EtIndonesia. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dilantik pada 20 Januari. Pada saat itu, dia akan memiliki kendali yang lebih besar atas pemerintah federal dibandingkan presiden modern AS sebelumnya. Trump berencana menggunakan kekuasaan tersebut untuk membongkar apa yang dia dan sekutunya sebut sebagai “pemerintahan bayangan” (Deep State).
Rencana Trump Membongkar “Pemerintahan Bayangan”
Menurut laporan Reuters, berdasarkan keterangan dari dua sumber yang dekat dengan tim transisi Trump, presiden terpilih ini akan kembali menjabat dengan tujuan untuk memperkuat kendali atas pemerintah federal melalui pembongkaran pemerintahan bayangan, langkah yang berbeda dari presiden-presiden AS sebelumnya.
Salah satu sumber mengungkapkan bahwa rencana ini mungkin akan dimulai pada hari pertama Trump menjabat sebagai presiden. Dia berencana menandatangani perintah eksekutif yang akan mencabut jaminan pekerjaan bagi sekitar 50.000 pegawai tetap pemerintah federal, dan menggantinya dengan orang-orang loyalis yang dipilih langsung oleh Trump.
Sumber lainnya mengatakan kepada Reuters bahwa pemerintah Trump juga akan mempercepat pengisian ribuan posisi politik di pemerintah. Tujuannya adalah memastikan loyalis Trump memiliki pengaruh besar dalam operasi Pemerintahan AS, lebih besar dibandingkan presiden sebelumnya.
Laporan Reuters mencatat bahwa sebagai langkah awal, tim Trump telah meminta tiga diplomat senior yang bertanggung jawab atas pengawasan staf Departemen Luar Negeri dan koordinasi internal untuk mengundurkan diri.
Sekutu Trump telah lama mengkritik birokrat pemerintah yang dianggap tidak loyal, menuduh mereka menghambat agenda Trump selama masa jabatan pertamanya melalui taktik-taktik birokrasi di berbagai lembaga seperti Departemen Kehakiman dan Departemen Pendidikan.
Berdasarkan dokumen internal dan wawancara, tim transisi Trump telah menunjuk lebih dari selusin pejabat tinggi yang diberi mandat untuk merombak struktur pegawai pemerintah federal.
Salah satunya adalah Russell Vought, yang dinominasikan untuk kembali ke Gedung Putih sebagai Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB). Selama masa jabatan Trump sebelumnya, Vought berperan penting dalam menyusun versi awal perintah eksekutif untuk klasifikasi ulang jabatan F (Schedule F). Perintah ini memungkinkan jabatan tertentu di pemerintah federal diubah dari posisi tetap menjadi penunjukan politik, sehingga memungkinkan pemecatan langsung terhadap pegawai tetap.
Dalam masa jabatan kedua Trump, Vought akan bekerja sama dengan Sergio Gor dan James Sherk. Gor telah ditunjuk sebagai kepala Kantor Personalia Presiden (Presidential Personnel Office), sementara Sherk, salah satu arsitek kebijakan F, telah diangkat sebagai Asisten Khusus Presiden pada 18 Januari.
Kritik Terhadap Pegawai Pemerintah Tidak Loyal
Pada 2021, Sherk menyusun laporan untuk America First Policy Institute, sebuah lembaga think tank konservatif, yang merinci bagaimana birokrasi federal selama masa jabatan pertama Trump secara aktif menghambat kebijakan presiden.
Pejabat lainnya yang ditunjuk untuk mendukung upaya membongkar pemerintahan bayangan termasuk:
- Pam Bondi, kandidat Jaksa Agung AS
- Kash Patel, kandidat Direktur FBI
- Marco Rubio, kandidat Menteri Luar Negeri
- Mike Waltz, kandidat Penasihat Keamanan Nasional
- Linda McMahon, kandidat Menteri Pendidikan
- Elon Musk dan Vivek Ramaswamy, yang akan memimpin departemen efisiensi pemerintah dalam pemerintahan Trump.
Ketika ditanya tentang rencana pembongkaran pemerintahan bayangan, tim transisi Trump tidak memberikan rincian jadwal reformasi tersebut. Perubahan ini mungkin memerlukan waktu berbulan-bulan karena aturan prosedural pemerintah federal.
Dukungan Trump terhadap Kebijakan Klasifikasi Posisi
Pada 15 Januari, dalam sidang konfirmasi Senat AS, Russell Vought dan Pam Bondi menyatakan dukungan mereka terhadap kebijakan klasifikasi posisi.
Vought menyatakan bahwa beberapa bagian dari pemerintah federal telah “diarahkan menjadi alat politik.” Dia menolak menjawab apakah akan merekomendasikan pemecatan besar-besaran pegawai federal, tetapi menyebut bahwa klasifikasi ulang akan memastikan para pembuat keputusan presiden dapat sejalan dengan kebijakan dan pandangan presiden.
Bondi, dalam sidang tersebut, mengatakan bahwa penyelidikan Jaksa Khusus Jack Smith terhadap Trump menunjukkan adanya keberpihakan politik dalam Departemen Kehakiman. Dia berjanji untuk tidak menggunakan departemen tersebut untuk mempengaruhi pegawai berdasarkan pandangan politik mereka, tetapi menghindari menjawab apakah ia akan menyelidiki lawan politik Trump.
Tantangan terhadap Pegawai Federal yang Mendukung Keragaman dan Inklusi
Pada Desember 2024, organisasi konservatif American Accountability Foundation mengirim surat kepada kandidat Menteri Pertahanan Pete Hegseth, menyebutkan 20 pemimpin militer AS yang dianggap terlalu fokus pada inisiatif keragaman dan inklusi.
Menteri Pertahanan AS yang akan mengakhiri masa jabatannya, Lloyd Austin, membela upaya tersebut, mengatakan bahwa keragaman di militer mencerminkan keberagaman di Amerika Serikat.American Accountability Foundation juga menerbitkan daftar “10 Target Utama” di situs web mereka, yang menyebut pegawai federal di Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman yang menentang penguatan keamanan perbatasan. Menurut juru bicara mereka, Yitz Friedman, nama-nama lainnya akan segera diumumkan. (jhn/yn)
