EtIndonesia. Situasi geopolitik global kembali memanas setelah mantan Presiden Rusia, Dmitry Medvedev, melontarkan sindiran tajam kepada Donald Trump terkait konflik Rusia-Ukraina. Ketegangan antara dua tokoh ini bukan hanya berputar pada masalah perang, tetapi juga saling ancam yang berpotensi mengeskalasi krisis internasional, terutama terkait isu nuklir dan sanksi ekonomi.
Perang Kata antara Medvedev dan Trump
Pada 30 Juli 2025, Medvedev menyindir Trump sebagai “kakek keras kepala” serta menegaskan bahwa Rusia bukanlah Israel ataupun Iran, sehingga tidak harus tunduk pada perintah Amerika Serikat.
Dia menegaskan: “Setiap ultimatum adalah satu langkah menuju perang. Negosiasi baru akan berakhir jika semua tujuan militer kami tercapai. Urus saja Amerika-mu sendiri!”
Tak berhenti di situ, Medvedev juga membuat pernyataan kontroversial di platform X (sebelumnya Twitter), menyebut bahwa “ada negara yang siap menyediakan hulu ledak nuklir untuk Iran.”
Pernyataan ini langsung disambar Trump lewat media sosial: “Apakah dia benar-benar bicara soal senjata nuklir? Kalau benar, beri tahu saya segera. Kapal selam kami baru saja menembakkan 30 rudal Tomahawk, semuanya tepat sasaran, ini senjata paling mematikan sepanjang sejarah.”
Pernyataan keras Trump ini dinilai sebagai peringatan tidak hanya untuk Iran, tetapi juga bagi Rusia sendiri.
Medvedev kemudian menegaskan posisi Rusia sebagai penandatangan perjanjian non-proliferasi nuklir, dan menyindir serangan Amerika Serikat ke fasilitas nuklir Iran yang menurutnya “tidak efektif, gagal mencapai tujuan strategis.”
Medvedev bahkan berkata: “Kalau pernyataanku saja bisa bikin Trump tegang, berarti kita di jalur yang benar!”
Medvedev tak lupa menyindir Trump agar menonton kembali film-film lama tentang kedahsyatan sistem balas dendam nuklir Soviet.
Trump tidak tinggal diam. Pada 31 Juli 2025, dia kembali menanggapi: “Medvedev, mantan presiden gagal Rusia yang masih merasa dirinya presiden. Hati-hati bicara! Sekarang dia benar-benar sudah menginjak ranjau berbahaya.”
Suasana pun semakin panas ketika Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga mengecam Vladimir Putin beserta lingkaran dalamnya. Rubio menegaskan bahwa Trump telah menunggu itikad baik untuk kemajuan damai lebih dari enam bulan, namun kini kesabarannya sudah habis.
“Jika Putin mengabaikan ultimatum, Amerika siap menjatuhkan sanksi baru di sektor pos, perbankan, dan industri vital Rusia,” tegas Rubio.
AS Ancam Tiongkok dan Rusia, Uni Eropa Siap Naikkan Tarif 500%
Dampak krisis ini semakin meluas ketika Menteri Keuangan AS, Scott Bessent, menegaskan bahwa jika Tiongkok terus membeli minyak Rusia, maka Beijing akan menghadapi tarif ekspor yang jauh lebih tinggi. Saat ini, Kongres AS sedang membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan memberikan Presiden wewenang untuk mengenakan tarif hingga 500% terhadap negara manapun yang mengimpor minyak dari Rusia. Jika RUU ini disahkan oleh Senat, Uni Eropa pun dikabarkan siap menerapkan tarif sekunder serupa sebagai bentuk dukungan.
Jurnalis André dari Radio Prancis Internasional (RFI) melaporkan bahwa “Xi Jinping tampaknya sudah terikat erat pada Rusia di bawah kepemimpinan Putin. Tiongkok tetap membeli minyak Rusia, bukan semata-mata karena kebutuhan, melainkan karena jika Tiongkok berhenti, perang Rusia akan sulit bertahan.”
South Tiongkok Morning Post bahkan mengungkapkan bahwa Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, sempat menyampaikan kekhawatiran ke pejabat tertinggi Uni Eropa. Tiongkok, menurut Wang, tidak bisa membiarkan pengaruh Rusia di Ukraina terus membesar, sebab mereka khawatir Amerika akan sepenuhnya memusatkan perhatian ke Beijing.
Trump Tetapkan Batas Damai 8 Agustus, Asia Tenggara Ikut Terseret
Pada 31 Juli 2025, Trump memberikan batas waktu agar perang Rusia-Ukraina sudah harus mencapai kesepakatan damai sebelum 8 Agustus 2025. Jika tidak, kata diplomat senior AS di PBB, Dorothy Camille Shea, Amerika Serikat siap mengumumkan sanksi tambahan dalam waktu sepuluh hari ke depan.
Di sisi lain, Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengumumkan bahwa Amerika baru saja menandatangani perjanjian dagang dengan Thailand dan Kamboja. Ancaman tarif tinggi dari Trump telah memaksa kedua negara Asia Tenggara itu mengakhiri konflik perbatasan yang selama ini memanas. Para pemimpin Thailand dan Kamboja bahkan secara terbuka mengucapkan terima kasih kepada Trump, mengingat AS adalah pasar ekspor utama mereka.
Menurut laporan FX168 Finance, langkah cepat Amerika ini jelas merebut posisi dominan Tiongkok di kawasan Asia Tenggara, membuat Beijing harus semakin waspada terhadap pergeseran kekuatan ekonomi dan politik regional.
Kesimpulan:
Ketegangan diplomatik antara Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, dan sekutunya kini memasuki babak baru. Ultimatum, sindiran pedas, ancaman sanksi ekonomi, hingga isu nuklir semuanya berpadu dalam drama geopolitik yang menuntut perhatian dunia. Krisis ini bukan hanya menentukan masa depan Rusia-Ukraina, tetapi juga keseimbangan kekuatan global, terutama di tengah rivalitas AS, Rusia, dan Tiongkok yang makin terbuka.
