EtIndonesia. Langkah berani Wakil Menteri Luar Negeri Inggris, Angela Rayner, telah secara resmi menuntut penjelasan dari Tiongkok tentang bagian yang disunting dari dokumen perencanaannya untuk usulan ‘kedubes besar’ di Royal Mint Court di London. Rayner telah memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Beijing untuk menanggapi. Tiongkok harus menyerahkan gambar yang tidak disunting atau membenarkan kelalaian tersebut. Keputusan akhir tentang permohonan cetak biru diperkirakan akan keluar pada 9 September.
Apa yang disunting? Mengapa hal itu memicu ketakutan di Inggris?
Gambar usulan ‘kedubes besar’ yang diajukan oleh DP9, konsultan perencanaan yang mewakili kedutaan besar Tiongkok, memiliki beberapa bagian yang berwarna abu-abu ‘karena alasan keamanan’. Rencana induk ruang bawah tanah mencakup dua suite bawah tanah dan sebuah terowongan, yang oleh beberapa kritikus disebut sebagai ‘ruang bawah tanah mata-mata’ modern. Selain itu, ‘pengaturan internal’ Gedung Pertukaran Budaya dan Gedung Kedutaan juga disembunyikan.
AS dilaporkan telah menekan Inggris untuk menolak proposal tersebut dengan alasan keamanan. Kedekatannya dengan pusat infrastruktur komunikasi sensitif dan pusat keuangan utama telah menimbulkan potensi risiko spionase.
Kedutaan besar yang diusulkan telah ada sejak tahun 2021; rencana pertama memiliki pos diplomatik seluas sekitar 60.000 meter persegi. Luasnya 10 kali lipat dari pangkalan Tiongkok yang ada. Kedutaan tersebut seharusnya berisi, kantor, 225 rumah, dan gedung “pertukaran budaya”. Namun, terdapat protes signifikan terkait lokasi tersebut. Pemerintah Tiongkok dilaporkan telah mengakuisisi properti ini seharga £255 juta pada tahun 2018.
Pada tahun 2022, terjadi protes dari para aktivis di luar konsulat Tiongkok di Manchester yang menyebabkan perkelahian dengan petugas keamanan gedung. Kebangkitan kembali ini telah memicu perdebatan serius di kalangan warga Inggris, dengan banyak kritikus Partai Buruh menyebutnya sebagai titik terendah baru bagi Britania Raya. Namun, pengamat, seperti Luke de Pulford dari Aliansi Antar-Parlemen untuk Tiongkok, menganggap hal ini mengisyaratkan penolakan terhadap rencana kedutaan yang diusulkan.(yn)
