EtIndonesia. Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Perserikatan Bangsa-Bangsa (CESCR) dalam laporan periodik ketujuhnya mengenai Inggris untuk pertama kalinya secara resmi menyoroti hambatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dihadapi oleh warga Hong Kong pemegang visa British National (Overseas) atau BN(O) di Inggris. Komite ini mencatat bahwa hambatan tersebut memperburuk ketidaksetaraan dan menghalangi mereka untuk berintegrasi dalam masyarakat Inggris. Untuk itu, komite ini merekomendasikan sejumlah langkah bagi pemerintah Inggris guna memperbaiki kondisi hidup para pemegang visa BN(O).
Hambatan dalam Akses Kerja dan Kesejahteraan Sosial
Komite ini dalam pengamatannya pada hari Senin (3/3) menyatakan bahwa Inggris perlu menghapus hambatan bagi pemegang visa BN(O) untuk masuk ke pasar tenaga kerja, termasuk memastikan pengakuan kualifikasi, memberikan pelatihan kerja, dan hak jaminan sosial. Komite juga menyarankan agar Inggris memperkuat program dukungan khusus dan kampanye informasi untuk meningkatkan integrasi sosial.
Beberapa organisasi warga Hong Kong di Inggris sebelumnya telah menghadiri pertemuan komite di Jenewa, Swiss, bulan lalu untuk menyampaikan berbagai tantangan yang mereka hadapi.
“The Hong Kong Scots”, salah satu organisasi tersebut, melalui pendirinya Kwok Tsz-kin, menyampaikan terima kasih kepada komite atas suara mereka untuk warga Hong Kong di Inggris. Dia menjelaskan bahwa salah satu syarat visa BN(O) adalah pemegangnya tidak boleh menggunakan bantuan publik, termasuk dukungan pekerjaan dari pemerintah daerah dan layanan penitipan anak. Hal ini menyulitkan mereka untuk berintegrasi dalam masyarakat.
“Ini sebenarnya adalah sumber daya yang dapat membantu masyarakat berintegrasi, tetapi jika tidak bisa diakses, maka ini akan menjadi hambatan untuk masuk ke pasar tenaga kerja,” ujar Kwok. “Misalnya, jika seseorang memiliki anak kecil dan tidak bisa menggunakan layanan penitipan anak, maka dia tidak bisa bekerja. Inilah yang dimaksud komite ketika menyebut pentingnya menghapus hambatan ini.”
Komite Minta Akses Pendidikan Lebih Murah dan Hak Pensiun
Komite PBB juga merekomendasikan agar pemegang visa BN(O) bisa mendapatkan biaya kuliah universitas dengan tarif lokal serta akses terhadap pinjaman mahasiswa.
Kwok menyebutkan bahwa komunitas Hong Kong di Inggris telah lama memperjuangkan biaya kuliah lokal ini. Di Skotlandia, misalnya, warga Hong Kong dengan visa BN(O) dapat menikmati tarif lokal untuk kuliah di perguruan tinggi dan universitas setelah tinggal selama tiga tahun. Kwok menilai kebijakan ini seharusnya diterapkan secara nasional di seluruh Inggris.
“Bagi masyarakat Inggris, ini adalah investasi yang baik. Dengan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik kepada generasi muda Hong Kong, mereka bisa menetap dan memberikan kontribusi positif di sini,” jelas Kwok.
Komite juga meminta Inggris membantu pemegang visa BN(O) untuk mengakses dana pensiun wajib mereka di Hong Kong.
Kwok menambahkan, masalah ini muncul karena Pemerintah Tiongkok tidak mengakui imigrasi warga Hong Kong menggunakan visa BN(O), sehingga banyak dari mereka kesulitan mencairkan dana pensiun mereka atau menghadapi berbagai hambatan dalam prosesnya. Dia menyambut baik rekomendasi komite ini dan berharap pemerintah Inggris akan mendengarkan serta menindaklanjutinya.
