Tian Xin
Fokus hari ini, Assad tiba-tiba jatuh, PKT mengadakan rapat darurat; Departemen Kehakiman AS meminta pengadilan menolak mosi darurat TikTok; NATO mempertimbangkan target anggaran pertahanan dinaikkan menjadi 3%; AS berencana membatasi pihak ketiga mengekspor chip ke PKT.
【Asad Jatuh, PKT Gelar Rapat Hingga Pakar Khawatirkan Bangkitnya Kekuatan Perlawanan】
Suriah, yang menjalin hubungan kemitraan strategis dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengalami kudeta mendadak pada 8 Desember. Presiden Bashar al-Assad digulingkan oleh pasukan oposisi dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Keesokan harinya, Politbiro Partai Komunis PKT menggelar rapat darurat, di mana pemimpin Xi Jinping menekankan pentingnya “secara mendalam melakukan pengelolaan wilayah perbatasan.”
Para ahli menilai, mayoritas oposisi Suriah adalah Muslim Arab, sementara Xinjiang merupakan daerah dengan populasi Muslim yang signifikan. PKT tampaknya khawatir situasi ini dapat memicu kekuatan perlawanan di Xinjiang.
Pasukan oposisi Suriah berhasil merebut ibu kota Damaskus pada 8 Desember, memaksa Presiden Bashar al-Assad, yang berkuasa selama 24 tahun, untuk melarikan diri ke Rusia dan mengumumkan pengunduran dirinya. Aksi ini, yang hanya berlangsung selama 12 hari, mengakhiri lebih dari setengah abad pemerintahan otoriter keluarga Assad.
Setelah jatuhnya rezim Assad, pada konferensi pers rutin 9 Desember, juru bicara Kementerian Luar Negeri PKT, Mao Ning, ditanya tentang pandangan Beijing terhadap perkembangan di Suriah. Ia mengatakan bahwa PKT “memantau dengan cermat perkembangan situasi di Suriah” dan mendesak semua pihak untuk “segera menemukan solusi politik untuk memulihkan stabilitas di Suriah.”
Hubungan diplomatik antara Suriah dan PKT dimulai pada tahun 1956, menjadikan Suriah salah satu negara Arab pertama yang menjalin hubungan dengan rezim PKT. Karena mendukung proposal PBB pada tahun 1971 untuk memulihkan kursi sah Beijing, Suriah mendapat apresiasi dari PKT.
Selama bertahun-tahun, kedua negara menjalin hubungan perdagangan penting. PKT aktif dalam pengembangan industri minyak dan infrastruktur di Suriah. Pada Januari 2022, Suriah secara resmi bergabung dalam inisiatif “Belt and Road” PKT. Diperkirakan investasi PKT di Suriah mencapai miliaran dolar AS.
Pada hari yang sama, 9 Desember, Politbiro PKT menggelar rapat yang dipimpin oleh Xi Jinping. Media resmi PKT, Xinhua, menyebutkan bahwa rapat tersebut membahas pekerjaan ekonomi tahun 2025, mendengar laporan kerja Komisi Disiplin Pusat dan Komisi Pengawas Negara, serta “membahas masalah lain.” Dalam laporan berikutnya, Xinhua mengutip Xi Jinping yang menekankan pentingnya “secara mendalam melakukan pengelolaan wilayah perbatasan.”
Laporan Associated Press pada Desember 2017 menyebutkan bahwa sejak 2013, ribuan warga Tiongkok yang tidak puas dengan penindasan terhadap etnis Uyghur oleh pemerintah PKT telah bergabung dalam perang di Suriah. Mereka pergi ke Suriah untuk belajar menggunakan senjata dan kemudian kembali ke Tiongkok.
Shen Ming-shih, peneliti senior dan direktur di Institut Keamanan Nasional Taiwan, mengatakan kepada Epoch Times bahwa PKT tidak menunjukkan minat langsung untuk campur tangan dalam urusan Suriah. Namun, setelah AS menarik diri dari Afghanistan dan kekalahan ISIS, PKT dengan cepat meningkatkan upayanya untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah, berusaha mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan AS.
