Kampanye agresif yang diluncurkan untuk menarik pajak atas pendapatan luar negeri diberlakukan di Provinsi Guangdong dan Zhejiang.
oleh: Michael Zhuang
Sejak awal Juli, Partai Komunis Tiongkok (PKT) meluncurkan kampanye yang mewajibkan warga Tiongkok berpenghasilan tinggi membayar pajak retroaktif sebesar 20 persen atas pendapatan luar negeri mereka sejak tahun 2020, menurut para orang dalam.
Mereka yang gagal mematuhi aturan ini terancam denda atas keterlambatan pembayaran serta sanksi administratif.
Kebijakan ini muncul di tengah tekanan ekonomi yang meningkat dan secara luas dipandang sebagai bagian dari upaya Beijing untuk menahan arus keluar modal serta memperkuat keuangan dalam negeri.
Penegakan Ketat dan Berlaku Surut
Pada awal bulan, kantor pajak provinsi di Tiongkok mengeluarkan pemberitahuan kepada para eksekutif perusahaan, profesional keuangan, dan individu swasta yang memiliki aset luar negeri, menginstruksikan mereka untuk melaporkan pendapatan luar negeri yang diperoleh selama lima tahun terakhir, kata para sumber.
Seorang petugas pajak di Tiongkok bernama Nona Zhao (nama lengkap disembunyikan demi alasan keamanan) mengatakan kepada The Epoch Times pada 11 Juli bahwa ia dan rekan-rekannya menerima pemberitahuan dari kantor pajak daerah mereka agar melaporkan pendapatan luar negeri mereka.
“Ini adalah perintah nasional dari pemerintah pusat,” katanya. “Individu berpenghasilan tinggi harus melaporkan pendapatan luar negeri dan membayar pajak penghasilan sebesar 20 persen.”
“Fokusnya adalah pada perdagangan saham luar negeri, investasi di pasar saham Hong Kong dan AS, pembelian properti, dan pendapatan sewa yang diperoleh setelah tahun 2020,” tambahnya.
Menurut Zhao, bahkan perbedaan kecil dalam pelaporan bisa memicu tindakan penegakan hukum. “Sistem data besar (big data) di Tiongkok sudah sangat maju,” katanya. “Otoritas pajak bisa melacak transfer lintas negara, saluran investasi, penjualan properti luar negeri, bahkan pendapatan sewa.”
Ia menjelaskan bahwa strategi saat ini mendorong pelaporan sukarela terlebih dahulu, lalu diikuti dengan penegakan hukum agresif melalui pencocokan data antara laporan individu dan catatan yang sudah dimiliki otoritas pajak. Siapa pun yang ketahuan menyembunyikan aset luar negeri menghadapi konsekuensi hukum berat.
Menjaga Uang Tetap di Dalam Negeri
Selama bertahun-tahun, PKT telah mengklaim hak untuk mengenakan pajak atas pendapatan luar negeri warga negaranya. Pada 2023, Kementerian Keuangan dan Administrasi Pajak Negara Tiongkok menerbitkan panduan resmi yang mewajibkan warga pajak Tiongkok untuk melaporkan semua pendapatan luar negeri mereka, menyelaraskan hukum domestik dengan perjanjian internasional seperti Common Reporting Standard (CRS) untuk pertukaran otomatis informasi pajak. Namun, penegakan aturan ini sebelumnya sangat terbatas.
Para analis mengatakan motivasi utama di balik kampanye Juli ini adalah untuk menghentikan arus keluar modal dan mengarahkan kembali investasi ke ekonomi domestik Tiongkok yang sedang lesu.
“Pemerintah ingin uang Anda tetap di dalam negeri—membeli properti, berinvestasi di pasar lokal,” kata Zhao. “Masalah intinya adalah bahwa ekonomi Tiongkok sedang mengalami penurunan.”
Li Yimin, seorang akademisi keuangan lulusan Universitas Shandong, berbicara kepada The Epoch Times dengan nama samaran dan mengatakan bahwa pajak 20 persen yang kini ditegakkan atas pendapatan luar negeri mencerminkan keputusasaan negara dalam mencari sumber pendapatan baru.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat lonjakan arus keluar modal secara legal,” kata Li. “Sekarang, pemerintah mencoba menutup jalur pelarian itu.”
Sejak 2017, PKT hanya mengizinkan warga Tiongkok memiliki kuota valuta asing sebesar $50.000 per tahun, dan bank-bank di Tiongkok diwajibkan melaporkan setiap transfer ke luar negeri oleh individu sebesar $10.000 atau lebih. Di luar itu, rezim juga menargetkan jalur alternatif arus keluar modal, terutama lewat kripto, untuk mencegah warga negara memindahkan aset mereka ke luar negeri.
Perubahan ini menandai pergeseran besar dalam penegakan hukum. Pendapatan luar negeri yang dulu menjadi area abu-abu regulasi, kini menjadi target prioritas tinggi bagi PKT.
Firma hukum pajak Tiongkok, M&T Lawyers, melaporkan lonjakan permintaan konsultasi tahun ini dari individu kaya yang mencari cara untuk patuh terhadap aturan baru. Laporan pada Mei dari firma tersebut mencatat bahwa otoritas pajak Tiongkok mengandalkan jaringan penegakan yang luas, termasuk alat pemantauan valuta asing, data dari platform perdagangan luar negeri seperti Futu dan Tiger Brokers, serta informasi CRS dari bank-bank global. Ini memungkinkan otoritas untuk melacak aliran uang, dokumen kontrak, dan pengungkapan informasi lintas yurisdiksi.
Pesan untuk Kalangan Kaya
Kebijakan ini menyebabkan sejumlah individu terkenal menghadapi konsekuensi bahkan sebelum kampanye Juli dimulai, yang menargetkan penduduk dari provinsi-provinsi pesisir kaya seperti Guangdong dan Zhejiang.
Menurut M&T Lawyers, dalam salah satu kasus pada 2023, kantor pajak Shanghai menggunakan data CRS untuk menemukan bahwa seorang eksekutif ekuitas swasta gagal melaporkan dana sebesar 20 juta yuan (sekitar $2,75 juta) yang disimpan di rekening bank Singapura. Orang tersebut diperintahkan membayar 6 juta yuan (sekitar $840.000) dalam bentuk pajak tertunggak dan denda, serta dilarang meninggalkan Tiongkok.
Sejak Maret, kasus serupa bermunculan di seluruh negeri, termasuk tindakan hukum atas perdagangan saham luar negeri dalam jumlah kecil, bahkan transaksi kripto yang tidak dilaporkan.
Kampanye ini sejalan dengan dorongan lebih luas Beijing untuk mengkonsolidasikan kontrol keuangan, mengurangi investasi luar negeri, dan mengatasi kelemahan struktural dalam ekonomi domestik Tiongkok—terutama ketika pemerintah daerah menghadapi defisit pendapatan dan pasar properti yang menurun.
Kontributor: Xin Ling
 meluncurkan kampanye yang mewajibkan warga Tiongkok berpenghasilan tinggi membayar pajak retroaktif sebesar 20 persen atas pendapatan luar negeri mereka sejak tahun 2020, menurut para orang dalam.){kind=link}