EtIndonesia. Ketika Zane Li berusia sembilan tahun, ibunya melahirkan seorang adik perempuan. Kehadiran sang adik membuat keluarga kecil mereka di sebuah kota di timur Tiongkok terjerat hutang berat.
Di bawah kebijakan satu anak PKT (Partai Komunis Tiongkok) pada saat itu, orang tua Li dikenakan denda 100.000 yuan (sekitar 225 juta rupiah) karena memiliki anak kedua—hampir tiga kali lipat pendapatan tahunan mereka dari berjualan ikan di pasar.
“Kami nyaris tidak bisa bertahan hidup,” kenang Li kepada CNN. Saat itu, ia masih duduk di kelas tiga SD dan terpaksa cepat dewasa, mengambil sebagian besar pekerjaan rumah, dan membantu ibunya di kios saat liburan sekolah.
Kini, di usia 25 tahun, Li mengatakan ia tidak berencana memiliki anak—pandangan yang semakin umum di generasinya, dan membuat pemerintah PKT menghadapi krisis demografi.
Selama puluhan tahun, pejabat PKT memaksa pasangan untuk memiliki anak lebih sedikit melalui denda besar, aborsi paksa, dan sterilisasi. Kini, mereka justru membujuk generasi Li untuk memiliki lebih banyak anak.
Kebijakan satu anak berakhir sebelum 2016, tetapi populasi Tiongkok telah menurun selama tiga tahun berturut-turut.
Pada 2024, jumlah kelahiran hanya 9,5 juta, setengah dari puncaknya pada 2017 (17,9 juta). Pada tahun yang sama, kematian mencapai 10,9 juta jiwa.
Generasi Muda Tanggapi Dingin Bantuan Tunai
Minggu lalu, pemerintah PKT mengumumkan langkah terbaru untuk mendorong angka kelahiran: orang tua dengan anak di bawah tiga tahun akan mendapat subsidi tahunan 3.600 yuan (sekitar 8,1 juta rupiah), berlaku surut sejak 1 Januari 2019.
Namun bagi banyak anak muda seperti Li, jumlah itu sangat kecil.
“Biaya membesarkan anak itu besar sekali, 3.600 yuan per tahun hanya setetes air di lautan,” kata Li. Ia kini menempuh studi S2 di bidang pelayanan kesehatan di Beijing dengan bantuan pinjaman pendidikan.
Liu Wen (28), analis pasar di Hangzhou, mengatakan kepada Barron’s, “Biaya membesarkan anak di sini bukan hanya popok dan susu formula, tapi juga sekolah, perumahan, dan karier kami sendiri. Subsidi itu tidak menyelesaikan masalah.”
Menurut penelitian terbaru dari lembaga think tank Yuwa Population Research di Beijing, membesarkan anak hingga usia 18 tahun di Tiongkok rata-rata menghabiskan 538.000 yuan (sekitar Rp 1,224 miliar)—lebih dari enam kali lipat PDB per kapita, menjadikannya salah satu biaya pengasuhan tertinggi di dunia.
Di Shanghai, biayanya bisa menembus 1 juta yuan (Rp 2,27 miliar); Beijing berada di urutan kedua dengan 936.000 yuan (Rp2,12 miliar).
“Punya anak hanya akan membawa lebih banyak kesulitan. Saya bukan kapitalis, dan anak saya mungkin juga tidak akan hidup lebih baik,” kata Li. Ia khawatir dengan prospek kerja dan mempertimbangkan studi doktoral.
Masa Depan Orang Tua Terlihat Suram – PKT Menuai Akibat
Menghadapi menyusutnya tenaga kerja dan populasi yang menua cepat, Tiongkok pada 2016 menghapus kebijakan satu anak, mengizinkan dua anak per keluarga, dan pada 2021 memperbolehkan tiga anak. Meski angka kelahiran sempat naik sedikit tahun lalu, populasi tetap turun tiga tahun berturut-turut. Para pakar memperingatkan penurunan itu mungkin lebih besar dari data resmi.
Kini, pemerintah PKT meluncurkan program subsidi nasional dengan anggaran 90 miliar yuan tahun ini.
Namun, dengan ekonomi yang melambat dan pengangguran muda yang tinggi, banyak orang pesimis soal masa depan menjadi orang tua.
“Ini bukan lagi sekadar proyek percontohan lokal. Ini menunjukkan pemerintah menganggap krisis kelahiran sebagai masalah mendesak dan nasional,” kata Emma Zang, pakar demografi dari Universitas Yale, kepada CNN.
Program baru ini juga memberi subsidi untuk anak di bawah tiga tahun yang lahir sebelum 2025. Tapi Zang menilai kebijakan ini tidak akan banyak mempengaruhi angka kelahiran. Ia menambahkan, di Jepang dan Korea Selatan, kebijakan serupa juga gagal menaikkan angka kelahiran secara signifikan.
Bagi anak muda di kota besar yang menghadapi harga rumah tinggi, jam kerja panjang, dan pasar kerja yang tidak stabil, subsidi tunai tidak bisa mengatasi kecemasan mendalam mereka.
“Saya masih berjuang melunasi pinjaman kuliah dan menabung untuk DP rumah,” kata Zhang Rui (32), insinyur perangkat lunak di Shanghai, kepada Barron’s. “Sekarang bukan waktunya memikirkan anak.”
“Ini bukan hanya masalah biaya. Banyak anak muda khawatir tentang masa depan—keamanan kerja, orang tua yang menua, tekanan sosial—jadi bantuan tunai tidak bisa mengurangi tekanan psikologis ini,” ujar Zang.
Bagi investor, dampaknya jauh melampaui perubahan struktur populasi. Penurunan angka kelahiran yang terus-menerus dapat membebani pertumbuhan ekonomi jangka panjang, permintaan konsumsi, dan pasokan tenaga kerja, sekaligus mengubah wajah sektor pendidikan, perumahan, kesehatan, dan asuransi. (Hui/asr)
Sumber : Epochtimes.com