Shen juga menambahkan bahwa hubungan erat antara PKT dan Iran, yang merupakan pendukung utama Suriah, telah membuka jalan bagi penandatanganan kemitraan strategis antara PKT dan Suriah pada tahun 2023. Selain itu, PKT memprakarsai pemulihan hubungan diplomatik antara Iran dan Arab Saudi serta mengadakan pertemuan faksi Afghanistan di Beijing, sebagai bagian dari upayanya untuk memperluas pengaruh regional sambil mengurangi risiko yang dihadapi Belt and Road Initiative di Timur Tengah.
Ia juga menyebutkan bahwa karena oposisi Suriah adalah Muslim Arab dan Xinjiang merupakan wilayah dengan populasi Muslim yang signifikan, Xi Jinping kemungkinan khawatir bahwa perubahan ini dapat memicu semangat perlawanan di Xinjiang. Selain itu, potensi hubungan antara oposisi bersenjata Suriah dengan kekuatan Turkistan Timur mungkin menjadi ancaman potensial bagi PKT. Oleh karena itu, PKT diperkirakan akan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang sesuai.
Pada 21 September tahun lalu, Assad dan istrinya tiba di Hangzhou dengan pesawat khusus yang diatur oleh PKT untuk menghadiri pembukaan Asian Games ke-19. Mereka juga mengadakan pertemuan dengan Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Qiang.
Setelah itu, Assad mengunjungi Kuil Lingyin di Hangzhou, di mana ia mendapat sambutan istimewa dengan pembukaan gerbang utama. Dalam sejarah PKT, gerbang utama Kuil Lingyin jarang dibuka untuk tamu, tetapi pengecualian dibuat untuk Assad.
Baru-baru ini, foto kunjungan Assad ke Kuil Lingyin kembali menjadi perbincangan hangat di internet. Warganet Tiongkok mengejek bahwa kejatuhannya membuktikan “bahkan Buddha pun tidak bisa melindunginya.” Namun, ada juga yang bercanda bahwa “Kuil Lingyin terlalu manjur,” dan “Suriah kini sudah tenang!”
【Departemen Kehakiman AS Meminta Pengadilan Menolak Permohonan Darurat TikTo】
Departemen Kehakiman AS pada Rabu (11 Desember) malam meminta pengadilan banding AS untuk menolak permohonan darurat TikTok. Permohonan tersebut bertujuan agar pengadilan menunda pelaksanaan aturan “jual atau dilarang.”
Aturan itu mengharuskan TikTok untuk melepaskan kepemilikannya dari perusahaan induknya, ByteDance, sebelum 19 Januari. Jika tidak, aplikasi tersebut akan dilarang di seluruh AS.
Menurut laporan Reuters, TikTok dan ByteDance mengajukan permohonan darurat pada Senin (9 Desember) ke Pengadilan Banding Distrik Columbia, sembari menunggu tinjauan Mahkamah Agung AS.
Departemen Kehakiman menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menunda tanggal efektif aturan tersebut. Mereka mengkhawatirkan bahwa “pengendalian TikTok oleh PKT terus menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional.”
TikTok belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar.
Departemen Kehakiman pada Rabu menyatakan bahwa jika larangan tersebut mulai berlaku pada 19 Januari, “hal itu tidak akan langsung melarang pengguna yang sudah mengunduh TikTok untuk terus menggunakan aplikasi tersebut.” Namun, dengan larangan layanan pendukung, aplikasi tersebut pada akhirnya akan “tidak dapat digunakan.”
Saat ini, Presiden AS Joe Biden memiliki wewenang untuk memperpanjang batas waktu 19 Januari hingga 90 hari, sebelum diserahkan kepada presiden baru, Donald Trump, yang akan dilantik pada 20 Januari.
