Tang Qing
Tema yang dibahas pertama, militer Taiwan sedang melakukan transaksi pembelian jampir 50,000 unit drone yang merupakan jumlah terbanyak dalam sejarah. Mampukah transaksi Taiwan ini menghalangi ambisi Partai Komunis Tiongkok (PKT) untuk mencaplok Taiwan?
Sementara itu, di Amerika Serikat, Partai Republik melancarkan serangan balik yang keras terhadap infiltrasi PKT dengan meluncurkan RUU yang melarang warga asal Tiongkok yang memiliki hubungan dengan PKT membeli rumah dan tanah di Amerika Serikat. Pada saat itu, Microsoft terungkap telah lama menggunakan insinyur asal Tiongkok untuk menyimpan data sensitif pemerintah AS. Hal ini sampai mengejutkan Washington. Seberapa seriuskah kecerobohan ini?
Ada berita besar terbaru di Taiwan, dimana hasil dari pungutan suara pencabutan mandat yang melibatkan 4 juta orang warga putaran pertama telah dirilis. Semua legislator dari kubu biru (Partai Kuomintang Taiwan) untuk sementara lolos. Tsao Hsing-cheng (Robert Tsao) yang pernah disebut sebagai “pengusaha pro-unifikasi”, mengapa tiba-tiba berubah sikap dan menjadi pengusaha yang “gigih anti-komunis”?
Taiwan Membeli 48.750 Unit Drone untuk Membangun Pertahanan Baru di Selat Taiwan!
Pada 22 Juli, Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan mengumumkan rencana pembelian 48.750 unit drone dalam dua tahun mulai 2026 hingga 2027, dengan total anggaran sebesar TWD.50 miliar.
Mengapa militer Taiwan membeli begitu banyak drone sekaligus? Sederhananya, militer Taiwan telah menyadari pentingnya drone dalam perang di masa depan, terutama telah belajar banyak dari perang Rusia-Ukraina.
Stasiun Penyiaran Pusat Taiwan (Radio Taiwan Internasional) melaporkan bahwa Jie Zhong, seorang pakar dari Institut Penelitian Keamanan Pertahanan Nasional Taiwan, menunjukkan bahwa kasus pengadaan drone ini menunjukkan bahwa militer nasional tidak lagi menganggap drone sebagai perlengkapan tradisional, melainkan mendefinisikannya sebagai amunisi yang cepat habis terpakai dalam perang.
Dari perspektif medan perang Rusia-Ukraina, lebih dari 100.000 unit drone kecil dikonsumsi setiap bulan. Jie Zhong menekankan bahwa sebelumnya, pembelian drone Taiwan sebagian besar bersifat eksperimental dan berskala kecil, tetapi dilihat dari pembelian berskala besar ini, jelas bahwa Kementerian Pertahanan Nasional Taiwan telah memiliki rencana yang relatif lengkap dan kebutuhan yang jelas.
Menurut informasi yang diumumkan oleh Kementerian Pertahanan Nasional, ada lima jenis drone utama yang akan dibeli kali ini, mulai dari drone untuk pengintaian jarak pendek hingga serangan jarak menengah, bahkan drone canggih yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal, serta memiliki jangkauan sangat jauh yang mampu mencakup hampir semua kemungkinan skenario pertempuran.
Pertama-tama, jumlah terbesar pembelian kali ini adalah drone multi-rotor Tipe A, yang berjumlah 32.000 unit. Drone jenis ini tidak hanya dapat melakukan pengintaian jarak pendek, tetapi juga membawa bahan peledak kecil dan menyerang target musuh secara akurat, layaknya drone serang perspektif orang pertama FPV yang umum terlihat di medan perang Rusia-Ukraina.
Berikutnya adalah drone Tipe B, dengan jumlah pembelian sebanyak 7.800 unit. Drone model ini dapat dianggap sebagai versi penyempurnaan dari Tipe A, dengan jarak terbang yang lebih jauh dan muatan yang lebih berat. Drone ini dapat melakukan tugas pengawasan yang lebih kompleks dan juga dapat menyerang target yang lebih bernilai, seperti kendaraan lapis baja dan pos komando.
