Maladewa, yang dikenal sebagai tujuan wisata mewah, kini menghadapi krisis hutang yang semakin serius. Dari total hutang luar negeri sebesar 8,2 miliar dolar AS, sebanyak 3,4 miliar dolar berasal dari Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan India.
Diperkirakan, pada tahun 2029 jumlah ini akan menembus angka 11 miliar dolar. Para pakar memperingatkan bahwa jika tidak segera dilakukan reformasi ekonomi dan tidak mendapat bantuan dana dari luar, Maladewa bisa mengikuti jejak Sri Lanka menuju kebangkrutan.
EtIndonesia. Setelah Presiden Maladewa Mohamed Muizzu menang dalam pemilu dengan slogan “India keluar”, ia segera menandatangani perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan PKT. Namun, langkah ini tidak mampu meredakan krisis ekonomi Maladewa, malah memperparah situasi.
Meski volume perdagangan bilateral sekitar 700 juta dolar, 97% diantaranya berasal dari PKT. Ekspor Maladewa hanya kurang dari 3%, menunjukkan ketimpangan yang sangat besar.
Pemerintah Maladewa juga menghapus tarif atas 91% barang impor dari Tiongkok, yang sangat menguntungkan pihak Tiongkok namun tidak membawa manfaat ekonomi bagi Maladewa.
Sebagai contoh, pada dua bulan pertama tahun 2025, total impor dari Tiongkok melonjak menjadi 65 juta dolar, meningkat tajam dibanding periode yang sama tahun 2024 yang hanya 43 juta dolar.
Pemerintah juga memberikan akses kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk terlibat dalam industri pariwisata Maladewa, yang menyebabkan sebagian besar keuntungan dari turis Tiongkok mengalir kembali ke Tiongkok.
Menghadapi tekanan fiskal yang berat, pemerintah Maladewa berusaha mencari bantuan dana, dengan meminta masing-masing negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) untuk memberikan bantuan sebesar 300 juta dolar, tetapi hasilnya terbatas dan sebagian besar tidak mendapat tanggapan.
Aktivis hak asasi manusia Dimitra Staikou pernah menyatakan bahwa tanpa intervensi besar dari komunitas internasional atau restrukturisasi hutang, Maladewa bisa mengikuti jejak Sri Lanka menuju kebangkrutan, yang akan menimbulkan dampak ekonomi dan sosial.
AFP sebelumnya melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maladewa pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 5%. Namun Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa di balik proyeksi ekonomi yang optimis itu tersembunyi risiko yang signifikan. IMF menyebutkan bahwa risiko perekonomian Maladewa “cenderung menurun” dan negara tersebut “membutuhkan konsolidasi fiskal yang mendesak dan lebih kuat”.
Saat ini, Maladewa menghadapi beban pembayaran hutang yang mendesak, yaitu sebesar 600 juta US dolar pada tahun 2025 dan melonjak menjadi 1 miliar US dolar pada tahun 2026. (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
 dan India. ){kind=link}