Trump, yang pada masa jabatan pertamanya pada 2020 mencoba melarang TikTok namun gagal, kembali menyatakan selama kampanye presiden 2024 bahwa TikTok adalah ancaman bagi keamanan nasional AS. Namun, ia juga menekankan bahwa ancaman dari Facebook milik Meta tidak boleh diabaikan. Trump tampaknya enggan melarang TikTok sepenuhnya karena itu dapat memperbesar dominasi Facebook.
Pada Jumat (6 Desember) lalu, Mike Waltz, penasihat keamanan nasional yang dinominasikan Trump sekaligus anggota DPR AS, menyatakan dalam wawancara dengan acara Kudlow di Fox Business bahwa masalah larangan TikTok akan terus berlanjut di pengadilan. Ia mengatakan, “Namun dari sudut pandang presiden, jalur yang ingin kita tempuh adalah mengizinkan warga AS menggunakan aplikasi ini sekaligus melindungi data mereka.”
【NATO Pertimbangkan Naikkan Target Belanja Pertahanan Hingga 3%】
Media melaporkan bahwa anggota NATO di Eropa sedang mendiskusikan untuk meningkatkan target pengeluaran pertahanan menjadi 3% dari PDB. Diskusi ini sebagian bertujuan untuk mengantisipasi jika Donald Trump kembali menjabat sebagai Presiden AS.
Menurut laporan Financial Times, empat sumber yang terlibat dalam pembicaraan awal mengungkapkan informasi ini. Tiga diantaranya menyatakan bahwa pembicaraan rahasia ini dimulai minggu lalu selama pertemuan para menteri luar negeri NATO, namun belum mencapai kesepakatan penuh.
Komitmen jangka pendek yang dipertimbangkan adalah meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 2,5% dari PDB, dan mencapai 3% pada tahun 2030. Komitmen baru ini akan secara resmi disepakati dalam KTT NATO yang akan diadakan di Den Haag, Belanda, tahun depan.
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menolak berkomentar tentang target baru tersebut, tetapi menyatakan bahwa ia akan mendorong target yang “jauh lebih tinggi” dari standar saat ini.
Rutte mengatakan kepada Financial Times bahwa meskipun Eropa menghadapi tekanan fiskal, mencapai target baru dalam KTT Den Haag akan menjadi “hal yang baik.” Ia menambahkan bahwa meski banyak prioritas yang harus dihadapi, menjaga “keamanan” negara harus menjadi prioritas utama bagi para pemimpin.
Selama masa jabatan pertama Trump, ia menuntut anggota NATO untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan dalam KTT 2018, dengan ancaman bahwa AS mungkin keluar dari NATO. Saat itu, para pemimpin, termasuk Rutte yang menjabat sebagai Perdana Menteri Belanda, berjanji untuk mempercepat pertumbuhan pengeluaran hingga mencapai target 2%.
Menurut data NATO, hanya enam negara anggota yang mencapai target 2% pada 2018. Tahun ini, diperkirakan 23 dari 32 negara anggota akan mencapai target tersebut.
Banyak negara baru meningkatkan pengeluaran pertahanan secara signifikan setelah invasi Rusia ke Ukraina. Selama dua tahun terakhir, negara-negara anggota NATO non-AS secara kolektif telah menambahkan sekitar 100 miliar dolar AS untuk pengeluaran pertahanan.
Seorang pejabat Jerman menyatakan bahwa komitmen untuk mencapai target 3% akan mengirimkan “sinyal positif” kepada AS dan Trump. Tahun ini, untuk pertama kalinya Jerman mencapai target pengeluaran pertahanan sebesar 2% dari PDB.
Namun, peningkatan pengeluaran lebih lanjut diperkirakan akan menjadi tantangan bagi beberapa negara. Di antara negara anggota NATO, pengeluaran pertahanan terendah adalah Spanyol dan Italia.
Spanyol mengalokasikan 1,28% PDB untuk pengeluaran pertahanan. Perdana Menteri Pedro Sánchez minggu ini menyatakan bahwa Spanyol telah melampaui target kedua dalam pengeluaran pertahanan, yaitu mengalokasikan 20% dari anggaran pertahanan untuk penelitian dan pengembangan, serta memberikan kontribusi besar terhadap misi NATO.