Drone sayap tetap Tipe C dan Tipe D bertanggung jawab untuk tugas jarak menengah dan jauh. Khususnya drone Tipe C, dengan radius tempur lebih dari 90 kilometer dan waktu terbang lebih dari dua jam, sangat cocok untuk pengawasan jangka panjang dan serangan presisi di wilayah yang dalam.
Yang paling menonjol mungkin adalah UAV Tipe-E, yang dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal serta terbang jarak jauh, dan dapat lepas landas dan mendarat di lingkungan tanpa landasan pacu. Mirip dengan UAV V-BAT milik militer AS, UAV ini dapat digunakan di berbagai platform, termasuk kapal angkatan laut, dengan radius tempur lebih dari 100 kilometer.
Sungguh menakjubkan bahwa begitu banyak drone harus dikirimkan hanya dalam dua tahun. Dunia luar bahkan meragukan apakah kapasitas produksi domestik Taiwan dapat mengimbanginya. Namun, para ahli percaya bahwa selama militer mempertahankan permintaan ini dalam jangka panjang, produsen dalam negeri pasti akan memperluas lini produksi mereka, dan memproduksi lebih dari 50.000 drone per tahun di masa mendatang bukanlah masalah.
Dari perspektif strategis, pengerahan sejumlah drone ini akan membentuk jaringan pengintaian dan serangan yang rapat, sehingga akan meningkatkan secara signifikan kemampuan tempur asimetris Taiwan. “Basis Data Pasukan Khusus dan Senjata Militer Dunia” melalui platform X menyebutkan bahwa 48.750 unit drone ini mungkin hanya merupakan pembelian tahap percobaan, dan di masa mendatang militer akan menyesuaikan model dan jumlahnya lebih lanjut sesuai dengan penggunaan aktualnya.
Bagaimanapun, pembelian ini bukan hanya kasus pengadaan pertahanan nasional, tetapi juga tonggak penting dalam transformasi militer Taiwan. Militer Taiwan telah sepenuhnya beradaptasi dengan model perang era drone untuk memastikan bahwa pertahanan Selat Taiwan akan lebih fleksibel dan efisien di masa mendatang.
Partai Republik AS Mengambil Tindakan untuk Mencegah Infiltrasi PKT
Di Amerika Serikat, Partai Republik kembali membunyikan alarm keamanan nasional.
Centersquare yang mengutip sebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu April 2024 hingga Maret 2025, warga negara Tiongkok yang membeli properti di Amerika Serikat telah mencapai USD 13,7 miliar. Angka tersebut adalah 15% dari total pembelian properti oleh warga negara asing di AS. Sedangkan banyak dari pembeli properti ini tidak tinggal di Amerika Serikat. Namun, membeli rumah tinggal mungkin hanyalah bagian kecil dari perhatian, tetapi yang lebih mengkhawatirkan adalah masalah infiltrasi PKT di lahan pertanian.
Menurut data yang dirilis oleh pemerintah federal, investor Tiongkok memiliki lebih dari 270.000 hektar lahan pertanian di setidaknya 30 negara bagian di seluruh Amerika Serikat. Yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah bahwa beberapa pembeli ini memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Partai Komunis Tiongkok.
Menghadapi ancaman-ancaman ini, pemerintahan Trump tanpa ragu meluncurkan kebijakan yang disebut Rencana Aksi Keamanan Pertanian Nasional. Menteri Pertanian AS, Brooke Rollins mengatakan bahwa tujuan dari rencana aksi tersebut adalah untuk mencegah kekuatan asing, terutama Partai Komunis Tiongkok mengendalikan pertanian Amerika Serikat yang berpotensi mengancam ketahanan pangan AS.
Pada saat yang sama, 2 orang anggota parlemen Partai Republik yang berpengaruh juga bertindak cepat. Senator Josh Hawley dan Anggota DPR Mary Miller mengajukan RUU. Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian dan Perumahan dari Kendali PKT (Protecting Our Farms and Homes from China Act) kepada Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat minggu ini.
Setelah disahkan, RUU ini akan sepenuhnya melarang perusahaan atau individu asal Tiongkok yang terkait dengan PKT untuk membeli lahan pertanian dan perumahan di Amerika Serikat, dan mereka yang pernah membeli sebelumnya harus melakukan divestasi dalam waktu satu tahun.
