EtIndonesia. Situasi geopolitik internasional bergerak dengan kecepatan luar biasa setelah pertemuan antara Presiden Amerika Serikat, Donald Trump dan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Alaska pada 15 Agustus 2025. Hanya tiga hari berselang, Trump langsung menggelar pertemuan penting di Gedung Putih yang dihadiri Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, Kanselir Jerman, Friedrich Merz, Perdana Menteri Italia, Giorgia Meloni, Presiden Finlandia, Alexander Stubb, serta Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte.
Trump Telepon Putin di Tengah Pertemuan
Dalam momen yang mengejutkan, Trump secara tiba-tiba menghubungi Putin melalui pengeras suara agar Zelenskyy dan para pemimpin Eropa dapat mendengarkan langsung percakapan itu. Langkah ini berbuah kesepakatan awal untuk mempertemukan Putin dan Zelenskyy secara tatap muka.
Menurut analis hubungan internasional Lan Shu, manuver Trump ini memiliki dua tujuan strategis:
- Menekan Putin dan Zelenskyy secara politik di hadapan para pemimpin Eropa.
- Memanfaatkan sorotan media global untuk menunjukkan tekadnya mendorong perdamaian Rusia–Ukraina.
Tiga Hasil Utama Pertemuan Gedung Putih
Presiden Zelenskyy merangkum hasil diskusi menjadi tiga poin penting:
- Jaminan Keamanan Ukraina – Perlindungan keamanan akan dijamin oleh AS dan Eropa.
- Pertukaran Tawanan Perang – Telah dicapai kesepakatan awal.
- Rencana Pertemuan Rusia–Ukraina – Isu teritorial akan dibahas lebih lanjut dalam forum bilateral atau trilateral.
Zelenskyy menegaskan bahwa dalam 10 hari mendatang, mekanisme rinci jaminan keamanan akan dirumuskan. Dia menekankan bahwa Ukraina membutuhkan dukungan penuh—mulai dari militer, senjata, pelatihan, hingga intelijen—dengan sifat jangka panjang yang menyerupai prinsip pertahanan kolektif ala NATO.
Sikap Rusia dan Analisis Politik
Kementerian Luar Negeri Rusia menolak keras kemungkinan penempatan pasukan NATO di Ukraina, dengan alasan hal itu berpotensi memicu eskalasi serius. Namun, menurut Lan Shu, pernyataan itu masih dalam koridor diplomasi standar dan bukan tanda kebuntuan.
Pengamat politik Wu Jialong menilai bahwa keterlibatan langsung Trump dan Putin menunjukkan negosiasi telah memasuki tahap akhir.
“Risikonya tinggi, tetapi justru ini menandakan kesiapan kedua pihak untuk mencapai kesepakatan,” jelasnya.
Kritik Internal di Amerika Serikat
Di dalam negeri, muncul kritik terhadap strategi Trump. Mantan penasihat senior, Steve Bannon, memperingatkan bahwa jaminan keamanan justru berpotensi menyeret dunia ke perang besar, mengingat sejarah Perang Dunia I (kasus Belgia) dan Perang Dunia II (kasus Polandia).
Sementara itu, David Brat, Dekan Liberty University Business School, menyoroti beban ekonomi. Dia menegaskan bahwa biaya perang Rusia–Ukraina sesungguhnya ditanggung rakyat Amerika melalui pajak.
“Setiap rudal yang ditembakkan bernilai 15 juta dolar dari kantong rakyat AS,” katanya.
Dia menambahkan bahwa pihak yang paling diuntungkan dari kondisi ini justru Beijing, karena sumber daya AS terkuras.
Trump, Putin, dan Faktor Tiongkok
Banyak analis menduga Trump tengah berusaha mengulang strategi Perang Dunia II: menyatukan AS dan Rusia melawan musuh bersama, kali ini Tiongkok. Spekulasi ini diperkuat dengan laporan bahwa Trump dan Putin sempat membahas strategi menghadapi Beijing dalam perjalanan menuju pertemuan Alaska.
Pakar Taiwan, Lin Tinghui, mengungkapkan bahwa Presiden Xi Jinping sempat menelpon Putin sebelum berangkat ke Alaska. Xi menegaskan bahwa “masalah rumit tak bisa hanya diselesaikan oleh AS–Rusia,” sebuah sinyal kuat bahwa Beijing ingin ikut menentukan arah.
Kontroversi: Trump Diduga Menghina Xi Jinping
Dalam wawancara dengan Fox News, Trump mengklaim bahwa Xi Jinping pernah berkata kepadanya: “Selama Anda masih menjadi presiden, Tiongkok tidak akan menyerang Taiwan.”
Pernyataan itu dianggap sebagai penghinaan besar terhadap Xi karena Tiongkok selalu menegaskan Taiwan sebagai bagian dari kedaulatannya. Menariknya, Pemerintah Tiongkok tidak membantah isi pernyataan Trump. Jubir Kedutaan Besar Tiongkok di Washington hanya menekankan agar AS tetap mematuhi prinsip “Satu Tiongkok”.
Latar Belakang: Mengapa Trump Keras pada Tiongkok?
Mantan Penasihat Keamanan Nasional, H.R. McMaster, dalam bukunya Battlegrounds menjelaskan perubahan drastis sikap Trump terhadap Tiongkok sejak kunjungan kenegaraan ke Beijing pada 2017. Dua insiden disebut menjadi titik balik:
- Penasihat Matthew Pottinger, yang fasih berbahasa Mandarin, dilarang ikut masuk ke ruang pertemuan di Kota Terlarang.
- PM Li Keqiang menyatakan secara terbuka bahwa Tiongkok tidak lagi membutuhkan AS, yang hanya dianggap sebagai pemasok bahan mentah.
Sejak itu, Trump menyimpulkan bahwa Tiongkok pada akhirnya akan menjadi lawan utama Amerika.
