Lulusan perguruan tinggi beralih ke berjualan di pinggir jalan, mengantar makanan, bertani, dan cara lainnya untuk mencukupi kebutuhan hidup.
EtIndonesia. Lebih dari 20 provinsi di seluruh Tiongkok telah menaikkan uang kuliah universitas untuk tahun ajaran mendatang, meskipun semakin banyak lulusan kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Para ahli mengatakan bahwa kenaikan ini mencerminkan masalah struktural yang mendalam dalam sistem pendidikan tinggi di negara komunis tersebut, termasuk ekspansi berlebihan selama bertahun-tahun, penurunan pendanaan dari negara, dan kesenjangan yang makin lebar antara program akademik dan kebutuhan pasar tenaga kerja.
Pada bulan Mei, seorang wanita Tiongkok berusia 25 tahun membagikan kisahnya di Douyin, versi TikTok di Tiongkok, dengan nama pengguna “Li Ya.” Setelah lulus dari Universitas Kedokteran Dalian, ia tidak berhasil mendapatkan pekerjaan tetap di bidangnya. Ia akhirnya berjualan es krim di kios pinggir jalan sambil membagikan kisah perjuangannya secara daring.
Video Li mendapat sambutan luas dari para pengguna media sosial. Dalam hitungan hari, topik ini menjadi salah satu yang paling tren di Tiongkok. Li mengatakan bahwa pihak universitas kemudian menghubunginya dan meminta agar video tersebut dihapus.
Li bukan satu-satunya. Platform media sosial di Tiongkok dipenuhi dengan kisah lulusan perguruan tinggi dan mahasiswa pascasarjana yang beralih ke berjualan di pinggir jalan, mengantar makanan, bertani, dan berbagai cara lainnya untuk bertahan hidup.
Cerita-cerita ini memicu kekhawatiran yang semakin besar bahwa gelar sarjana di Tiongkok, yang dulu dianggap simbol mobilitas sosial ke atas, kini dengan cepat kehilangan nilainya.
Penurunan Nilai Ijazah Secara Sistemik
Menurut Frank Tian Xie, profesor bisnis di University of South Carolina Aiken, akar masalahnya terletak pada ekspansi sistem pendidikan tinggi Tiongkok yang agresif dan tidak selaras.
“Universitas-universitas di Tiongkok telah berkembang secara membabi buta,” katanya kepada The Epoch Times edisi bahasa Mandarin. “Seluruh sistem pendidikan telah terdistorsi dan terputus dari permintaan pasar.”
Data yang dilaporkan oleh media milik negara Tiongkok menunjukkan bahwa antara tahun 1998 dan 2023, jumlah mahasiswa program sarjana meningkat 7,3 kali lipat. Program pascasarjana mengalami pertumbuhan yang lebih eksplosif, dengan jumlah pendaftaran program magister meningkat hampir 20 kali lipat, dan program doktor meningkat 10 kali lipat.
The Epoch Times tidak dapat memverifikasi data tersebut secara independen.
Li Yuanhua, sejarawan Tiongkok yang berbasis di Australia, mengatakan kepada publikasi ini bahwa Tiongkok tidak memerlukan sebanyak itu lulusan, dengan menyoroti bahwa “program universitas masih ditawarkan berdasarkan perencanaan negara, bukan permintaan masyarakat.”
“Mahasiswa lulus dengan gelar yang tidak memiliki peluang kerja yang tersedia,” katanya.
Data dari Akademi Ilmu Sosial Tiongkok menunjukkan bahwa sekitar sepertiga lulusan perguruan tinggi bekerja di bidang yang tidak terkait dengan jurusan mereka, dan laporan terpisah dari Sina Education—media milik negara—menyebut angka itu sebesar 26 persen.
Kenaikan Uang Kuliah
Untuk tahun akademik 2025, lebih dari 20 provinsi di Tiongkok telah mengumumkan kenaikan uang kuliah, dengan rata-rata peningkatan antara 10 hingga 15 persen. Di kota-kota besar seperti Shanghai dan provinsi seperti Sichuan dan Jilin, rata-rata kenaikan berkisar antara 20 hingga 35 persen, menurut berbagai laporan media pemerintah.