Mary Miller melalui akunnya di platform X menegaskan pada 25 Juli bahwa strategi PKT adalah melemahkan Amerika Serikat dari dalam dengan mengendalikan sumber daya lahan. Namun, ia mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan membiarkan hal ini terus berlanjut.
Sementara Partai Republik secara ketat menjaga agar infiltrasi PKT tidak terjadi, raksasa teknologi AS Microsoft terungkap telah menggunakan teknisi asing, termasuk teknisi dari Tiongkok untuk memelihara layanan cloud pemerintah AS selama dekade terakhir. Lembaga-lembaga pemerintah ini bahkan mencakup unit-unit sensitif seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Kehakiman, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan AS.
Investigasi ProPublica, sebuah organisasi jurnalisme investigasi nirlaba yang berbasis di New York City menemukan bahwa Microsoft telah lama menggunakan tim teknisi yang berlokasi di Tiongkok untuk pemeliharaan sistem yang disebut Government Community Cloud (GCC). Meskipun GCC tidak menyimpan data rahasia tingkat tinggi, kecuali data sensitif, termasuk informasi tentang investigasi dan litigasi internal pemerintah.
Para pakar keamanan siber memperingatkan bahwa model ini sangat berbahaya. Meskipun bukan data rahasia tingkat tinggi, data tersebut dapat dianalisis dan digunakan oleh badan intelijen, sehingga mengancam sistem yang lebih sensitif. Mantan pejabat CIA, Harry Coker, juga menekankan bahwa kesempatan ini merupakan godaan yang tidak dapat ditolak oleh badan intelijen asing.
Begitu dibeberkan, arena politik Washington langsung bergejolak. Menteri Pertahanan Pete Hegseth langsung memerintahkan penyelidikan dan menegaskan bahwa para insinyur asing, terutama insinyur asal Tiongkok, tidak boleh memiliki akses ke sistem Kementerian Pertahanan.
Di bawah tekanan, Microsoft mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menggunakan insinyur asal Tiongkok untuk melayani pemerintah AS, tetapi tidak mengungkapkan bagaimana cara mengganti mereka selanjutnya.
Pada saat yang sama, perusahaan teknologi lain seperti Amazon, Google, dan Oracle telah menyatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan personel asal Tiongkok untuk melayani pemerintah AS, hal mana menunjukkan bahwa mereka ingin menarik garis yang jelas dengan Microsoft.
Melalui serangkaian peristiwa ini, terlihat jelas bahwa AS sedang berupaya keras untuk mencegah infiltrasi PKT di dalam negeri.
Hasil Putaran I Pemungutan Suara Pencabutan Mandat Dirilis, dan Semua Anggota Kubu Biru Lolos
Pada 26 Juli, hasil putaran pertama pemungutan suara untuk pencabutan mandat 24 orang legislator dari Partai KMT (Kuomintang) ditambah Wali Kota Hsinchu, Kao Hung-An secara resmi diumumkan. Pemungutan suara tersebut menarik hampir 4 juta partisipan, dan suara dihitung dengan cepat di hari yang sama. Hasilnya, sementara semua anggota dinyatakan lolos dan tidak ada yang ditarik kembali.
Menurut hukum Taiwan, untuk berhasil mencabut kembali mandat yang diberikan kepada seorang politisi, jumlah suara yang mendukung tidak hanya harus melebihi jumlah suara yang menentang, tetapi juga melebihi seperempat dari total jumlah pemilih di daerah pemilihan tersebut, yang bukan merupakan ambang batas yang rendah.
Apa tujuan dari tindakan pencabutan mandat besar-besaran seperti itu? Para pendukung pencabutan ini menunjukkan bahwa para legislator KMT ini telah memblokir pengesahan RUU-RUU penting dalam Yuan Legislatif di masa lalu, terutama anggaran pertahanan yang berkaitan dengan keamanan Taiwan. Mereka juga mempromosikan beberapa RUU kontroversial dan dikritik karena dicurigai menjilat atau bahkan memihak PKT.
Ketua Umum Partai KMT, Eric Chu sangat gembira dengan hasil ini, dan mengatakan bahwa kegagalan dari pencabutan mandat ini menunjukkan kedewasaan dan kebesaran demokrasi Taiwan. Ia juga berterima kasih kepada rakyat Taiwan dan menekankan bahwa Yuan Legislatif KMT akan mengingat pengalaman ini dan terus bekerja keras untuk memenuhi harapan para pemilih dan memperjuangkan perekonomian di masa mendatang.
