya membantu minoritas di Suriah dan mencegah kebangkitan ekstremisme di dalam negeri.
Hadi al-Bahra, pemimpin organisasi oposisi Suriah, dalam wawancara menyatakan bahwa dalam dua tahun ke depan akan diadakan pemilihan umum yang bebas. Bahra menambahkan bahwa setelah pemilihan selesai, organisasi oposisi Suriah dan Aliansi Kekuatan Revolusioner akan dibubarkan. Anggota aliansi ini akan menjadi pendukung politik domestik dan berpartisipasi dalam rekonstruksi negara secara kompetitif. Ia juga berharap rakyat Suriah dapat segera kembali ke kehidupan normal dan menyerukan agar Iran serta Hizbullah tidak campur tangan dalam urusan Suriah demi stabilitas sosial dan demokratisasi menyeluruh.
Penarikan Pasukan Israel dari Lebanon Selatan
Militer Pertahanan Israel pada tanggal 11 Desember mengonfirmasi bahwa mereka telah memulai penarikan pasukan dari Kota Siem di Lebanon selatan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata yang dicapai dengan Hizbullah. Pasukan Lebanon akan menggantikan pasukan Israel yang ditarik. Namun, militer Israel menyatakan bahwa mereka masih menempatkan pasukan di wilayah selatan Lebanon lainnya dan akan terus melakukan operasi untuk menghadapi ancaman apapun.
Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, menyatakan bahwa penempatan pasukan Lebanon di wilayah Kian dan Marjeyoun adalah langkah kunci dalam memperkuat penempatan di selatan untuk melaksanakan perjanjian gencatan senjata. Komandan Pusat Militer Amerika Serikat, Jenderal Michael Kurilla, dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa dia mengunjungi markas pengawasan gencatan senjata di Beirut dan secara pribadi mengawasi operasi penarikan pasukan.
Perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada 27 November, sesuai dengan ketentuan perjanjian, pasukan Israel harus menarik diri dari Lebanon dalam waktu 60 hari dan digantikan oleh pasukan Lebanon bersama dengan personel perdamaian PBB. Militer Israel harus menarik semua pasukan dari selatan Lebanon sebelum akhir Januari, sementara Hizbullah juga harus menarik pasukannya ke utara Sungai Litani sekitar 30 kilometer dari perbatasan dan membongkar infrastruktur militer mereka di selatan.
Verifikasi Penarikan Pasukan dan Upaya Diplomatik Lebih Lanjut
Kantor berita milik negara Lebanon melaporkan bahwa pada tanggal 11 Desember, personel perdamaian PBB memasuki Kota Siem untuk memeriksa jalan dan memverifikasi penarikan pasukan Israel. Selain itu, utusan dari Amerika Serikat, Prancis, Arab Saudi, Qatar, dan Mesir pada hari yang sama mengadakan pertemuan dengan Ketua Dewan Nasional Lebanon, Nabih Berri.
Berri merencanakan untuk mengadakan pertemuan parlemen pada Januari tahun depan agar para anggota parlemen dapat memilih presiden. Selama beberapa bulan terakhir, utusan dari lima negara tersebut telah berupaya keras mendorong proses ini untuk memperkuat stabilitas politik di Lebanon.
Kesimpulan
Konflik yang melibatkan Israel, Suriah, dan Lebanon ini menunjukkan dinamika geopolitik yang kompleks di kawasan Timur Tengah. Upaya diplomatik oleh Amerika Serikat dan keterlibatan berbagai negara tetangga diharapkan dapat membawa stabilitas dan perdamaian jangka panjang di wilayah yang telah lama dilanda konflik ini.
