EtIndonesia. Berdasarkan surat-surat yang diperoleh oleh The Epoch Times edisi bahasa Inggris, Badan Layanan Umum Federal AS (GSA) pada Senin (27 Mei) telah memberitahukan kepada semua lembaga federal bahwa mereka bersiap untuk mengakhiri sekitar 30 kontrak yang telah ditandatangani dengan Universitas Harvard, dengan total nilai sekitar 100 juta dolar AS. Beberapa kontrak ini dianggap sebagai proyek tidak penting dan bisa langsung dibatalkan, sedangkan yang tergolong proyek penting akan dialihkan ke kontraktor lain.
Dalam surat kepada lembaga-lembaga federal, GSA menekankan bahwa menerima dana federal adalah privilege (hak istimewa), bukan hak. Kepala Badan Pengadaan Federal GSA, Josh Gruenbaum, menyatakan bahwa pemerintah federal sebagai pengelola dana pembayar pajak memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana pengadaan hanya mengalir ke mitra yang benar-benar mendukung prinsip anti-diskriminasi dan kepentingan nasional.
Akhir-akhir ini, Harvard menghadapi banyak masalah, mulai dari isu data mahasiswa asing, insiden anti-Yahudi di kampus, hingga kebijakan DEI (diversity, equity, and inclusion / keberagaman, kesetaraan, dan inklusi), yang membuat kampus ini bentrok total dengan pemerintahan Trump.
Menurut Fox News, kontrak-kontrak yang akan dibatalkan mencakup proyek lisensi perangkat lunak senilai 527.000 dolar AS, serta kerja sama penelitian di bidang kesehatan nutrisi dan program pascasarjana.
Dalam pemberitahuannya, Gruenbaum melontarkan kritik keras terhadap Harvard. Ia menuduh universitas tersebut terus melakukan “diskriminasi rasial” dalam proses penerimaan mahasiswa, perekrutan pegawai, penggajian, promosi jabatan, dan pengelolaan publikasi internal. Ia menyebutkan bahwa meskipun Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa Harvard melakukan diskriminasi dalam proses penerimaan mahasiswa, universitas ini masih belum menunjukkan tanda-tanda melakukan perbaikan.
Tak hanya itu, surat pemberitahuan tersebut juga menyoroti seringnya terjadi insiden anti-Yahudi di kampus Harvard, serta ketidakmampuan pihak kampus untuk menghentikan peristiwa tersebut dan melindungi mahasiswa Yahudi secara memadai, yang berdampak pada terganggunya proses belajar mereka.
Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, pekan lalu menyatakan bahwa Harvard tidak kooperatif dalam menyediakan data pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa asing. Pemerintah telah meminta universitas tersebut untuk menyerahkan enam jenis informasi dalam waktu 72 jam—termasuk catatan disiplin dan rekaman protes selama lima tahun terakhir—namun hingga kini belum ada tanggapan.
Gedung Putih juga meminta Harvard untuk menghentikan penerimaan mahasiswa internasional yang dianggap “memusuhi nilai-nilai Amerika.” Pemerintah juga mengkritik Harvard dan universitas sejenis yang “terlalu condong ke arah liberal,” dan menekankan pentingnya menjamin keberagaman pandangan dan keseimbangan dalam kebebasan berpendapat.
Presiden Harvard, Alan Garber, bulan lalu menyatakan, “Universitas ini tidak akan melepaskan independensinya, dan juga tidak akan menyerahkan hak-hak yang dijamin oleh Konstitusi.”
Harvard telah mengajukan gugatan terhadap pemerintahan Trump pada April untuk menantang keputusan pembekuan dana federal senilai 2,2 miliar dolar AS. Setelah itu, pemerintah kembali membekukan dana tambahan sebesar 450 juta dolar AS.
Pekan lalu, pemerintahan Trump mencabut kelayakan Harvard untuk menerima mahasiswa internasional, namun keputusan ini untuk sementara dibekukan oleh hakim federal, dan kasusnya masih dalam proses hukum. Harvard menuduh langkah pemerintah ini sebagai aksi balasan terhadap penolakan universitas tersebut atas tekanan politik.
Pada Senin pekan ini, Trump kembali memperingatkan bahwa ia mempertimbangkan untuk mencabut subsidi federal senilai 3 miliar dolar AS kepada Harvard, dan mengalihkan dana tersebut ke sekolah-sekolah vokasi di seluruh negeri.
Sebelumnya, Trump juga pernah menyatakan bahwa ia mempertimbangkan untuk mencabut status bebas pajak Universitas Harvard. (Hui)
Sumber : NTDTV.com
 pada Senin (27 Mei) telah memberitahukan kepada semua lembaga federal bahwa mereka bersiap untuk mengakhiri sekitar 30 kontrak yang telah ditandatangani dengan Universitas Harvard, dengan total nilai sekitar 100 juta dolar AS. Beberapa kontrak ini dianggap sebagai proyek tidak penting dan bisa langsung dibatalkan, sedangkan yang tergolong proyek penting akan dialihkan ke kontraktor lain.){kind=link}