Sebuah deklarasi menyerukan agar Hamas menyerahkan senjatanya kepada Otoritas Palestina, sebagai bagian dari dorongan lebih luas untuk membentuk negara Palestina.
EtIndonesia. Perwakilan tingkat tinggi dalam sebuah konferensi PBB pada 29 Juli mengeluarkan deklarasi yang menyerukan kelompok teroris Hamas agar melucuti senjata dan mendesak komunitas internasional mendukung resolusi jangka panjang atas konflik Israel–Palestina dengan menerapkan solusi dua negara.
Menurut salinan dokumen yang diperoleh The Times of Israel, “Deklarasi New York” menyatakan bahwa ketua bersama konferensi, yaitu Prancis dan Arab Saudi, bersama Uni Eropa, Liga Arab, dan 15 negara yang memimpin kelompok kerja, sepakat untuk “mengambil tindakan kolektif untuk mengakhiri perang di Gaza” dan “mewujudkan penyelesaian yang adil, damai, dan tahan lama atas konflik Israel-Palestina berdasarkan penerapan efektif solusi dua negara.”
Deklarasi tersebut secara eksplisit mengutuk serangan 7 Oktober 2023 di wilayah selatan Israel, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyandera 251 lainnya oleh kelompok teroris Hamas.
Deklarasi itu juga mengecam tindakan pemerintah Israel dalam konflik lanjutan di Jalur Gaza, menuduh Israel melakukan serangan terhadap warga sipil, penghancuran luas infrastruktur sipil, serta memperburuk kondisi kemanusiaan bagi warga sipil Gaza.
Deklarasi tersebut menyerukan agar Otoritas Palestina mengambil alih penegakan hukum dan keamanan di seluruh wilayah Palestina, serta agar Hamas menyerahkan persenjataannya kepada Otoritas Palestina, “sesuai dengan tujuan membentuk negara Palestina yang berdaulat dan merdeka.”
Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Nöel Barrot, dalam wawancara dengan surat kabar La Tribune pada 29 Juli, menekankan pentingnya keterlibatan 22 negara anggota Liga Arab dalam konferensi dan deklarasi tersebut.
“Dalam konferensi ini, negara-negara Arab untuk pertama kalinya akan mengutuk Hamas dan menyerukan perlucutan senjatanya, yang akan meresmikan isolasi totalnya,” kata Barrot.
Barrot juga memuji konferensi tersebut karena berhasil membangkitkan kembali minat internasional untuk mewujudkan negara Palestina.
Ketua bersama Barrot, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, menyebut konferensi ini sebagai “tahap bersejarah” untuk mengakhiri konflik dan “mengubah suasana internasional ke arah solusi dua negara.”
Pekan lalu, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan bahwa ia akan secara resmi mengakui negara Palestina saat Sidang Umum PBB digelar pada bulan September.
Inggris termasuk salah satu ketua kelompok kerja konferensi.
Pada 29 Juli, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer mengatakan bahwa Inggris juga akan mengakui negara Palestina pada September “kecuali pemerintah Israel mengambil langkah substantif untuk mengakhiri situasi mengerikan di Gaza dan berkomitmen pada perdamaian jangka panjang yang berkelanjutan, termasuk dengan mengizinkan PBB untuk segera memulai kembali pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Gaza untuk mengakhiri kelaparan, menyetujui gencatan senjata, dan menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada aneksasi di Tepi Barat.”
Berbicara di konferensi PBB pada 29 Juli, Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy menyebutkan serangkaian resolusi PBB sejak tahun 1947.
“Berkali-kali Majelis ini dan Dewan Keamanan telah menyatakan bahwa harus ada solusi dua negara,” kata Lammy. “Resolusi demi resolusi. Resolusi 181. Resolusi 242. Resolusi 446. Resolusi 1515. Resolusi 2334. Ini bukan sekadar angka di atas kertas. Tetapi cerminan keyakinan dunia yang frustrasi.”
Presiden AS Donald Trump, saat berbicara dengan wartawan di atas pesawat Air Force One pada 29 Juli, menyuarakan penolakannya terhadap dorongan solusi dua negara saat ini.
“Saya tidak sependapat dengan itu karena jika Anda melakukannya, Anda sebenarnya sedang memberi hadiah kepada Hamas,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri Israel juga menyatakan bahwa niat Starmer untuk mengakui negara Palestina berarti memberi penghargaan kepada Hamas. Bahkan, melemahkan upaya yang sedang berlangsung untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.
Israel dan Hamas sebelumnya mencapai kesepakatan gencatan senjata pada hari-hari terakhir masa jabatan Presiden AS Joe Biden. Biden menyebut gencatan senjata itu sebagai proses tiga tahap yang diharapkan dapat mengakhiri konflik Gaza.
Para pihak mematuhi gencatan senjata selama tahap pertama kerangka kerja tersebut, tetapi runtuh pada bulan Maret karena ketidaksepakatan atas langkah berikutnya.
Negosiator Israel mendukung proposal untuk memperpanjang ketentuan tahap pertama. Sementara itu, negosiator Hamas mendesak agar proses dilanjutkan ke tahap kedua, yang akan mengharuskan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza sebagai imbalan atas pembebasan seluruh sandera hidup yang masih ditahan Hamas.
Utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, awalnya berencana menghadiri putaran baru perundingan damai dengan Hamas awal bulan ini, tetapi kemudian mengundurkan diri dan menyatakan bahwa Hamas menunjukkan “kurangnya keinginan untuk mencapai gencatan senjata di Gaza.”
Meskipun pemerintahan Trump mengecam taktik negosiasi Hamas dan mendesak negara lain agar tidak mendorong pengakuan terhadap negara Palestina, presiden menyerukan agar Israel memprioritaskan pengiriman makanan ke rakyat Gaza pekan ini.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak klaim memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah konflik tersebut.
“Israel digambarkan seolah-olah kami sedang menjalankan kampanye kelaparan di Gaza,” kata Netanyahu pada 27 Juli. “Itu adalah kebohongan terang-terangan. Tidak ada kebijakan kelaparan di Gaza, dan tidak ada kelaparan di Gaza.” (asr)
Sumber : Theepochtimes.com
