Sejak tahun lalu, situasi politik di dalam Partai Komunis Tiongkok (PKT) menunjukkan berbagai kejanggalan, dengan banyak pejabat tinggi partai dan pemerintah yang terlibat masalah. Meskipun tampak ada stabilitas kekuasaan di permukaan, kenyataannya arus bawah sangat bergejolak. Kini, wacana dan skenario mengenai “Tiongkok tanpa Partai Komunis” telah menjadi bahan diskusi terbuka. Berbagai pihak sudah bersiap menyambut kemungkinan tersebut.
EtIndonesia. Selama 13 tahun kepemimpinan Xi Jinping, ekonomi Tiongkok terus menurun, dan konflik internal di kalangan elite partai semakin sengit.
Sejak Kongres Nasional ke-20 PKT, banyak pejabat tinggi dari kalangan partai, pemerintah, dan militer yang dilengserkan. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah pemecatan Miao Hua, jenderal berpangkat tinggi dan loyalis Xi di Komisi Militer Pusat. Sementara itu, wakil ketua komisi tersebut, He Weidong, telah menghilang selama lebih dari empat bulan.
Menurut tradisi PKT, akhir Juli hingga awal Agustus adalah masa pertemuan rahasia di Beidaihe, tempat para tetua partai kerap mencampuri urusan elite. Tahun ini, sejak awal Juli, keamanan dari Beijing hingga Beidaihe diperketat secara signifikan: polisi berpakaian sipil berpatroli, pos pemeriksaan ditambah, dan stasiun serta kereta api menjalani pemeriksaan berlapis.
Kejanggalan dalam situasi politik ini juga menarik perhatian internasional. Beberapa negara mulai mempertimbangkan bagaimana dunia harus merespons jika Tiongkok tak lagi dikuasai oleh Partai Komunis.
Media luar negeri Renminbao melaporkan pada 25 Juli bahwa pertemuan Beidaihe tahun ini kembali menjadi jendela penting untuk mengamati dinamika kekuasaan di Zhongnanhai (pusat pemerintahan PKT). Meskipun belum pasti apakah akan ada perubahan dramatis, konsep dan skenario “Tiongkok pasca-Komunis” sudah secara nyata berada di meja pembahasan.
Wu Guoguang, peneliti senior di Pusat Studi Ekonomi dan Kelembagaan Tiongkok di Universitas Stanford, secara konsisten menyerukan perlunya beralih menuju masa depan tanpa Partai Komunis. Dalam wawancara eksklusif dengan Journal of Chinese Democracy edisi kuartal ketiga 2025, ia membahas topik ini secara mendalam.
Wu menyatakan bahwa dari perspektif sejarah umat manusia, sistem komunisme secara global telah runtuh selama lebih dari 30 tahun. Banyak bukti sejarah telah menunjukkan kelemahan, kejahatan, dan bencana yang ditimbulkan oleh sistem ini serta ketidakmampuannya untuk bertahan.
Menurut Wu, setelah lebih dari satu dekade pemerintahan Xi, di mana sisi baik dan buruk dari sistem ini sudah sangat terlihat, masa depan yang penuh harapan untuk Tiongkok hanya mungkin tercapai bila negara ini meninggalkan sistem Partai Komunis dan memasuki era pasca-Komunis.
“Tiongkok pasca-Komunis berarti membangun sistem di mana kekuasaan dibatasi dan hak-hak dijamin. Dengan itu, ekonomi bisa terus berkembang, hasil pembangunan bisa dirasakan oleh semua rakyat, dan tatanan sosial bisa stabil jangka panjang — tanpa ketakutan bahwa pemimpin atau kebijakan baru akan tiba-tiba mengubah segalanya,” tegasnya.
Sementara itu, pada 16 Juli, lembaga think tank Hudson Institute di Washington DC merilis laporan bertajuk “Tiongkok Pasca-Komunis: Persiapan untuk Era Setelah PKT”, ditulis oleh direktur pusat tersebut, Yu Maochun. Laporan tersebut menegaskan bahwa runtuhnya PKT bukanlah soal “apakah akan terjadi”, tetapi “kapan akan terjadi”. Yang paling mengkhawatirkan, menurut laporan itu, adalah bahwa keruntuhannya bisa terjadi secara mendadak, dalam satu malam.
Laporan itu menyebut bahwa meski PKT pernah selamat dari krisis sebelumnya, kemungkinan keruntuhan mendadak bukan mustahil. Maka itu, dunia harus bersiap. Untuk menjaga stabilitas Tiongkok pasca-Komunis, kerja sama internasional sangat penting. Amerika Serikat, sebagai pemimpin global, harus memastikan stabilitas Tiongkok dan mendorong transisi damai menuju demokrasi.
Renminbao menyatakan bahwa laporan Hudson secara gamblang menunjukkan bahwa: skenario lengkap AS menghadapi keruntuhan PKT sudah disiapkan. Bahkan, setiap departemen telah menjalankan simulasi atau latihan. “Skenario Tiongkok” milik AS sudah berada di meja, dengan persiapan sangat matang. Mereka tidak hanya menunggu PKT runtuh, tapi juga siap bertindak segera begitu momen tiba, untuk mencegah Tiongkok kembali ke dalam kediktatoran.
Wang Youqun, mantan pejabat di Komisi Disiplin Pusat PKT, dalam tulisannya di Epoch Times mengatakan bahwa laporan think tank AS ini memberikan peta jalan kebijakan bagi pemerintah AS dalam menghadapi perubahan besar di Tiongkok. Sejak Xi berkuasa, banyak keputusan besar dalam dan luar negeri diambil dengan keliru dan terus-menerus memburuk. Menurut Wang, keruntuhan PKT dalam semalam bukan sekadar kemungkinan, melainkan hal yang sangat mungkin terjadi.
Pengamat politik Jiutianjian dalam artikelnya 25 Juli di Epoch Times mengatakan bahwa saat ini Tiongkok menghadapi kombinasi fatal:
- Tiga pilar utama ekonomi telah lumpuh,
- Rasa frustrasi rakyat mendidih akibat sulitnya bertahan hidup,
- Ketakutan akan keruntuhan menyebar di kalangan elite,
- Ditambah bencana alam, gelombang panas ekstrem, penurunan populasi drastis, wabah yang sulit dikendalikan…
Semua faktor ini meledak secara bersamaan di negeri yang dipimpin sistem otoriter ini.
“Tahun 2025 ini, dunia yang mencintai damai, kebebasan, peradaban, dan keadilan, sedang menanti dalam diam runtuhnya Partai Komunis Tiongkok yang telah membawa kehancuran selama seabad. Layaknya Uni Soviet yang runtuh dalam semalam 35 tahun lalu — rakyat Tiongkok yang sudah tidak sanggup lagi hidup dalam penderitaan, berharap itu bisa terjadi bahkan sebelum hari esok tiba,” Jiutianjian menyimpulkan. (Hui/asr)
Tang Zheng – NTDTV.com
 menunjukkan berbagai kejanggalan, dengan banyak pejabat tinggi partai dan pemerintah yang terlibat masalah. Meskipun tampak ada stabilitas kekuasaan di permukaan, kenyataannya arus bawah sangat bergejolak. Kini, wacana dan skenario mengenai "Tiongkok tanpa Partai Komunis" telah menjadi bahan diskusi terbuka. Berbagai pihak sudah bersiap menyambut kemungkinan tersebut.){kind=link}