Sebagai contoh, Universitas Jiaotong Beijing, yang dianggap sebagai institusi bergengsi, menaikkan uang kuliah tahunannya dari 85.000 yuan (sekitar Rp196 juta) menjadi 105.000 yuan (sekitar Rp242 juta), meningkat 24 persen. Sementara itu, Shanghai Institute of Visual Art, sebuah perguruan tinggi swasta, menaikkan uang kuliahnya sebesar 36 persen, dari 50.000 yuan (sekitar Rp115 juta) menjadi 68.000 yuan (sekitar Rp157 juta).
Beberapa analis mengatakan bahwa lonjakan biaya kuliah terjadi akibat krisis pendanaan negara. Pada tahun 2025, Kementerian Pendidikan Tiongkok memangkas pendanaan untuk pendidikan tinggi sebesar hampir 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menurut media yang dikendalikan negara.
“Sekolah-sekolah mencoba menutup defisit anggaran dengan menaikkan uang kuliah,” kata Li. “Itu cara termudah.”
Beberapa universitas telah mencoba memonetisasi segala aset yang tersedia, termasuk mengenakan biaya per jam bagi mahasiswa untuk menggunakan perpustakaan dan fasilitas olahraga, menyewakan fasilitas kampus, atau menjual hak penamaan ruang kuliah dan kelas, menurut laporan sebelumnya oleh The Epoch Times edisi bahasa Mandarin.
Perguruan Tinggi Swasta
Perguruan tinggi swasta di Tiongkok mengalami tekanan yang bahkan lebih besar. Dari 3.167 institusi pendidikan tinggi di negara itu, 829 di antaranya adalah milik swasta, menurut Xinhua—media milik negara Tiongkok. Kampus-kampus ini sering kali mengenakan uang kuliah dua hingga tiga kali lipat dibandingkan universitas negeri, namun kini menghadapi penurunan jumlah pendaftar.
Perubahan demografi semakin memperburuk masalah ini, terutama karena semakin sedikit anak yang lahir dalam beberapa tahun terakhir.
“Yang pertama merasakan dampak dari penurunan populasi adalah perguruan tinggi swasta,” kata Xie. “Mereka sudah menghadapi krisis eksistensial.”
Pada tahun 2023, Partai Komunis Tiongkok (PKT) mengakui bahwa populasi Tiongkok mencatat pertumbuhan negatif untuk pertama kalinya dalam lebih dari enam dekade, dengan penurunan sebanyak 850.000 orang pada tahun 2022.
Banyak institusi swasta dimiliki oleh kelompok pendidikan yang berorientasi profit, beberapa di antaranya memiliki margin keuntungan yang besar. Misalnya, Yuhua Education melaporkan tingkat laba bersih sebesar 47,2 persen, lebih tinggi dibanding sebagian besar perusahaan publik di Tiongkok, menurut media keuangan Tiongkok.
Beban Berat bagi Keluarga
Bagi banyak keluarga, kenaikan biaya kuliah merupakan beban keuangan yang berat. Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok, pendapatan disposabel median di daerah perkotaan pada tahun 2024 adalah 49.302 yuan (sekitar Rp114 juta), dan 19.605 yuan (sekitar Rp45 juta) di daerah pedesaan—sering kali lebih rendah dari biaya kuliah satu tahun untuk satu anak.
Namun mahasiswa tidak memperoleh hasil yang sepadan. Media pemerintah Sina Finance melaporkan bahwa rata-rata gaji awal bulanan untuk lulusan universitas adalah 6.199 yuan (sekitar Rp863 ribu), dan hanya 7 persen yang melaporkan penghasilan di atas 10.000 yuan (sekitar Rp1,393 juta).
“Kenapa sebuah keluarga harus menghabiskan puluhan ribu untuk gelar yang bahkan tidak sebanding dengan kertas tempatnya dicetak?” kata Li. “Banyak yang bahkan tidak mampu membayar universitas negeri sekarang, apalagi yang swasta.”
oeh Michael Zhuang/ Cheng Wen dan Yi Ru turut berkontribusi dalam laporan ini
Tentang Penulis:
Michael Zhuang adalah kontributor The Epoch Times dengan fokus pada isu-isu terkait Tiongkok.
