EtIndonesia. Pada hari Rabu (2/4), Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen melakukan kunjungan resmi ke Nuuk, ibu kota Greenland. Dalam konferensi pers yang digelar setibanya di sana, dia menegaskan bahwa Denmark akan terus mendukung pembangunan dan otonomi Greenland, sebagai respon terhadap kritik terbaru yang dilontarkan oleh Wakil Presiden Amerika, Serikat, J.D. Vance.
Wakil Presiden Vance sebelumnya mengunjungi pangkalan militer AS di wilayah utara Greenland pada akhir Maret. Dalam kunjungan itu, dia menuduh Pemerintah Denmark gagal melindungi rakyat Greenland dengan baik, pernyataan yang memicu kemarahan baik di Kopenhagen maupun Nuuk.
Menanggapi komentenar Vance tersebut, Frederiksen menjawab dengan tegas:“Amerika Serikat tidak akan mengambil alih Greenland. Greenland adalah milik rakyat Greenland.”
Dia juga menambahkan bahwa Pemerintah Denmark akan memastikan bahwa rakyat Denmark dan Greenland memiliki hak yang setara dalam Kerajaan Denmark, serta akan mendalami kerja sama bilateral di bidang diplomasi, keamanan, dan isu geopolitik, yang disebutnya sebagai tantangan paling mendesak saat ini.
Kunjungan dan Pemerintahan Baru Greenland
Kunjungan Frederiksen dijadwalkan berlangsung hingga 4 April, selama itu dia akan mengadakan pertemuan dengan pemimpin baru Greenland Jens-Frederik Nielsen dan kabinet otonom baru Greenland (Naalakkersuisut) yang akan dilantik secara resmi pada 7 April.
Dalam pernyataan keberangkatannya, Frederiksen mengatakan: “Saya menantikan kerja sama yang erat dan penuh kepercayaan dengan Nielsen dan tim pemerintah yang baru. Greenland baru saja menyelenggarakan pemilu yang demokratis dengan baik, dan berhasil membentuk pemerintahan koalisi yang luas.”
Dia juga menyampaikan kekagumannya terhadap rakyat dan pemimpin politik Greenland: “Saya sangat menghormati kedewasaan dan keteguhan yang ditunjukkan rakyat Greenland di tengah tekanan besar.”
Sementara itu, Jens-Frederik Nielsen pada hari Senin (31 Maret) menyambut baik kunjungan sang perdana menteri dan menyatakan bahwa Denmark tetap menjadi mitra terdekat Greenland. Kedua pihak akan membahas arah kerja sama masa depan secara mendalam.
Greenland dan Ketegangan Geopolitik
Greenland, sebuah pulau besar yang tiga kali lebih luas dari negara bagian Texas, terletak di wilayah Arktik yang strategis dan kaya akan sumber daya mineral. Meski secara geografis merupakan bagian dari Amerika Utara, Greenland adalah bagian dari Kerajaan Denmark dan memiliki tingkat otonomi yang tinggi.
Pulau ini dihuni oleh sekitar 57.000 jiwa, dan selama bertahun-tahun, sebagian dari mereka telah mendorong kemerdekaan penuh dari Denmark, dengan menyuarakan ketidakpuasan atas perlakuan tidak adil selama masa kolonialisme Denmark.
Namun, ambisi geopolitik Amerika terhadap Greenland juga menjadi sorotan. Presiden Donald Trump secara terbuka pernah menyatakan keinginan untuk “membeli” Greenland, bahkan mengisyaratkan opsi militer, yang kemudian memicu reaksi keras di Denmark dan Greenland.
Dalam wawancara dengan Reuters, Nielsen menyatakan bahwa pemerintahan baru akan menunda proses menuju kemerdekaan penuh, dan akan berfokus pada memperkuat kerja sama dengan Kopenhagen.
Dia menambahkan:“Greenland ingin membangun hubungan yang saling menghormati dengan Amerika Serikat. Membicarakan aneksasi atau pembelian Greenland tanpa mempertimbangkan kedaulatan kami adalah bentuk ketidakhormatan. Kita harus mulai dari saling menghormati.”
Dinamika Politik Internal dan Pengaruh AS
Partai Naleraq, yang merupakan pendukung kuat Presiden Trump dan paling vokal menyerukan kemerdekaan Greenland secara cepat, tidak berhasil masuk dalam koalisi pemerintahan yang baru dibentuk.
Menurut Peter Viggo Jakobsen, profesor madya di Akademi Pertahanan Denmark, intervensi kasar Amerika justru bisa menjadi bumerang, dan mendorong kalangan moderat di Greenland untuk lebih memilih mendekat ke Denmark.
“Trump telah membuat banyak rakyat Greenland kehilangan minat untuk mempererat hubungan dengan Amerika Serikat. Mereka tidak percaya padanya,” ujar Jakobsen.
Saat berkunjung ke pangkalan militer AS pada 28 Maret, Wakil Presiden Vance menyatakan bahwa Denmark tidak mampu melindungi Greenland secara efektif, dan menyebut bahwa AS lebih layak menjamin keamanan pulau itu.
Menanggapi hal ini, Frederiksen menyatakan bahwa: “Masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland sendiri. Pernyataan Vance tidaklah adil.”
Masa Depan Greenland: Mandiri atau Bersatu?
Survei menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Greenland mendukung kemerdekaan di masa depan, namun banyak juga yang khawatir bahwa langkah terburu-buru dapat memperburuk situasi sosial dan ekonomi di pulau tersebut. Sementara itu, semakin banyak suara yang menolak gagasan Greenland bergabung dengan Amerika Serikat.
Dengan dinamika politik dan tekanan internasional yang terus meningkat, masa depan Greenland kini berada di titik kritis—antara memperkuat kerja sama dengan Denmark atau mengejar jalan menuju kedaulatan penuh, namun dengan risiko yang besar.(jhn/yn)
