Laporan terbaru dari Badan Keamanan Nasional Taiwan mengungkap bahwa jumlah kasus mata-mata PKT dalam beberapa tahun terakhir meningkat tajam. Laporan tersebut menyebutkan bahwa target utama PKT adalah militer aktif dan pensiunan. Pengamat menilai bahwa selain menutup celah keamanan, Taiwan juga perlu memperkuat ketahanan sosialnya.
ETIndonesia. Kasus besar mata-mata PKT kembali mencuat di Taiwan. Setelah tahun lalu mengajukan pembubaran Partai Promosi Penyatuan Tiongkok, kali ini pemerintah Taiwan menindak Partai Aliansi Rehabilitasi. Seorang perwira militer yang telah pensiun dituduh direkrut oleh PKT, dan berhasil merekrut setidaknya enam pensiunan militer lainnya untuk mengembangkan organisasi di Taiwan.
Menurut penyelidikan Kejaksaan Tinggi cabang Taichung, Ketua Partai Aliansi Rehabilitasi, Qu Hongyi, diduga menerima dana dari PKT dalam jangka panjang untuk mengembangkan organisasi yang bertindak sebagai kaki tangan PKT. Ia merekrut beberapa individu dengan latar belakang militer, membentuk tim penembak jitu rahasia, mengintai lokasi militer dan kantor AIT (American Institute in Taiwan), serta menyusun pedoman operasi untuk membangun kekuatan bersenjata di dalam negeri.
Setelah penyelidikan, jaksa menuntut tujuh orang, termasuk Qu, atas pelanggaran Undang-Undang Keamanan Nasional. Kementerian Dalam Negeri Taiwan juga berencana mengajukan pembubaran partai tersebut.
Lai Rongwei, Direktur Eksekutif Asosiasi Inspirasi Taiwan, menjelaskan: “Baik mereka yang masih aktif maupun yang sudah pensiun memiliki akses terhadap informasi sensitif, terutama rahasia militer yang tidak diketahui oleh orang luar. Oleh karena itu, militer selalu menjadi target utama infiltrasi intelijen di setiap negara. Kementerian Pertahanan dan Badan Keamanan Nasional Taiwan telah memantau fenomena ini dengan sangat serius.”
Pada 12 Januari, Badan Keamanan Nasional Taiwan melaporkan bahwa jumlah dakwaan dalam kasus mata-mata PKT terus meningkat. Pada tahun 2024 saja, tercatat 64 orang yang didakwa, di mana 23% adalah pensiunan militer dan 43% personel aktif. Ini menunjukkan bahwa militer aktif dan pensiunan menjadi target utama infiltrasi PKT.
Li Youtan, profesor dari Institut Pengembangan Nasional Universitas Chengchi, mengatakan:
“Orang-orang ini sering memiliki tekad yang lemah sehingga mudah direkrut oleh PKT. Selain itu, mereka tergoda oleh keuntungan finansial. Saat mereka ke PKT untuk bisnis, mereka mendapatkan keuntungan, termasuk godaan finansial dan seksual, sehingga menjadi target yang mudah untuk direkrut. Setelah direkrut, mereka kembali ke Taiwan untuk mengembangkan organisasi dan bekerja sama dengan PKT.”
Badan Keamanan Nasional Taiwan mengidentifikasi lima saluran utama infiltrasi PKT, yakni kelompok kriminal, bank bawah tanah, perusahaan penyamaran, organisasi kuil, dan asosiasi sipil.
Adapun empat metode yang digunakan meliputi merekrut pensiunan untuk menarik personel aktif, berkomunikasi melalui internet, menawarkan insentif finansial, dan memanfaatkan utang sebagai ancaman. Tujuan akhirnya adalah mencuri informasi, mengembangkan jaringan mata-mata, membangun kaki tangan di dalam negeri, hingga mempengaruhi pemilu.
Li Youtan juga menambahkan: “PKT berusaha menyusup ke Taiwan dengan mengembangkan organisasi lokal atau memberikan KTP Tiongkok kepada warga Taiwan. Ini adalah bagian dari strategi mereka untuk melemahkan Taiwan dari dalam. Kita harus belajar dari kasus Hong Kong sebagai peringatan.”
Anggota legislatif Taiwan, Wang Dingyu, menekankan bahwa organisasi mata-mata dan pengkhianat harus diberi hukuman berat.
“Dalam beberapa tahun terakhir, PKT menggunakan berbagai cara untuk menyusup ke masyarakat Taiwan yang terbuka dan demokratis. Ini merupakan tantangan serius bagi Badan Keamanan Nasional dan keamanan negara. Namun, kesadaran masyarakat terhadap isu ini semakin meningkat, sehingga banyak kasus mata-mata berhasil diungkap pada tahun 2024 berkat laporan masyarakat,” kata Wang Dingyu pada 12 Januari 2025.
Pengamat menilai bahwa Taiwan perlu memperkuat ketahanan sosialnya di tengah infiltrasi yang semakin masif.
Lai Rongwei mengatakan: “Kita harus mengawasi, mencegah, dan menghentikan kemungkinan adanya mata-mata PKT. Saat ini, pemerintah Taiwan bergerak bersama-sama, tidak hanya militer yang melakukan kontra-intelijen, tetapi juga infrastruktur penting lainnya. Saya rasa ini adalah kesadaran pertahanan sipil yang harus dimiliki seluruh rakyat Taiwan.”
Analisis menunjukkan bahwa kasus ini mengungkap kelemahan peraturan keamanan nasional Taiwan, dengan hukuman yang dianggap terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera.
Badan Keamanan Nasional Taiwan menyatakan bahwa dalam menghadapi infiltrasi kekuatan asing, mereka telah membangun mekanisme kerja sama dengan unit kontra-intelijen militer dan penegak hukum. Mereka juga menyusun “Peta Ancaman Keamanan Nasional” untuk mendukung investigasi dan pengungkapan kasus mata-mata PKT. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