Permohonan Perbaikan Sistem Suaka dan Penghapusan Pembatasan Profesi Olahraga
Dalam pertemuan komite bulan lalu, kelompok-kelompok warga Hong Kong di Inggris juga membahas masalah khusus bagi pencari suaka politik. Komite ini mengkritik sistem suaka Inggris yang dinilai diskriminatif, terutama dalam hal pembatasan pekerjaan bagi para pencari suaka.
Menurut Kwok, Kementerian Dalam Negeri Inggris belum memperbarui pedoman evaluasi suaka terkait Undang-Undang Keamanan Nasional Hong Kong. Banyak pengungsi dari Hong Kong yang awalnya tidak dianggap dalam bahaya langsung oleh kementerian ini, namun akhirnya hampir semuanya memenangkan banding di pengadilan.
“Keterlambatan dalam memperbarui pedoman ini tidak hanya merugikan para pencari suaka tetapi juga membebani anggaran pemerintah karena sistem yang tidak efisien ini,” kata Kwok.
Selain itu, banyak warga Hong Kong di Inggris mengalami kesulitan karena “klausul larangan olahraga” dalam visa BN(O), yang membuat mereka tidak bisa melanjutkan karier di bidang olahraga. Komite PBB meminta pemerintah Inggris untuk menghapus hambatan tersebut di pasar kerja, termasuk di sektor olahraga.
Respons Pemerintah Inggris: Belum Ada Rencana Memperluas Program Visa BN(O)
Sejak diluncurkan pada awal 2021, program visa BN(O) telah menerima hampir 220.000 permintaan hingga akhir tahun lalu, dengan sekitar 161.000 orang diperkirakan telah tiba di Inggris. Namun, jumlah permintaan yang disetujui pada kuartal terakhir 2023 hanya 4.307, terendah sejak program ini dimulai.
Lord David Alton, anggota Dewan Bangsawan Inggris, pada Januari lalu mengusulkan perluasan program visa BN(O) untuk mencakup orang-orang yang lahir sebelum penyerahan kedaulatan Hong Kong pada 1 Juli 1997, yang saat itu berusia di bawah 18 tahun dan memiliki setidaknya satu orang tua pemegang status BN(O).
Namun, Menteri Imigrasi dan Kewarganegaraan Inggris Seema Malhotra menyatakan bahwa pemerintah Inggris saat ini belum memiliki rencana untuk memperluas cakupan program visa tersebut, tetapi akan terus mendengarkan para pemangku kepentingan dan mengevaluasi semua kebijakan yang ada.
Kementerian Dalam Negeri Inggris menambahkan bahwa dalam kondisi kesulitan berat, pemegang visa BN(O) dapat mengajukan permohonan untuk menghapuskan larangan akses terhadap bantuan publik. Mereka juga menyebutkan bahwa sebagian besar pemegang visa BN(O) dapat menikmati biaya kuliah lokal setelah memperoleh status “settled” di Inggris.
Sikap Inggris Terhadap Masalah Pensiun dan Diskriminasi di Hong Kong
Dalam masalah pensiun, Kementerian Luar Negeri Inggris telah secara langsung mengangkat isu ini kepada Pemerintah Hong Kong dan Otoritas Pengelola Dana Pensiun Wajib (MPF). Mereka mendesak agar pemegang visa BN(O) diperlakukan sama seperti warga Hong Kong lainnya yang bermigrasi permanen ke luar negeri, serta menegaskan bahwa diskriminasi terhadap pemegang visa BN(O) tidak dapat diterima.
Kesimpulan: Harapan Akan Perubahan Kebijakan
Thomas Benson, peneliti dan penasihat kebijakan di organisasi hak asasi manusia “Hong Kong Watch,” menyambut baik rekomendasi komite PBB, terutama mengenai akses dana pensiun dan biaya kuliah universitas.
“Kami berharap pemerintah Inggris memanfaatkan kesempatan ini untuk meninjau kembali kekurangan dalam kebijakan visa BN(O) dan membantu warga Hong Kong sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi dan sosial di Inggris,” ujar Benson.
Dengan desakan dari PBB dan kelompok masyarakat, diharapkan pemerintah Inggris akan mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini dan memberikan lingkungan yang lebih inklusif bagi para migran dari Hong Kong. (jhn/yn)