Salah satu penggagas pencabutan mandat ini, yaitu Tsao Hsing-cheng (Robert Tsao), pendiri perusahaan semikonduktor United Microelectronics Corporation (UMC) Taiwan mengatakan bahwa pemungutan suara untuk pencabutan mandat ini tidak memenuhi harapan, tetapi bukan sebuah kegagalan, karena tindakan tersebut sendiri telah mencerminkan adanya infiltrasi PKT, perpecahan, dan kerja front persatuan PKT di Taiwan, yang tingkat keparahannya sudah melebihi imajinasi siapa pun.
Tsao Hsing-cheng menuturkan bahwa kasus pencabutan kembali mandat telah didorong ke skala ini (total pencabutan mandat terhadap 31 orang target), yang telah menciptakan keajaiban tersendiri, dan tujuan sebenarnya adalah untuk mengingatkan masyarakat agar meningkatkan upaya dalam mencegah infiltrasi PKT. Ia menyerukan Taiwan untuk mematuhi aturan hukum dan tidak menoleransi penggunaan kekerasan prosedural oleh partai oposisi untuk merusak sistem demokrasi. Tsao juga menegaskan kembali bahwa kedaulatan Taiwan tidak dapat menoleransi campur tangan PKT, dan berharap Taiwan di waktu mendatang akan menjadi “tanah kebebasan dan rumah bagi para pemberani sejati.”
Presiden Lai Ching-te dan mantan Presiden Tsai Ing-wen juga angkat bicara, mereka menekankan bahwa terlepas dari hasil pemungutan suara, gerakan ini menyoroti ketahanan dan vitalitas demokrasi Taiwan. Mereka menyerukan kepada masyarakat Taiwan untuk bersatu padu menghadapi ancaman internal dan eksternal serta terus menjaga kebebasan dan demokrasi Taiwan.
Berbicara tentang hal ini, perlu disinggung soal terjadinya perubahan sikap Tsao Hsing-cheng (Robert Tsao). Ia dulunya dianggap sebagai “pengusaha pro-unifikasi”, tetapi sejak menyaksikan sendiri gerakan anti-ekstradisi di Hongkong, ia benar-benar memahami watak asli PKT sehingga berubah menjadi pengusaha yang “gigih anti-komunis”.
Ketika itu, Tsao Hsing-cheng yang tinggal di Hongkong telah menyaksikan PKT mengingkari janjinya untuk memberikan hak kepada rakyat Hongkong memerintah Hongkong. Bahkan menggunakan kekerasan untuk menekan mahasiswa yang berunjuk rasa, dan menyewa preman untuk memukuli orang tanpa pandang bulu, yang benar-benar memadamkan fantasinya terhadap PKT.
Lin Chien-cheng, pensiunan profesor dari Universitas Yangming Chiao Tung juga menerbitkan sebuah artikel di Up Media untuk memperingatkan bahwa tragedi di Hongkong adalah pelajaran paling langsung bagi Taiwan. Ia menunjukkan bahwa PKT telah menghancurkan kebebasan dan supremasi hukum Hongkong hanya dalam beberapa tahun, dan Taiwan tidak boleh jatuh ke dalam perangkap front persatuan yang sama. Profesor Lin mengingatkan rakyat Taiwan untuk mengingat pelajaran dari Hongkong, membela sistem demokrasi, dan tidak terjerumus oleh kepentingan jangka pendek.
Meskipun putaran pertama pemungutan suara untuk pencabutan mandat legislator tidak berhasil, jangan lupa bahwa putaran kedua pemungutan suara akan diadakan pada 23 Agustus, dan drama ini masih jauh dari selesai.
Perang di Perbatasan Thailand-Kamboja, Apakah Intervensi Tegas Trump Efektif?
Selanjutnya, kita mengalihkan perhatian ke Asia Tenggara, di mana konflik militer mendadak telah menjerumuskan Thailand dan Kamboja ke dalam krisis.
Di saat kritis ini, pada 26 Juli Presiden AS Trump langsung turun tangan. Ia menelepon Perdana Menteri Kamboja Hun Sen dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai untuk menegaskan bahwa selama kedua negara masih berperang, Amerika Serikat tidak akan membuat kesepakatan perdagangan dengan kedua belah pihak.