Italia mengalokasikan 1,49% dari PDB untuk pertahanan. Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni berjanji untuk mencapai target 2% pada tahun 2028.
Inggris diperkirakan akan menghabiskan sekitar 60 miliar pound untuk pertahanan tahun ini, yang setara dengan 2,3% dari PDB. Pemerintah telah berkomitmen untuk meningkatkan target menjadi 2,5%, tetapi belum mengumumkan tanggal spesifik untuk mencapainya.
Pejabat dan analis pertahanan Inggris secara terbuka mengakui bahwa bahkan jika pengeluaran mencapai 2,5%, itu masih tidak cukup untuk memodernisasi militer negara tersebut dan memenuhi rencana pembaruan NATO.
Pengeluaran pertahanan AS saat ini mencapai sekitar 3,4% dari PDB.
【AS Berencana Membatasi Ekspor Chip ke Tiongkok Melalui Pihak Ketiga】
South China Morning Post pada Kamis (12 Desember) mengutip dua sumber yang mengungkapkan bahwa Amerika Serikat berencana untuk mengambil langkah baru sebelum akhir Desember guna membatasi akses Tiongkok terhadap chip kecerdasan buatan (AI) yang diperoleh melalui negara-negara pihak ketiga.
Laporan tersebut menyatakan bahwa larangan ekspor baru ini bertujuan untuk membatasi distribusi prosesor grafis global (GPU) guna menutup celah yang ada, di mana GPU digunakan dalam pengembangan model AI. Selain itu, langkah tersebut juga bertujuan untuk mengendalikan penggunaan produk-produk buatan AS guna memastikan dominasi AS dalam AI global.
Namun demikian, tanggal implementasi kebijakan ini masih bisa berubah karena peraturan terkait belum sepenuhnya selesai. Sejak Desember, AS telah memulai putaran baru sanksi terhadap chip Tiongkok. Jika diterapkan, langkah ini menandai eskalasi cepat dalam upaya AS untuk membatasi akses Tiongkok terhadap teknologi chip.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa saat ini beberapa negara Asia Tenggara, termasuk Singapura dan Malaysia, masih memasok GPU ke Tiongkok melalui jalur penyelundupan. Negara-negara tersebut belum berada di bawah pembatasan ekspor AS.
Pada 2 Desember, pemerintahan Biden memberlakukan serangkaian pembatasan baru atas ekspor chip dan peralatan manufaktur chip ke Tiongkok. Langkah ini bertujuan untuk menghambat kemampuan PKT membangun industri semikonduktor canggih. Ini adalah gelombang pembatasan ketiga dalam tiga tahun terakhir. Departemen Perdagangan AS juga menambahkan 140 perusahaan dan entitas Tiongkok lainnya ke dalam daftar hitam perdagangan mereka.
Aturan baru ini membatasi ekspor 24 jenis alat manufaktur chip dan tiga alat perangkat lunak yang sebelumnya tidak diatur. Selain itu, langkah terbaru ini juga membatasi ekspor memori bandwidth tinggi (HBM) canggih ke Tiongkok, yang merupakan komponen penting dalam chip AI.
Ryan Fedasiuk, yang baru saja meninggalkan Kantor Koordinasi Urusan PKT di Departemen Luar Negeri AS, mengatakan bahwa militer PKT menjadikan AI sebagai bagian inti dari strategi modernisasi mereka. Mereka berfokus pada mengganggu jaringan operasional AS, termasuk jaringan intelijen, pengawasan, dan pengintaian (ISR), serta komunikasi komando dan kontrol, untuk bersaing dengan AS.
Fedasiuk percaya bahwa ada beberapa cara untuk menghambat pengembangan AI di Tiongkok, termasuk mengubah algoritma atau membatasi visa dan izin keamanan untuk individu terkait. Namun, kontrol ekspor dinilai sebagai langkah yang paling signifikan. (Hui)
