Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa seorang pegawai Departemen Perdagangan AS baru-baru ini dicegah untuk meninggalkan Tiongkok setelah masuk ke negara itu. Pejabat Departemen Luar Negeri AS kini tengah berupaya menyelesaikan kasus ini.
Analisis menyebutkan bahwa insiden ini adalah contoh nyata diplomasi sandera oleh rezim Komunis Tiongkok (PKT), yakni dengan menahan warga negara atau eksekutif perusahaan Amerika sebagai bentuk tekanan terhadap AS, untuk mendapatkan konsesi dalam isu-isu lain.
EtIndonesia. Seorang pegawai Departemen Perdagangan AS baru-baru ini dicegah untuk meninggalkan daratan Tiongkok. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS pada Senin (21 Juli) menyatakan bahwa pegawai tersebut sedang melakukan perjalanan pribadi ke Tiongkok saat diberlakukan larangan keluar negeri. Pemerintah AS kini tengah memantau kasus ini secara ketat dan menjalin komunikasi dengan pihak otoritas Tiongkok untuk segera menyelesaikannya.
Pegawai tersebut adalah pria keturunan Tionghoa yang berkewarganegaraan Amerika dan bekerja di Kantor Paten dan Merek Dagang di bawah Departemen Perdagangan AS. Identitas lengkapnya tidak diungkapkan ke publik.
Juru bicara Kedutaan Besar AS di Tiongkok juga menekankan bahwa mereka sangat serius memantau situasi larangan keluar yang dikenakan terhadap warga negara AS di Tiongkok.
Menurut laporan dari South China Morning Post yang mengutip sumber yang mengetahui kasus ini, warga AS tersebut telah ditahan saat tiba di Chengdu pada April tahun ini, dan kemudian dipindahkan ke Beijing. Dugaan alasannya adalah karena ia dianggap melakukan tindakan yang “membahayakan keamanan nasional” menurut otoritas Beijing.
Sebelumnya, seorang eksekutif berkewarganegaraan AS keturunan Tionghoa, Mao Chenyue dari Wells Fargo Bank, juga dilarang meninggalkan Tiongkok oleh pemerintah PKT . Setelah insiden tersebut, Wells Fargo menghentikan semua perjalanan dinas karyawannya ke Tiongkok.
Beberapa analis menilai bahwa pembatasan terhadap warga negara AS oleh PKT kemungkinan besar dijadikan alat tawar-menawar dalam negosiasi diplomatik, terutama di tengah ketegangan hubungan antara AS dan Tiongkok.
Dalam beberapa tahun terakhir, persaingan antara AS dan Tiongkok dalam bidang perdagangan, teknologi, dan geopolitik semakin memanas. Rezim PKT diduga memanfaatkan larangan keluar terhadap warga AS atau eksekutif perusahaan untuk menekan Amerika Serikat dan menuntut konsesi dalam isu-isu lain.
Wu Shaoping, pengacara HAM asal Tiongkok yang tinggal di AS, mengatakan: “Ini adalah bentuk diplomasi sandera yang sangat terang-terangan. Tujuannya adalah untuk memaksa pemerintah AS tunduk.”
Jiang Pinchao, penulis koleksi nasional Perpustakaan Kongres AS sekaligus presiden perusahaan investasi properti, menambahkan: “PKT ingin meningkatkan daya tawarnya dalam negosiasi. Saat ini AS dan Tiongkok sedang dalam tahap pembicaraan dagang, dan 1 Agustus adalah tenggat waktu terakhir dari Presiden Trump. Jika negosiator AS pergi ke Tiongkok dan menyadari ada warga AS yang masih ditahan di sana, tentu mereka akan merasa was-was dan itu akan mempengaruhi sikap mereka dalam negosiasi.”
Faktanya, saat ini sedikitnya puluhan warga negara AS, banyak di antaranya keturunan Tionghoa, dikenai larangan keluar oleh pemerintah Tiongkok. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa PKT menggunakan warga asing sebagai alat politik dalam diplomasi sandera.
Para analis juga memperingatkan bahwa langkah-langkah semacam ini akan berdampak buruk bagi hubungan AS-Tiongkok, serta melemahkan kepercayaan dunia usaha internasional terhadap Tiongkok, yang pada akhirnya mempercepat arus keluar investasi asing dari pasar Tiongkok.
Jiang Pinchao menambahkan: “Secara nyata, ini menimbulkan ketakutan di masyarakat internasional. Banyak orang kini takut bepergian ke Tiongkok daratan. Ini akan membuat ekonomi Tiongkok semakin terpuruk. Jelas ini merugikan Tiongkok secara ekonomi. Tapi mereka (PKT) tidak peduli akan hal itu. Mereka hanya menggunakan dalih keamanan nasional demi menjaga kekuasaan Xi Jinping, demi mempertahankan posisinya sebagai ‘kaisar’.” (Hui/asr)
Laporan oleh Chen Yue dan Chang Chun untuk NTD News.
