Mulai 1 September, peraturan baru jaminan sosial yang diberlakukan Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan resmi dijalankan. Semua perusahaan wajib membayar iuran jaminan sosial bagi karyawan. Publik khawatir aturan ini akan memicu gelombang kebangkrutan, dan banyak pemilik usaha kuliner mengeluh bahwa mereka “benar-benar tidak sanggup lagi”.
EtIndonesia. Berdasarkan aturan baru ini, mulai 1 September, semua perusahaan besar, usaha kuliner kecil-menengah, hingga pedagang perorangan wajib membayar iuran jaminan sosial untuk karyawan, termasuk asuransi pensiun, asuransi kesehatan, asuransi pengangguran, asuransi kecelakaan kerja, dan asuransi persalinan.
Kebijakan ini membuat para pemilik restoran “meledak” protes. Zhang Hua (nama samaran), pemilik toko bakpao di Beijing, mengaku pusing. Di tokonya ada 5 karyawan, dan dengan perhitungan iuran minimum, setiap orang harus dibayarkan setidaknya RMB.1.950 per bulan. Totalnya hampir RMB.10.000 untuk 5 orang — jumlah yang tidak kecil. Zhang berencana menutup tokonya saat kontrak sewa berakhir akhir Oktober. Ia mengaku tekanan dari kebijakan ini terlalu berat untuk ditanggung.
Xiao Qian (nama samaran), pemilik restoran cepat saji di Guangzhou, menghadapi masalah serupa. Ia punya 6 karyawan, dan setiap bulan harus mengeluarkan tambahan lebih dari RMB.6.000 untuk iuran jaminan sosial — jumlah yang “tidak sanggup ditanggung”.
Wang Juan (nama samaran), pemilik kedai sarapan dengan 2 karyawan, harus mengeluarkan tambahan lebih dari RMB.4.000 per bulan untuk iuran, membuat keuntungan langsung menyusut sepertiga. Ia mengeluh, menjalankan usaha ini terasa “sangat melelahkan”.
Banyak pemilik restoran juga mengunggah video keluhan di internet. Seorang pemilik berkata: “Sudah tamat, dunia restoran runtuh, para pemilik restoran mau ke mana? Saya cuma ingin bertanya, sebenarnya siapa yang butuh jaminan sosial — kami yang butuh, atau jaminan sosial yang butuh kami?”
Ia menambahkan: “Saya hidup 34 tahun tanpa pernah membayar jaminan sosial, bukan karena alasan lain. Selama ini, baik saat kerja maupun buka usaha, uang di kantong pas-pasan, bahkan untuk makan pun susah. Siapa yang mau membayarkan iuran itu untuk kami?”
Pemilik restoran lain mengatakan: “Belakangan industri kuliner kembali ‘meledak’. Pertama, larangan minum alkohol yang berlaku Mei lalu membuat makan malam bisnis anjlok, hotel bintang lima pun terpaksa jualan takeaway di pinggir jalan. Lalu Juli, perang harga di platform pesan-antar makin gila. Walau jumlah pesanan naik, kami tetap tidak dapat untung.
Sekarang, ada lagi kabar besar — mulai 1 September aturan baru jaminan sosial wajib dijalankan. Bagi pemilik usaha kuliner kecil-menengah, ini jelas seperti menambah luka di atas luka. Kalau mau bertahan, masalah iuran ini harus diatasi. Apa tahun ini akan jadi tahun terburuk industri kuliner?”
Ia menghitung: “Seorang karyawan, kalau dihitung bagian yang ditanggung perusahaan dan dengan iuran minimum, setiap bulan perusahaan harus mengeluarkan sekitar RMB.1.300 tambahan per orang. Biaya ini benar-benar membuat banyak toko tak bisa bertahan.”
Kalau dibebankan ke karyawan pun tidak mungkin, karena gaji mereka akan langsung turun jadi RMB.3.000–4.000 per bulan, pasti mereka tidak mau. Jadi, bagaimana solusinya? Untuk bertahan hidup, pemilik restoran cuma punya satu jalan — mengurangi skala usaha dan melakukan PHK. Mungkin inilah tren masa depan industri kuliner.”
Aturan baru ini bukan hanya memukul industri kuliner, tapi juga menghantam banyak toko fisik. Seorang blogger mengatakan, kebijakan yang mulai berlaku 1 September ini benar-benar membuat pemilik toko fisik “kehilangan harapan” dan akan mempercepat gelombang kebangkrutan.
“Saya yakin setelah aturan ini resmi berlaku, akan ada banyak toko dan pemilik usaha yang terpaksa tutup, karena memang tidak kuat lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan: “Beberapa tahun terakhir, pemilik usaha fisik sudah sangat sulit bertahan, sebagian cuma impas, sebagian bahkan rugi tapi masih memaksa bertahan. Sekarang, dengan adanya aturan ini, semua akan makin berat. Selama ini kami sudah seperti kerja untuk membayar sewa kepada pemilik gedung dan gaji karyawan. Sekarang masih harus dipaksa bayar jaminan sosial. Menurut Anda, masih bisa bertahan?”
Ketika pemilik usaha tak kuat, para pekerja pun ikut kena dampak — menghadapi PHK dan pemotongan gaji.
Seorang netizen mengunggah video: “Gelombang pertama orang yang gajinya dipotong atau di-PHK gara-gara aturan jaminan sosial sudah muncul! Pada akhirnya yang jadi korban adalah pekerja.”
Ia menceritakan bahwa dirinya terancam kehilangan pekerjaan karena aturan ini: “Pagi-pagi saya dipanggil bos ke kantor. Disuruh bekerja sampai akhir bulan ini saja, kebetulan saya baru masuk 3 bulan, lalu diberi kompensasi setengah bulan gaji. Mulai 1 September, perusahaan wajib membayar jaminan sosial. Bos memutuskan untuk mengalihdayakan proyek. Saya bisa kerja paruh waktu atau menerima potongan gaji RMB.2.000 . Kalau paruh waktu, gaji jadi setengah.”
Ia mengakui, banyak perusahaan kecil memang tidak membayar jaminan sosial, dan hal ini sudah diberitahukan sebelum masuk kerja. Kini dengan adanya kewajiban ini, pasti akan ada orang kehilangan pekerjaan atau dipotong gajinya.
Banyak netizen Tiongkok mempertanyakan kebijakan ini: “Sebenarnya siapa yang butuh jaminan sosial — kami, atau jaminan sosial yang butuh kami?”
Ada pula yang menyindir: “Aku butuh dua hari libur, tapi dua hari libur tidak butuh aku; aku tidak butuh jaminan sosial, tapi jaminan sosial butuh aku.” (Hui/asr)
oleh Luo Tingting/Wen Hui – NTDTV.com
 akan resmi dijalankan. Semua perusahaan wajib membayar iuran jaminan sosial bagi karyawan. Publik khawatir aturan ini akan memicu gelombang kebangkrutan, dan banyak pemilik usaha kuliner mengeluh bahwa mereka “benar-benar tidak sanggup lagi”.){kind=link}