EtIndonesia. Kongres Amerika Serikat kembali menunjukkan sikap tegas terhadap negara-negara yang masih menjalin hubungan dagang energi dengan Rusia. Dalam sidang terbaru pada 11 Juli 2025, dua senator dari partai berbeda—Lindsey Graham (Republik) dan Richard Blumenthal (Demokrat)—secara resmi mengajukan usulan sanksi ekonomi baru berupa pemberlakuan bea impor hingga 500% untuk seluruh produk minyak, gas, dan batubara yang berasal dari negara-negara yang masih membeli komoditas energi Rusia, terutama Tiongkok dan India.
Langkah keras ini dilatarbelakangi fakta bahwa Tiongkok dan India kini menguasai sekitar 70% dari total ekspor energi Rusia. Jika aliran perdagangan ini terganggu, maka sumber pendanaan utama Kremlin untuk mendanai operasi militernya di Ukraina akan sangat terpukul. Sanksi ini juga diarahkan untuk memberikan tekanan maksimal kepada Beijing dan New Delhi agar tidak lagi mencari keuntungan dari konflik Rusia-Ukraina, sekaligus memutus rantai ekonomi yang menopang ambisi geopolitik Moskow.
AS Tak Lagi Main-main: Targetkan Pendukung Inti Putin
Senator Lindsey Graham dalam pernyataannya menegaskan bahwa Amerika Serikat tak lagi akan menerapkan sanksi “setengah-setengah” yang selama ini dinilai kurang efektif.
“Kami langsung menyasar para pendukung utama Putin, bukan hanya Rusia sebagai negara, tapi juga para mitra dagangnya. Dunia harus tahu, mendukung Putin sama saja dengan mendanai perang dan kekejaman di Ukraina,” ujar Graham.
Langkah ini disambut positif oleh para sekutu Amerika di Eropa yang selama ini menanggung dampak perang, baik secara ekonomi maupun keamanan.
Senator Richard Blumenthal menambahkan bahwa sanksi super-tinggi ini merupakan “game changer”—bukan hanya untuk Rusia, tetapi juga sebagai pesan keras kepada Beijing bahwa setiap upaya memperpanjang perang akan membawa konsekuensi ekonomi yang sangat mahal.
“Dengan kebijakan ini, kita berharap Tiongkok dan India akan lebih bijak menilai untung-rugi hubungan mereka dengan Moskow. Dunia sedang berubah. Tidak ada tempat untuk negara yang menutup mata terhadap agresi,” tambah Blumenthal.
Trump Ancam Akan Bom Beijing jika Taiwan Diserang
Di tengah memanasnya wacana sanksi dan tekanan internasional, mantan Presiden AS, Donald Trump, kembali menjadi sorotan dunia setelah rekaman pernyataannya dalam sebuah wawancara eksklusif dengan NBC bocor ke publik. Dalam pernyataan yang viral tersebut, Trump secara terbuka mengaku kecewa pada Rusia dan akan segera menyampaikan pernyataan penting terkait sikapnya terhadap Moskow pada tanggal 14 bulan ini. Namun, bukan itu yang membuat dunia geger.
Trump secara gamblang mengeluarkan ancaman keras: “Jika Partai Komunis Tiongkok (PKT) menyerang Taiwan, saya akan bom Beijing.”
Pernyataan ini segera menyebar luas dan menjadi bahan perdebatan global, terutama di tengah meningkatnya tensi militer di kawasan Asia Pasifik.
Reaksi Panik Tiongkok dan Rusia: Sensor Ketat & Klarifikasi Kilat
Pemerintah dan media di Tiongkok langsung bergerak cepat dengan memblokir seluruh pemberitaan dan diskusi di internet terkait rekaman ancaman Trump tersebut. Semua platform media sosial dan situs berita di Tiongkok dipantau ketat, dan tidak ada satu pun media besar yang berani mengutip secara utuh ucapan Trump—bahkan media pro-pemerintah seperti Xin Jing Bao dan Guancha hanya menampilkan potongan video CNN, dengan sengaja menghentikan tayangan sebelum Trump menyebut nama Presiden Xi Jinping, apalagi menyinggung soal ancaman bom ke Beijing.
Namun, secara mengejutkan, bagian rekaman yang berisi “ancaman bom Moskow” justru viral di platform Weibo, bahkan mencapai 24 juta tayangan hanya dalam sehari pada 9 Juli. Fenomena ini mengindikasikan adanya ketegangan dan keresahan publik di Tiongkok atas arah kebijakan luar negeri mereka.
Di sisi lain, Pemerintah Rusia juga bertindak cepat. Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, melalui kantor berita Sputnik dan media sosial X (Twitter), segera mengeluarkan klarifikasi resmi. Peskov membantah klaim ancaman Trump terhadap Moskow pada tahun 2024 dan menyatakan bahwa pernyataan tersebut “tidak pernah terjadi”. Dia menegaskan bahwa saat itu Trump bahkan belum menjabat sebagai Presiden AS, dan menyebut berita tersebut sebagai bagian dari gelombang informasi palsu (hoaks) yang marak di era digital saat ini.
Analisis: Beijing dan Moskow Ketar-ketir Hadapi Tekanan AS
Menurut pengamat hubungan internasional, reaksi cepat Tiongkok yang langsung membungkam isu tersebut dan langkah Rusia yang buru-buru menyangkal, memperlihatkan betapa kedua negara kini berada dalam posisi yang sangat defensif dan berhati-hati menghadapi gaya diplomasi tekanan tinggi ala Trump.
Fenomena ini semakin terasa setelah Amerika Serikat berani melakukan serangan udara ke fasilitas nuklir Iran baru-baru ini, yang membuktikan bahwa ancaman AS bukan sekadar retorika.
Analis menilai, dengan kebijakan sanksi super berat yang kini digulirkan, ditambah dengan diplomasi gertak Trump yang “tanpa filter”, AS berupaya mencegah terbentuknya blok kekuatan anti-Barat baru yang bisa mengancam stabilitas global. (***)
 dan Richard Blumenthal (Demokrat)—secara resmi mengajukan usulan sanksi ekonomi baru berupa pemberlakuan bea impor hingga 500% untuk seluruh produk minyak, gas, dan batubara yang berasal dari negara-negara yang masih membeli komoditas energi Rusia, terutama Tiongkok dan India.){kind=link}