Dengan diumumkannya penyelidikan oleh pihak berwenang Tiongkok, “karier politik” Shi Yongxin—sang “biksu merah”—di mata publik praktis sudah berakhir. Lalu, siapa sebenarnya kepala baru Shaolin yang menggantikannya? Mengapa rezim Partai Komunis Tiongkok (PKT) berani menyerahkan “tugas besar” ini kepadanya?
EtIndonesia. Ungkapan “di belakang ada orang” seakan selalu menyertai perjalanan karier Shi Yongxin sebagai kepala Kuil Shaolin di Songshan, Henan.
Pada akhir Juli lalu ia jatuh dari jabatan setelah diselidiki, kembali memicu pertanyaan: siapa sebenarnya “beking” Shi Yongxin?
“Orang pertama yang mendukung Shi Yongxin adalah Li Changchun. Hal ini tidak diragukan lagi. Ia melewati tiga generasi pemimpin Partai Komunis Tiongkok (PKT)—Jiang Zemin, Hu Jintao, dan Xi Jinping—dan tetap bisa bertahan, bahkan mengembangkan ‘kerajaan bisnis’-nya dengan dukungan mereka. Sangat mungkin dalam setiap periode ada anggota Politbiro, bahkan pemimpin puncak, yang menjadi pelindungnya,” ujar pengamat politik Tiongkok di AS, Heng He.
Pada era Jiang Zemin, Shi Yongxin menjadi anggota Kongres Rakyat Nasional dan Ketua Asosiasi Buddha Provinsi Henan.
Di masa Hu Jintao, kerajaan bisnisnya semakin berkembang. Ia juga menjadi pewaris resmi warisan budaya takbenda nasional Shaolin Kungfu, Ketua Kehormatan Asosiasi Pemuda Henan, serta Rektor Akademi Buddha Henan.
Saat Xi Jinping berkuasa, ia bahkan tidak terjerat dalam kampanye anti-korupsi, melainkan naik jabatan sebagai anggota sekaligus pengurus Komite CPPCC Henan, dan Wakil Ketua Dewan Asosiasi Buddha Tiongkok.
“Tokoh agama menduduki jabatan pemerintah, di seluruh dunia itu hal yang mustahil, tapi di bawah PKT dianggap normal. Shi Yongxin pandai berbisnis sekaligus bermain politik. Ia bukanlah biksu yang secara langsung dibina oleh pemerintah, melainkan memperoleh dukungan elite melalui interaksi timbal balik,” ujar Heng He.
Menurut Heng He, “beking” sejati Shi Yongxin adalah kebijakan agama PKT. Xi Jinping menekankan penggunaan budaya tradisional Tiongkok sebagai kemasan bagi budaya partai. Shaolin yang dikomersialkan sangat sesuai dengan itu. PKT sejak berdiri konsisten menekan agama.
“Secara historis, Buddha tidak terorganisir, sulit dikendalikan PKT. Maka setelah berkuasa, untuk pertama kalinya PKT membentuk Asosiasi Buddha Nasional untuk mengontrol semua kuil. Mereka mendorong komersialisasi kuil, bahkan membiarkan biksu makan daging dan minum arak, agar Buddha kehilangan makna iman dan tinggal kerangkanya saja. Itu bagian dari strategi ‘rekayasa ulang’ Buddha,” katanya.
Setelah Shi Yongxin dicabut status ke-biksu-annya, dalam beberapa hari Shaolin mengumumkan pemilihan kepala baru: Shi Yinle, Kepala Kuil Baima di Luoyang. Penunjukannya kembali membuat Shaolin jadi sorotan publik.
Heng He: “Proses pengangkatan Shi Yinle ini sangat konyol. Katanya hasil ‘pemilihan demokratis’. Dalam sejarah, kapan ada biksu dipilih lewat demokrasi? Biasanya pemilihan internal di kuil. Lalu kenapa tiba-tiba kepala Kuil Baima bisa masuk? Dasar pemilihan adalah Peraturan Jabatan Kepala Kuil Buddha Han Tiongkok—yang menempatkan loyalitas pada Partai dan negara di atas pencapaian spiritual. Syaratnya termasuk mendukung kepemimpinan PKT dan sosialisme—itu kriteria pejabat, bukan biksu.”
Shi Yinle menempuh jalur resmi:
- 1982, ia menjadi biksu.
- 1986–1990, belajar di Akademi Buddha Tiongkok.
- Setelah lulus, bekerja di Asosiasi Buddha Henan.
- Menjabat berbagai posisi: Wakil Sekretaris Jenderal dan Wakil Ketua Asosiasi Buddha Tiongkok & Henan.
Heng He: “Itu semua sebenarnya jabatan pejabat pemerintah, bukan urusan spiritual. Akademi Buddha Tiongkok sendiri adalah lembaga tertinggi di bawah Asosiasi Buddha Tiongkok, yang berada di bawah Badan Urusan Agama Negara, bagian dari Departemen Front Persatuan PKT.
Pada 2003, Shi Yinle ditunjuk oleh Asosiasi Buddha Henan untuk memimpin Kuil Baima—jadi ia ‘dijatuhkan’ langsung oleh pemerintah.”
Heng He: “Shi Yinle ini biksu merah hasil didikan resmi PKT. Dalam CV-nya bahkan tertulis ia pernah membantu pemerintah dalam ‘pembinaan ideologi umat Buddha’. Ia lulusan sistem agama PKT, berbeda dengan Shi Yongxin yang jalurnya ‘liar’.
Kenapa Shi Yongxin jatuh? Karena jalur liar bisa berhasil, tapi tidak selalu sejalan dengan kebijakan agama PKT, sehingga mudah keliru. Pejabat PKT pun sering salah langkah. Sementara biksu didikan resmi adalah ‘orang dalam’, bisa dipercaya.
Selain itu, kerajaan bisnis Shaolin lebih mirip perusahaan swasta. Tidak heran banyak pejabat PKT tergiur. Dengan menempatkan biksu resmi, itu seperti perusahaan negara mengambil alih perusahaan swasta. Sekalipun swasta patuh, Partai tetap tidak percaya penuh.” (Hui/asr)
Sumber : NTDTV.com
 berani menyerahkan “tugas besar” ini kepadanya?){kind=link}