EtIndonesia. KTT BRICS tahun ini yang diselenggarakan di Brasil menjadi sorotan dunia setelah dua pemimpin paling berpengaruh dalam kelompok ini—Presiden Tiongkok, Xi Jinping dan Presiden Rusia, Vladimir Putin—memilih untuk absen. Ketidakhadiran keduanya memunculkan anggapan luas di kalangan pengamat dan media internasional bahwa pertemuan ini adalah KTT BRICS dengan tingkat pengaruh politik paling rendah sepanjang sejarah penyelenggaraannya.
Menurut laporan Agence France-Presse (AFP), pertemuan BRICS tahun ini justru menampilkan berbagai perbedaan pendapat di antara negara-negara anggotanya. Meskipun demikian, para pemimpin BRICS masih menemukan satu kesamaan sikap, yakni sama-sama mengkritik Presiden Amerika Serikat dan kebijakan tarif perdagangannya yang semakin agresif.
Sikap Tegas Trump: Sanksi Tarif Tambahan untuk Lawan AS
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan seusai KTT, negara-negara BRICS mengungkapkan keprihatinan mendalam atas peningkatan kebijakan tarif sepihak yang diterapkan Amerika Serikat. Mereka menegaskan, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan kepentingan negara-negara berkembang, tapi juga mengancam stabilitas ekonomi global. Namun, Presiden AS, Donald Trump langsung merespons kritik tersebut dengan sikap keras.
Melalui media sosial resminya pada malam tanggal 6 Juli 2025, Trump menyatakan: “Negara mana pun yang berpihak pada BRICS dan mengambil kebijakan anti-Amerika akan dikenai tambahan tarif 10%. Tidak ada pengecualian.”
BRICS Sulit Bersatu Hadapi Tekanan AS
Sejumlah analis menilai ancaman Trump ini semakin mempersulit posisi BRICS dalam membangun front bersama. Meskipun kelompok ini mewakili sekitar 40% populasi dunia dan lebih dari 35% PDB global, para anggotanya dinilai sangat sulit untuk bersatu melawan tekanan Amerika Serikat.
Pakar geopolitik dari Observer Research Foundation, Samir Saran,, menuturkan bahwa negara-negara BRICS cenderung mengedepankan pragmatisme dan lebih memprioritaskan kepentingan nasional dibandingkan aksi kolektif.
“Rusia lebih ingin berbicara tentang keamanan Eropa dengan Trump, Tiongkok sedang berusaha mencapai kesepakatan dagang dengan Amerika, sedangkan India justru bernegosiasi secara bilateral dengan AS. Pada akhirnya, hampir tak ada kasus nyata BRICS tampil satu suara menentang Washington, karena setiap negara punya kepentingan sendiri-sendiri,” jelas Samir Saran.
Pandangan serupa juga muncul di media sosial. Seorang pengguna platform X berkomentar sinis: “BRICS sekarang tinggal nama, nyaris bubar. Bos utamanya, Xi dan Putin, malah absen. Negara-negara kecil sisanya juga tak ada yang mau cari masalah dengan Amerika.”
Eskalasi Perang Dagang dan Strategi “Tarif Final” Trump
Ketegangan perang dagang antara Amerika Serikat dan negara-negara dunia kian meningkat. Pada 7 Juli 2025, Presiden Trump mengumumkan bahwa pemerintahannya telah mengirim surat ultimatum kepada 12 negara utama di dunia, menuntut agar mereka menerima syarat tarif final dari AS, atau akan menghadapi sanksi ekonomi berat
Langkah ini menandai perubahan besar dalam strategi perdagangan Washington: meninggalkan jalur negosiasi multilateral yang selama ini dipegang, dan beralih ke pendekatan sepihak yang tegas untuk membendung ekspansi global Tiongkok.
Sebuah laporan eksklusif dari Financial Times mengungkapkan, Amerika Serikat akan mengenakan tarif jauh lebih tinggi terhadap produk-produk Tiongkok yang dikirim melalui negara ketiga di Asia Tenggara. Sebagai contoh, produk Vietnam yang tarifnya normal 20%, jika terbukti berasal dari Tiongkok lalu diekspor ulang melalui Vietnam, akan dikenai tarif 40%. Kebijakan ini jelas menarget praktik transshipment atau “pencucian asal barang”, sebuah celah yang sering dimanfaatkan Tiongkok untuk menghindari sanksi dagang AS.
Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan, jika negara-negara yang terlibat tidak segera menanggapi permintaan negosiasi, Amerika Serikat akan mengembalikan tarif tinggi pada waktu yang sudah dijadwalkan.
“Kebijakan ini bertujuan untuk menutup jalur belakang yang selama ini dipakai untuk mengakali regulasi ekspor ulang,” jelas Scott Bessent,.
“Big and Beautiful Act”: Trump Tutup Celah Pajak bagi Tiongkok
Strategi Amerika Serikat dalam menghadang Tiongkok tidak hanya terbatas pada perang tarif. Salah satu kebijakan paling signifikan, yakni “Big and Beautiful Act”, telah ditandatangani Trump pada 4 Juli 2025 dan kini menjadi perhatian banyak pihak.
Menurut penjelasan pakar hukum internasional asal Australia, Yuan Hongbing, kebijakan baru ini menghapus semua pengecualian pajak bagi perusahaan AS yang mendapatkan laba di Tiongkok. Artinya, jika keuntungan yang diperoleh tidak segera dipulangkan ke Amerika, perusahaan akan dikenai denda besar.
Kebijakan ini diyakini akan menutup salah satu jalur utama yang selama ini dimanfaatkan Tiongkok untuk mengembangkan ekonomi domestiknya lewat investasi dan modal Amerika.
Kesimpulan: Masa Depan BRICS di Persimpangan Jalan
KTT BRICS di Brasil kali ini menegaskan bahwa kelompok negara-negara besar berkembang tersebut kini berada di persimpangan jalan. Tanpa kehadiran dua pilar utamanya, Xi Jinping dan Putin, serta perbedaan strategi menghadapi tekanan dari Amerika Serikat, masa depan BRICS dipertanyakan. Di tengah eskalasi perang tarif global dan perubahan peta aliansi strategis, keretakan di tubuh BRICS semakin nyata, dan upaya melawan dominasi ekonomi serta politik AS tampaknya akan semakin sulit untuk dilakukan secara bersama-sama.
