Pada Selasa (1 Juli), Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menerima petisi penyelidikan terkait dugaan pelanggaran konstitusi oleh Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, serta menangguhkan sementara jabatannya. Paetongtarn menyatakan dirinya menghormati keputusan pengadilan dan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat.
EtIndonesia. Perdana Menteri Thailand yang berusia 38 tahun itu diskors dari jabatannya menyusul kebocoran rekaman pembicaraan telepon antara dirinya dan Ketua Senat Kamboja, Hun Sen, pada pertengahan Juni lalu. Dalam rekaman tersebut, Paetongtarn menyebut Hun Sen sebagai “paman” dan merendahkan salah satu komandan angkatan darat Thailand, yang memicu kemarahan pihak militer.
Usai keluar dari pengadilan pada Selasa, Paetongtarn kembali menegaskan bahwa pernyataannya dalam percakapan tersebut merupakan strategi diplomatik.
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn mengatakan: “Saya akan melakukan segala yang saya bisa untuk menjelaskan maksud sebenarnya di balik pembicaraan itu. Niat saya 100% murni. Saya melakukannya demi negara.”
Paetongtarn adalah putri mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra. Ia menekankan bahwa panggilan telepon kepada Hun Sen dilakukan semata-mata untuk meredakan ketegangan militer yang sempat memanas di perbatasan Thailand-Kamboja pada akhir Mei, yang menewaskan seorang tentara Kamboja.
Mahkamah menyebut bahwa Paetongtarn dituduh “tidak jujur”, “melanggar standar moral”, dan diduga melanggar konstitusi. Ia diberi waktu 15 hari untuk mengajukan bukti pembelaan.
Setelah Paetongtarn diskors, Wakil Perdana Menteri Puttan ditunjuk sebagai pejabat Perdana Menteri. Namun, Paetongtarn tetap menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, yang memungkinkan dirinya untuk tetap ikut serta dalam rapat kabinet.
Kasus kebocoran percakapan ini memicu kemarahan rakyat Thailand. Akhir pekan lalu, ribuan warga turun ke jalan menuntut Paetongtarn mundur.
Partai Bhumjaithai, partai terbesar kedua dalam koalisi pemerintahan, telah mengumumkan keluar dari koalisi, dan delapan menteri dari partai itu secara kolektif mengundurkan diri. Sementara itu, Partai Rakyat, partai oposisi terbesar di DPR Thailand, menyerukan pembubaran parlemen dan pemilu ulang. (Hui/asr)
Laporan gabungan oleh reporter NTD Li Mei dan Yi Long.
, Mahkamah Konstitusi Thailand memutuskan untuk menerima petisi penyelidikan terkait dugaan pelanggaran konstitusi oleh Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, serta menangguhkan sementara jabatannya. Paetongtarn menyatakan dirinya menghormati keputusan pengadilan dan menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat.){kind=link}