MK Pertimbangkan Kencenderungan Calon Tunggal dan Masyarakat yang Mudah Terbelah
ETIndonesia. Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi menghapus aturan Presidential Threshold 20% atau ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu Presiden. Pertimbangan hukumnya dikarenakan mahkamah menilai aturan tersebut membatasi hak konstitusional pemilih.
Keputusan ini dibacakan oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1/2025).
Dikutip dari situs MK, selain atas dasar terkait hak konstitusional pemilih , Mahkamah menyatakan dengan terus mempertahankan presidential threshold dan setelah mempelajari secara saksama arah pergerakan politik mutakhir Indonesia, terbaca kecenderungan untuk selalu mengupayakan agar setiap pemilu presiden dan wakil presiden hanya terdapat 2 pasangan calon.
Padahal, lanjut Mahkamah, pengalaman sejak penyelenggaraan pemilihan langsung menunjukkan, dengan hanya 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden, masyarakat mudah terjebak dalam polarisasi yang sekiranya tidak diantisipasi mengancam kebhinekaan Indonesia. Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal.
MK menilai, kecenderungan demikian, paling tidak dapat dilihat dalam fenomena pemilihan kepala daerah yang dari waktu ke waktu semakin bergerak ke arah munculnya calon tunggal atau pemilihan dengan kotak kosong.
Artinya, menurut Mahkamah, membiarkan atau mempertahankan ambang batas minimal persentase presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu berpeluang atau berpotensi terhalangnya pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dengan menyediakan banyak pilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
“Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari Pasal 6A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi,” sebut Wakil Ketua MK Saldi Isra. (asr)
 secara resmi menghapus aturan Presidential Threshold 20% atau ambang batas dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Pemilu Presiden. Pertimbangan hukumnya dikarenakan mahkamah menilai aturan tersebut membatasi hak konstitusional pemilih. ){kind=link}