Trump juga mengatakan bahwa hal ini mengingatkan dirinya terhadap pengalaman memediasi konflik India-Pakistan pada bulan Mei tahun ini. Saat itu, Amerika Serikat turun tangan tepat waktu dan secara efektif mencegah situasi semakin memburuk. Oleh karena itu, Trump sangat yakin dapat segera menyelesaikan masalah Thailand-Kamboja, bahkan berharap dapat memulai kembali negosiasi perdagangan dengan kedua negara sesegera mungkin setelah konflik mereda.
Namun, hubungan kompleks di balik konflik ini mungkin tidak mudah untuk diselesaikan lewat satu panggilan telepon. Menurut analisis BBC, di balik konflik perbatasan ini terdapat perselisihan yang rumit selama puluhan tahun antara para pemimpin kedua negara. Bulan lalu, pemimpin Kamboja Hun Sen secara terbuka membocorkan percakapannya dengan Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra. Isi percakapan pribadi antara Hun Sen dan Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra, yang di dalamnya Paetongtarn mengkritik para pemimpin militernya sendiri, hal itu telah memicu kemarahan publik, menyebabkan ia diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai perdana menteri. Atas kejadian tersebut ia mungkin harus menghadapi peninjauan pemecatannya oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga hubungan kedua negara langsung membeku.
Tidak jelas mengapa Hun Sen memilih untuk melakukan hal tersebut dan merusak hubungan pribadi yang erat antara kedua keluarga selama puluhan tahun. Banyak orang mengkritik Paetongtarn atas dialognya yang tidak pantas dengan Hun Sen. Ia tampaknya terlalu menggantungkan harapan pada persahabatan dan hubungan pribadi selama puluhan tahun antara ayahnya, mantan Perdana Menteri Thaksin dengan Hun Sen untuk menyelesaikan masalah sengketa perbatasan, tetapi mengabaikan sensitivitas dan persepsi negatif terhadap keluhan yang telah berlangsung lama di Thailand.
Di masa lalu, lawan politik Thaksin telah memanfaatkan hubungan pribadinya dengan Hun Sen untuk menyerang Thaksin, mengkritik Thaksin karena lebih mengutamakan kepentingan Kamboja daripada Thailand. Bahkan melindungi puluhan pendukung Thaksin yang melarikan diri setelah kudeta militer pada tahun 2014.
Yang lebih sulit diatasi adalah Thailand dan Kamboja saat ini berada di bawah tekanan yang sangat besar. Thailand sedang menghadapi gejolak politik dan ekonominya stagnan. Pertumbuhan ekonomi Kamboja belum pulih sejak epidemi COVID-19, industri pariwisatanya sedang lesu. Selain itu, Amerika Serikat baru-baru ini mengumumkan akan mengenakan tarif hukuman sebesar 36% kepada kedua negara. Suatu tekanan yang membuat mereka semakin cemas.
Faktanya, sebelum pecahnya konflik ini, tuduh menuduh antar kedua negara telah meningkat tajam. Kepolisian Thailand mulai menyelidiki para boss bisnis yang terlibat dalam perjudian ilegal dan kelompok penipuan di Kamboja, sehingga perdagangan lintas batas senilai miliaran dolar pun terhenti. Kamboja pun tak mau kalah. Hun Sen bahkan mengklaim bahwa dirinya menggenggam dokumen rahasia yang isinya menuduh Thaksin menghina keluarga kerajaan Thailand. Di Thailand ini adalah tindak pidana berat. Hal ini membuat Thailand melakukan pengusiran terhadap duta besar Kamboja untuk Thailand, dan hubungan diplomatik kedua belah pihak pun nyaris terputus total.
Sesungguhnya, baik Thailand maupun Kamboja tidak akan mampu menanggung kerugian materi jika konflik ini berlangsung lama. Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Ketua Bergilir ASEAN sekaligus Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ikut turun tangan membantu menurunkan ketegangan, dan menyarankan kedua negara melakukan perundingan untuk mencegah lebih banyak lagi warga sipil tak berdosa menderita. (***)
 untuk mencaplok Taiwan?){kind=link}