Sistem ini terintegrasi kepada lebih dari 400 aplikasi, mencakup e-commerce, layanan kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan layanan publik.
EtIndonesia. Mulai 15 Juli 2025, Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan meluncurkan sistem Identitas Internet (Internet ID) baru secara menyeluruh, memicu kekhawatiran bahwa inisiatif ini dapat membuka era baru pengawasan dan kontrol terhadap kehidupan digital lebih dari satu miliar orang.
Program baru ini diperkenalkan oleh enam departemen pemerintah utama, termasuk Kementerian Keamanan Publik PKT dan regulator internet tertinggi Tiongkok.
Program ini akan mewajibkan pengguna untuk mendaftar dengan nama asli dan memperoleh “nomor internet” serta “sertifikat internet” yang diterbitkan oleh negara. Identitas digital ini akan digunakan untuk mengakses berbagai platform daring yang memerlukan otentikasi nama asli—berpotensi mencakup segalanya, mulai dari media sosial hingga catatan kesehatan, portal pendidikan, dan layanan pemerintahan.
Meskipun rezim Tiongkok bersikeras bahwa partisipasi bersifat sukarela, para pengamat memperingatkan bahwa sistem ini dirancang untuk diberlakukan secara bertahap seiring upaya rezim dalam memusatkan kontrol dan pengawasan terhadap pengguna internet di Tiongkok.
“Ini jelas merupakan peluncuran bertahap dari sistem pengawasan yang menyeluruh,” ujar Cao Lei, seorang analis data internet independen asal Tiongkok, kepada The Epoch Times.
Media milik negara partai komunis Tiongkok mengumumkan sistem baru ini pada Mei dan mengklaim Internet ID sebagai sarana untuk “melindungi informasi pribadi” serta menyederhanakan regulasi dan verifikasi pemerintah.
Untuk mengajukan Internet ID, pengguna harus menyerahkan dokumen identitas resmi seperti Kartu Identitas Penduduk Tiongkok, paspor, atau Izin Tinggal Daratan bagi penduduk Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Proses ini juga mengharuskan verifikasi melalui pengenalan wajah dan nomor ponsel. Bahkan anak di bawah umur dianjurkan untuk mendaftar, dengan wali mereka menyerahkan identifikasi atas nama mereka.
Saat ini, sistem ini telah terintegrasi ke lebih dari 400 aplikasi, mencakup bidang e-commerce, layanan kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan layanan publik.
Berdalih atas Nama Keamanan
Rezim Tiongkok mengklaim bahwa sistem baru ini bertujuan memerangi penipuan daring dan kejahatan siber, namun para pakar hukum dan pengguna internet di Tiongkok telah menyampaikan kritik.
Zhang Hong, seorang sosiolog di Universitas Tsinghua—universitas terkemuka di Tiongkok, mencatat bahwa kebijakan nama asli sebelumnya, seperti keharusan menunjukkan identitas saat mendaftar nomor telepon, hanya secara teoritis dapat digunakan untuk memberantas penipuan dan kejahatan siber. Namun dalam praktiknya, hal itu tidak membawa penurunan signifikan dalam angka kejahatan. “Rekening bank orang-orang masih saja diretas,” ujarnya kepada The Epoch Times.
Dalam sebuah artikel pada Juni, profesor hukum dari Universitas Tsinghua, Lao Dongyan, mengkritik perluasan kontrol negara. “Sistem Internet ID pada dasarnya menerapkan alat penyelidikan kriminal yang biasa digunakan terhadap tersangka ke seluruh warga negara biasa,” tulisnya. “Ini jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip hukum.”
Perluasan Sensor
Bagi banyak warga Tiongkok, daftar persyaratan identitas digital yang semakin panjang menciptakan atmosfer ketakutan dalam rezim yang sudah menerapkan pengawasan dan sensor yang sangat ketat.
Chen Xiaoping, seorang warga Dongguan, Tiongkok, menggambarkan situasinya kepada The Epoch Times. “Penerapan verifikasi identitas nama asli secara menyeluruh semakin mempersempit ruang kebebasan berbicara di dunia maya, membuat orang takut untuk menyampaikan pendapat karena khawatir akan ditandai.”
Sejak internet hadir di Tiongkok pada awal 1990-an, PKT memandang akses terbuka terhadap informasi sebagai ancaman terhadap kontrol politiknya. Khawatir rakyat Tiongkok akan terpapar ide-ide di luar narasi negara, rezim mulai membangun sistem sensor yang semakin hari semakin ketat.
Sensor terhadap situs luar negeri telah meluas ke platform media sosial dan mesin pencari. Rezim Tiongkok menciptakan mesin pencari, platform streaming video, dan layanan obrolan daring versinya sendiri setelah melarang Google, YouTube, Facebook, dan lainnya.
PKT sebelumnya telah menerapkan kewajiban verifikasi identitas untuk nomor telepon dan platform media sosial besar, meskipun sistem sensor yang sudah ketat pun telah memblokir dan menghapus konten daring yang sedikit saja mengkritik rezim.
Namun demikian, mekanisme verifikasi identitas tersebut dijalankan oleh masing-masing situs atau aplikasi. Kini, sistem Internet ID baru mengalihkan tanggung jawab itu ke rezim, di bawah sistem manajemen terpusat milik PKT.
Pengawasan Daring
Weibo, platform mikroblog utama di Tiongkok, mulai mewajibkan verifikasi identitas untuk akun baru sejak tahun 2011. Persyaratan serupa kemudian diperluas ke grup obrolan daring dan platform media sosial lainnya.
WeChat, platform obrolan daring utama di Tiongkok yang mirip dengan WhatsApp, telah terintegrasi ke dalam sistem pembayaran nasional dan menjadi metode pembayaran paling umum di seluruh negeri. Hampir semua orang di Tiongkok yang memiliki ponsel telah mendaftar WeChat dengan verifikasi identitas, karena tanpanya, pembayaran dan transaksi harian menjadi sangat tidak praktis. Hal ini memungkinkan rezim mengidentifikasi hampir semua pengguna media sosial.
Bahkan di Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya, PKT menggunakan WeChat untuk menyusup dan memantau warga Tiongkok di luar negeri, karena aplikasi ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan daring masyarakat Tiongkok.
Dengan peluncuran pada 15 Juli mendatang, Tiongkok tampaknya siap untuk bergerak melampaui kebijakan nama asli yang terfragmentasi menuju sistem identitas digital terpusat yang dikendalikan negara—sebuah sistem yang menurut para kritikus tidak memberi ruang bagi privasi, perbedaan pendapat, atau anonimitas di dunia maya.
Sumber : Theepochtimes.com
 akan meluncurkan sistem Identitas Internet (Internet ID) baru secara menyeluruh, memicu kekhawatiran bahwa inisiatif ini dapat membuka era baru pengawasan dan kontrol terhadap kehidupan digital lebih dari satu miliar orang.){kind=link}